<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "URGENSI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020\r\nDALAM RANGKA MENANGGULANGI DISPARITAS PEMIDANAAN \r\nPELAKU KORUPSI\r\n"^^ . " \r\nMahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1\r\nTahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang\r\nPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PERMA Nomor 1 Tahun 2020). Alasan\r\npertimbangan PERMA No.1/2020 ini lahir dikarenakan adanya disparitas\r\npemidanaan dalam perkara korupsi yang memunculkan berbagai kritik dari\r\nberbagai pihak. Ada 2 permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu\r\nkedudukan PERMA No.1/2020 sebagai produk hukum organ yudikatif, dan\r\nPeranan PERMA No.1/2020 dalam rangka menanggulangi disparitas pemidanaan\r\npelaku korupsi. \r\nMetode Penelitian yang diguanakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah\r\npenelitian yuridis normatif dengan menggunakan sumber data yang berasal dari\r\nketentuan perundang-undangan dan dokumen hukum. Hasil dan kesimpulan \r\npenelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan PERMA No.1/2020 memiliki\r\ndasar atributif dari undang-undang, namun demikian substansinya tidak memiliki\r\nlegitimasi yuridis dari peraturan yang lebih tinggi. Serta PERMA No.1/2020 ini\r\nmempunyai peran ganda dalam upaya menanggulangi disparitas pemidanaan\r\npelaku korupsi, tetapi juga jika dilihat dari aspek hukum/undang-undang, PERMA\r\nNo.1/2020 ini juga melengkapi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. \r\nSaran dalam penelitian ini adalah penerapan PERMA No.1/2020 terhadap\r\ndisparitas tindak pidana korupsi harus diterapkan secara keseluruhan sesuai dengan\r\nketentuan yang berlaku, sehingga penerapan PERMA No.1/2020 dapat terealisasi \r\nsecara efektif, dengan harapan dapat menanggulangi disparitas pemidanaan pelaku\r\nkorupsi yang ada di Indonesia.\r\n \r\nKata Kunci: Perma, Korupsi, & Disparitas\r\n\r\n\r\n\r\nCourt (MA) has publish Regulation Supreme Court Number 1 of 2020 concerning \r\nGuidelines punishment Article 2 and Article 3 of the Law Eradication follow\r\nCriminal Corruption (PERMA Number 1 of 2020). Reason consideration PERMA\r\nNo. 1/2020 born because exists disparity punishment in case the corruption that \r\ngave rise various critics from various party. There are 2 problems studied in study\r\nthis, ie PERMA position No.1/2020 as product judicial organ law, and Role of\r\nPERMA No.1/2020 in framework cope disparity punishment perpetrator \r\ncorruption.\r\nMethod Research used by the author in study This is study juridical normative with \r\nuse originating data source from provision legislation and documents law. Results\r\nand conclusions study This show that formation PERMA No. 1/2020 has an\r\nattributive basis from the law, however, the substance does not have juridical \r\nlegitimacy from a higher regulation. As well as PERMA No. 1/2020 have role\r\ndouble in effort cope disparity punishment perpetrator corruption, but also if seen\r\nfrom aspect law / law, PERMA No.1/2020 this is also complementary Constitution\r\nfollow Criminal Corruption. \r\nInside suggestions study This is application PERMA No.1/2020 against disparity\r\nfollow criminal corruption must applied in a manner whole in accordance with \r\nconditions apply, so application PERMA No. 1/2020 got realized in a manner\r\neffective, with hope can cope disparity punishment perpetrator corruption in\r\nIndonesia. \r\nKeywords: Perma, Corruption, & Disparity\r\n"^^ . "2022-12-16" . . . . . "FAKULTAS HUKUM"^^ . . . . . . "Chrisnayanto "^^ . "Yohanes "^^ . "Chrisnayanto Yohanes "^^ . . . . . . "URGENSI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020\r\nDALAM RANGKA MENANGGULANGI DISPARITAS PEMIDANAAN \r\nPELAKU KORUPSI\r\n (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK.pdf"^^ . . . "URGENSI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020\r\nDALAM RANGKA MENANGGULANGI DISPARITAS PEMIDANAAN \r\nPELAKU KORUPSI\r\n (File PDF)"^^ . . . "URGENSI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020\r\nDALAM RANGKA MENANGGULANGI DISPARITAS PEMIDANAAN \r\nPELAKU KORUPSI\r\n (File PDF)"^^ . . . "SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "URGENSI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020\r\nDALAM RANGKA MENANGGULANGI DISPARITAS PEMIDANAAN \r\nPELAKU KORUPSI\r\n (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "URGENSI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020\r\nDALAM RANGKA MENANGGULANGI DISPARITAS PEMIDANAAN \r\nPELAKU KORUPSI\r\n (Other)"^^ . . . . . . "URGENSI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020\r\nDALAM RANGKA MENANGGULANGI DISPARITAS PEMIDANAAN \r\nPELAKU KORUPSI\r\n (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "URGENSI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020\r\nDALAM RANGKA MENANGGULANGI DISPARITAS PEMIDANAAN \r\nPELAKU KORUPSI\r\n (Other)"^^ . . . . . . "URGENSI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020\r\nDALAM RANGKA MENANGGULANGI DISPARITAS PEMIDANAAN \r\nPELAKU KORUPSI\r\n (Other)"^^ . . . . . . "URGENSI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020\r\nDALAM RANGKA MENANGGULANGI DISPARITAS PEMIDANAAN \r\nPELAKU KORUPSI\r\n (Other)"^^ . . . . . . "URGENSI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020\r\nDALAM RANGKA MENANGGULANGI DISPARITAS PEMIDANAAN \r\nPELAKU KORUPSI\r\n (Other)"^^ . . . . . . "URGENSI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020\r\nDALAM RANGKA MENANGGULANGI DISPARITAS PEMIDANAAN \r\nPELAKU KORUPSI\r\n (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "URGENSI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020\r\nDALAM RANGKA MENANGGULANGI DISPARITAS PEMIDANAAN \r\nPELAKU KORUPSI\r\n (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "URGENSI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020\r\nDALAM RANGKA MENANGGULANGI DISPARITAS PEMIDANAAN \r\nPELAKU KORUPSI\r\n (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "URGENSI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020\r\nDALAM RANGKA MENANGGULANGI DISPARITAS PEMIDANAAN \r\nPELAKU KORUPSI\r\n (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "URGENSI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020\r\nDALAM RANGKA MENANGGULANGI DISPARITAS PEMIDANAAN \r\nPELAKU KORUPSI\r\n (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "URGENSI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020\r\nDALAM RANGKA MENANGGULANGI DISPARITAS PEMIDANAAN \r\nPELAKU KORUPSI\r\n (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "URGENSI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020\r\nDALAM RANGKA MENANGGULANGI DISPARITAS PEMIDANAAN \r\nPELAKU KORUPSI\r\n (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "URGENSI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020\r\nDALAM RANGKA MENANGGULANGI DISPARITAS PEMIDANAAN \r\nPELAKU KORUPSI\r\n (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #70897 \n\nURGENSI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020 \nDALAM RANGKA MENANGGULANGI DISPARITAS PEMIDANAAN \nPELAKU KORUPSI \n\n\n" . "text/html" . . . "340 Ilmu hukum" . .