@misc{eprints70897,
           month = {Desember},
           title = {URGENSI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020
DALAM RANGKA MENANGGULANGI DISPARITAS PEMIDANAAN 
PELAKU KORUPSI
},
          author = {Chrisnayanto   Yohanes },
         address = {UNIVERSITAS LAMPUNG},
       publisher = {FAKULTAS HUKUM},
            year = {2022},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/70897/},
        abstract = { 
Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PERMA Nomor 1 Tahun 2020). Alasan
pertimbangan PERMA No.1/2020 ini lahir dikarenakan adanya disparitas
pemidanaan dalam perkara korupsi yang memunculkan berbagai kritik dari
berbagai pihak. Ada 2 permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu
kedudukan PERMA No.1/2020 sebagai produk hukum organ yudikatif, dan
Peranan PERMA No.1/2020 dalam rangka menanggulangi disparitas pemidanaan
pelaku korupsi.  
Metode Penelitian yang diguanakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah
penelitian yuridis normatif dengan menggunakan sumber data yang berasal dari
ketentuan perundang-undangan dan dokumen hukum. Hasil dan kesimpulan 
penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan PERMA No.1/2020 memiliki
dasar atributif dari undang-undang, namun demikian substansinya tidak memiliki
legitimasi yuridis dari peraturan yang lebih tinggi. Serta PERMA No.1/2020 ini
mempunyai peran ganda dalam upaya menanggulangi disparitas pemidanaan
pelaku korupsi, tetapi juga jika dilihat dari aspek hukum/undang-undang, PERMA
No.1/2020 ini juga melengkapi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. 
Saran dalam penelitian ini adalah penerapan PERMA No.1/2020 terhadap
disparitas tindak pidana korupsi harus diterapkan secara keseluruhan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, sehingga penerapan PERMA No.1/2020 dapat terealisasi 
secara efektif, dengan harapan dapat menanggulangi disparitas pemidanaan pelaku
korupsi yang ada di Indonesia.
 
Kata Kunci: Perma, Korupsi, \& Disparitas



Court (MA) has publish Regulation Supreme Court Number 1 of 2020 concerning 
Guidelines punishment Article 2 and Article 3 of the Law Eradication follow
Criminal Corruption (PERMA Number 1 of 2020). Reason consideration PERMA
No. 1/2020 born because exists disparity punishment in case the corruption that 
gave rise various critics from various party. There are 2 problems studied in study
this, ie PERMA position No.1/2020 as product judicial organ law, and Role of
PERMA No.1/2020 in framework cope disparity punishment perpetrator 
corruption.
Method Research used by the author in study This is study juridical normative with 
use originating data source from provision legislation and documents law. Results
and conclusions study This show that formation PERMA No. 1/2020 has an
attributive basis from the law, however, the substance does not have juridical 
legitimacy from a higher regulation. As well as PERMA No. 1/2020 have role
double in effort cope disparity punishment perpetrator corruption, but also if seen
from aspect law / law, PERMA No.1/2020 this is also complementary Constitution
follow Criminal Corruption. 
Inside suggestions study This is application PERMA No.1/2020 against disparity
follow criminal corruption must applied in a manner whole in accordance with 
conditions apply, so application PERMA No. 1/2020 got realized in a manner
effective, with hope can cope disparity punishment perpetrator corruption in
Indonesia. 
Keywords: Perma, Corruption, \& Disparity
}
}