<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM\r\nPENYELESAIAN PERKARA PERDATA UNTUK MEWAKILI\r\nINSTANSI PEMERINTAH DAERAH\r\n(STUDI DI KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG)"^^ . "\r\nKejaksaan merupakan lembaga penegak hukum yang mempunyai peran dan\r\nkedudukan yang strategis, karena bertindak selaku filtrasi dalam proses penyidikan\r\ndan pemeriksaan di persidangan. Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan\r\nyang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain\r\nberdasarkan undang-undang. Kewenangan Kejaksaan tidak hanya sebagai penuntut\r\numum, tetapi juga menangani perkara Perdata dan Tata Usaha Negara. Pokok yang\r\nakan dibahas pada penelitian ini adalah Jaksa Pengacara Negara yang juga memiliki\r\nwewenang dalam bidang perdata untuk bertindak atas nama negara.\r\nPenelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan fokus penelitian\r\nterhadap pengkajian beberapa Undang-Undang Kejaksaan dan beberapa pendapat\r\nmelalui metode wawancara dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi\r\nLampung. Penelitian ini dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi Lampung. Adapun\r\nsumber data yang diperoleh penulis adalah melalui data primer dan data sekunder\r\nyang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum\r\ntersier, kemudian diinterpretasikan menggunakan analisis kualitatif normatif.\r\nHasil Penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan memiliki kewenangan dalam\r\nperkara perdata untuk mewakili instansi pemerintah daerah. Kewenangan tersebut\r\ndilaksanakan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dengan ada Surat Kuasa Khusus.\r\nKewenangan JPN dalam penyelesaian perkara perdata yaitu kewenangan untuk\r\nmelakukan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan\r\nhukum lain dan pelayaanan hukum. Penyelesaian perkara perdata yang ditangani\r\noleh JPN antara lain: Non litigasi dan Litigasi. Kemudian hambatan jaksa pengacara\r\nnegara pada Kejaksaan Tinggi Lampung dalam menangani perkara perdata untuk\r\nmewakili instansi pemerintah daerah, karena perangkat pemerintah daerah Provinsi\r\nLampung kurang memiliki pengetahuan akan peran dan fungsi JPN bagi kegiatan\r\npemerintahan.\r\nKata Kunci: Perdata, Kejaksaan, Kewenangan Jaksa Pengacara Negara\r\n\r\n\r\nThe Prosecutor's Office is a law enforcement agency that has a strategic role and\r\nposition, because it acts as a investigator in the process of investigation and\r\nexamination in court. The Prosecutor's Office is a government agency that exercises\r\nstate power in the field of prosecution and other authorities under the law. The\r\nauthority of the Prosecutor's Office is not only as a public prosecutor, but also to\r\nhandle Civil and Administrative cases. The point that will be discussed in this study\r\nis the State Attorney who also has the authority in the civil field to act on behalf of\r\nthe state.\r\nThis research is a normative juridical type of legal research with a research focus\r\non the assessment of several Prosecutorial Laws and several opinions through the\r\ninterview method with the State Attorney at the Lampung High Prosecutor's Office.\r\nThis research was conducted at the Lampung High Prosecutor's Office. The source\r\nof the data obtained by the author is through primary data and secondary data\r\nconsisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal\r\nmaterials, then interpreted using normative qualitative analysis.\r\nThe results showed that the Prosecutor's Office has the authority in civil cases to\r\nrepresent local government agencies. This authority is exercised by the State's\r\nAttorney (JPN) with a Special Power of Attorney. JPN's authority in resolving civil\r\ncases is the authority to carry out law enforcement, legal assistance, legal\r\nconsiderations, other legal actions and legal services. Settlements of civil cases\r\nhandled by JPN include: Non-litigation and Litigation. Then the obstacles of the\r\nstate attorney at the Lampung High Prosecutor's Office in handling civil cases to\r\nrepresent local government agencies, because the Lampung Provincial government\r\napparatus lacks knowledge of the role and function of JPN for government\r\nactivities.\r\nKeywords: Civil, Prosecutor's Office, Authority of State Attorney"^^ . "2022-11-15" . . . . . "FAKULTAS HUKUM"^^ . . . . . . "Baiktiar"^^ . "Batis "^^ . "Baiktiar Batis "^^ . . . . . . "KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM\r\nPENYELESAIAN PERKARA PERDATA UNTUK MEWAKILI\r\nINSTANSI PEMERINTAH DAERAH\r\n(STUDI DI KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG) (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK.pdf"^^ . . . "KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM\r\nPENYELESAIAN PERKARA PERDATA UNTUK MEWAKILI\r\nINSTANSI PEMERINTAH DAERAH\r\n(STUDI DI KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG) (File PDF)"^^ . . . "KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM\r\nPENYELESAIAN PERKARA PERDATA UNTUK MEWAKILI\r\nINSTANSI PEMERINTAH DAERAH\r\n(STUDI DI KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG) (File PDF)"^^ . . . "SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM\r\nPENYELESAIAN PERKARA PERDATA UNTUK MEWAKILI\r\nINSTANSI PEMERINTAH DAERAH\r\n(STUDI DI KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM\r\nPENYELESAIAN PERKARA PERDATA UNTUK MEWAKILI\r\nINSTANSI PEMERINTAH DAERAH\r\n(STUDI DI KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM\r\nPENYELESAIAN PERKARA PERDATA UNTUK MEWAKILI\r\nINSTANSI PEMERINTAH DAERAH\r\n(STUDI DI KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG) (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM\r\nPENYELESAIAN PERKARA PERDATA UNTUK MEWAKILI\r\nINSTANSI PEMERINTAH DAERAH\r\n(STUDI DI KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG) (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM\r\nPENYELESAIAN PERKARA PERDATA UNTUK MEWAKILI\r\nINSTANSI PEMERINTAH DAERAH\r\n(STUDI DI KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG) (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM\r\nPENYELESAIAN PERKARA PERDATA UNTUK MEWAKILI\r\nINSTANSI PEMERINTAH DAERAH\r\n(STUDI DI KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG) (Other)"^^ . . . . . . "KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM\r\nPENYELESAIAN PERKARA PERDATA UNTUK MEWAKILI\r\nINSTANSI PEMERINTAH DAERAH\r\n(STUDI DI KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG) (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM\r\nPENYELESAIAN PERKARA PERDATA UNTUK MEWAKILI\r\nINSTANSI PEMERINTAH DAERAH\r\n(STUDI DI KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG) (Other)"^^ . . . . . . "KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM\r\nPENYELESAIAN PERKARA PERDATA UNTUK MEWAKILI\r\nINSTANSI PEMERINTAH DAERAH\r\n(STUDI DI KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG) (Other)"^^ . . . . . . "KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM\r\nPENYELESAIAN PERKARA PERDATA UNTUK MEWAKILI\r\nINSTANSI PEMERINTAH DAERAH\r\n(STUDI DI KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG) (Other)"^^ . . . . . . "KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM\r\nPENYELESAIAN PERKARA PERDATA UNTUK MEWAKILI\r\nINSTANSI PEMERINTAH DAERAH\r\n(STUDI DI KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG) (Other)"^^ . . . . . . "KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM\r\nPENYELESAIAN PERKARA PERDATA UNTUK MEWAKILI\r\nINSTANSI PEMERINTAH DAERAH\r\n(STUDI DI KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM\r\nPENYELESAIAN PERKARA PERDATA UNTUK MEWAKILI\r\nINSTANSI PEMERINTAH DAERAH\r\n(STUDI DI KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM\r\nPENYELESAIAN PERKARA PERDATA UNTUK MEWAKILI\r\nINSTANSI PEMERINTAH DAERAH\r\n(STUDI DI KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG) (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM\r\nPENYELESAIAN PERKARA PERDATA UNTUK MEWAKILI\r\nINSTANSI PEMERINTAH DAERAH\r\n(STUDI DI KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG) (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #70977 \n\nKEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM \nPENYELESAIAN PERKARA PERDATA UNTUK MEWAKILI \nINSTANSI PEMERINTAH DAERAH \n(STUDI DI KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG)\n\n" . "text/html" . . . "340 Ilmu hukum" . .