%0 Generic
%A Rangga , Aryanza
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2023
%F eprints:70869
%I FAKULTAS HUKUM
%T ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KURIR  TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ILEGAL SATWA  TRENGGILING YANG DILINDUNGI  (Studi Putusan Nomor: 12/Pid.B/LH/2019/PN. Kot)  
%U http://digilib.unila.ac.id/70869/
%X Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai mampu bertanggung jawab atau  tidak mampu bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan pidana atau tindak  pidana yang dilakukannya. Isu hukum terkait penelitian ini bahwa kurir tindak  pidana perdagangan ilegal satwa trenggiling yang dilindungi pada Studi Putusan  Nomor: 12/Pid.B/LH/2019/PN. Kot dengan sengaja melakukan pengangkutan kulit  trenggiling untuk dibawa ketempat penampungan dan dihukum dengan penjara 10  bulan dengan denda Rp. 5.000.000,00 subsidair 1 (satu bulan) kurungan, sementara  di dalam Pasal 40 Ayat 2 UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber  Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan hukuman maksimalnya adalah  5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Adapun  Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban  pidana terhadap kurir tindak pidana perdagangan ilegal kulit satwa trenggiling yang  dilindungi dan apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan  pidana terhadap kurir tindak pidana perdagangan ilegal kulit satwa trenggiling yang  dilindungi.  Metode penelitian yang digunakan dalam Skripsi ini adalah pendekatan yuridis  normatif dan pendekatan yuridis empiris, yang mana menggunakan teknik  pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan studi lapangan, yang dilengkapi  dengan data Narasumber yang terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung,  Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanggamus, dan Akademisi Hukum  Universitas Lampung.  Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan adalah pertanggungjawaban pidana  terhadap kurir tindak pidana perdagangan ilegal kulit satwa trenggiling yang  dilindungi di Kabupaten Tanggamus, terdakwa Hendri Susanto bin Supono terbukti  secara sah melakukan tindak pidana “mengangkut, memperniagakan kulit satwa  hewan yang dilindungi dan turut serta melakukannya” sebagaimana diatur dan di-  Rangga Aryanza  ancam pidana dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf d Jo Pasal 40 Ayat (2) UU RI Nomor  5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo  Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Petimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana  terhadap Hendri Susanto menggunakan pertimbangan yuridis yang didasarkan pada  fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pertimbangan sosiologis yang menentukan  berat atau ringannya pidana yang dijatuhkan dengan melihat latar belakang perbuatan  terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, dan kondisi diri terdakwa, serta menggunakan  pertimbangan filosofis yang bertujuan menjatuhkan pidana kepada terdakwa adalah  upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa dalam proses pemidanaan.  Saran dalam penelitian ini adalah, Balai Konservasi Sumber Daya Alam sebaiknya  meningkatkan sosialisasi melalui media cetak, media sosial, maupun secara  langsung dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai manfaat  satwa, dampak yang ditimbulkan jika satu jenis saja satwa punah, dan cara-cara  untuk melestarikan satwa-satwa yang dilindungi sebagai usaha memberantas  perburuan dan perdagangan ilegal satwa yang dilindungi. Adapun hakim dalam  memberikan suatu putusan tidak bisa terpaku hanya menggunakan pertimbangan  yuridis dari peraturan perundang-undangan saja, hakim dalam memberikan putusan  harus juga mempertimbangkan aspek sosiologis maupun aspek filosofis.  Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana, Satwa Dilindungi.