TY  - GEN
CY  - UNIVERSITAS LAMPUNG
ID  - eprints70894
UR  - http://digilib.unila.ac.id/70894/
A1  - Rinaldi , akrabi
Y1  - 2023/02/26/
N2  - Setiap kegiatan penangkapan ikan harus memiliki Surat Izin Usaha Perikanan
(SIUP) sebagai dasar legalitas usahanya. Tanpa SIUP maka kegiatan tersebut
adalah ilegal atau tindak pidana. Contoh kasus tindak pidana tersebut adalah
dalam Putusan Nomor: 32/Pid.B/LH/2021/PN.Tjk Permasalahan dalam penelitian
ini adalah: (1) Apakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan
pidana terhadap pelaku usaha penangkapan ikan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan
dalam Putusan Nomor: 32/Pid.B/LH/2021/PN.Tjk? (2) Apakah pidana yang
dijatuhkan hakim terhadap pelaku usaha penangkapan ikan tanpa Surat Izin Usaha
Perikanan telah memenuhi aspek keadilan substantif?
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.
Pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan, Narasumber terdiri
atas Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Dosen Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Unila. Data selanjutnya dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Dasar pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari dan denda
sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan
terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan di wilayah pengelolaan
perikanan tanpa SIUP dalam Putusan Nomor: 32/Pid.B/LH/2021/PN.Tjk secara
yuridis yaitu perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 92 Undang-Undang
Perikanan. Pertimbangan filosofis yaitu hakim menilai bahwa pemidanaan tidak
hanya bertujuan untuk menimbulkan efek jera pada pelakunya tetapi sebagai
upaya pemidanaan terhadap terdakwa. Pertimbangan sosiologis yaitu adanya halhal
yang memberatkan dan meringan pidana bagi terdakwa, serta pidana yang
dijatuhkan hakim telah memberikan manfaat kepada masyarakat. (2) Putusan yang
dijatuhkan hakim tersebut belum memenuhi unsur keadilan, karena pidana
penjara yang dijatuhkan masih belum maksimal dibandingkan dengan ancaman
pidananya, sehingga kurang memberikan efek jera kepada pelaku.
Saran penelitian ini adalah: (1) Majelis hakim yang menangani tindak pidana
penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan tanpa SIUP di masa yang
akan datang hendaknya lebih optimal dalam menjatuhkan pidana. (2) Nelayan
disarankan untuk tidak melakukan penangkapan ikan tanpa SIUP.
Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Penangkapan Ikan, SIUP
PB  - FAKULTAS HUKUM
TI  - ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA
PENANGKAPAN IKAN TANPA SURAT IZIN
USAHA PERIKANAN
(Studi Putusan Nomor: 32/Pid.B/LH/2021/PN.Tjk)
AV  - restricted
ER  -