The repository administrator has not yet configured an RDF license.
KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH
ABSTRAK Pasal 2 huruf g Undang Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) masih sering memicu munculnya berbagai macam penafsiran. Pasal ini merumuskan “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) menurut UU ini adalah: (g) Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum”. Pada tahun 2010, Mahkamah Agung kembali mengeluarkan Surat Edaran terkait dengan Pasal 2 huruf g UU PTUN. SEMA 2010 memberikan peluang kepada pencari keadilan untuk menyelesaikan persoalan hukum Pemilukada pada semua tahapan kecuali yang terkait dengan tahapan hasil penghitungan suara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pada tahapan manakah potensi terjadinya sengketa yang diselesaikan melalui PTUN, dan implikasi yuridis putusan PTUN terhadap Keabsahan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Tipe penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach). Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa potensi dalam tahapan pilkada yang menimbulkan konflik adalah a. Proses pencalonan dan penetapan calon; b. Manipulasi penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Konsekuensi yuridis Keputusan tata Usaha negara yang bersifat Politik pengaruhnya terhadap perkembangan Hukum Tata Usaha Negara Di Indonesia, memberikan dinamika hukum tata usaha negara itu sendiri, dimana adanya gugatan yang objeknya KTUN yang bersifat Politik. Implikasi yuridis Putusan PTUN terhadap keabsahan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, harus dilihat pada obyek sengketanya. Kalau yang menjadi obyek sengketanya adalah Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang dikeluarkan dalam salah satu Tahapan Pemilukada yang disengketakan dan putusan PTUN tersebut telah berkekuatan hukum maka terhadap putusan PTUN tersebut dapat dilaksanakan. Pada akhirnya disarankan rekonstruksi penyelesaian sengketa administrasi dan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Selanjutnya sengketa hasil Pilkada bisa ditangani oleh Hakim Majelis Khusus (MK) Ad Hoc Pilkada (3 orang masing-masing daerah, yang bisa berasal dari unsur hakim PT satu orang, unsur kalangan profesi hukum satu orang dan dari unsur pengajar Fakultas Hukum satu orang, dan diangkat hanya untuk masa 2-3 tahun) yang ditugaskan di daerah- daerah sesuai jadwal Pilkada. Kata Kunci: Kewenangan, Peradilan Tata Usaha Negara, Sengketa Pilkada ABSTRACT Article 2 letter g of Law Act No. 9 Year 2004 on the Amendment of Act No. 5 of 1986 concerning State Administrative Court (Administrative Court Act) is still often trigger a variety of interpretations. This article defines "does not include an administrative decision under the Act are: (g) Election Commission Decision both at central and local levels regarding the results of the elections". In 2010, the Supreme Court re-issued Circular relating to Article 2 letter g of Law Administrative Court. SEMA 2010 provides an opportunity to the justice seekers to resolve legal issues Election at all stages except with respect to the stages of counting in the State Administrative Court. The problem in this research is on stage Where the potential for disputes are resolved through the Administrative Court, and the implications of judicial administrative court ruling against the validity of the Regional Head and Deputy Head of Selected Areas. Type of normative juridical research, the approach used is a statutory approach (statue approach). Results of research and discussion shows that the potential in the stages of the elections that conflict is a. Nomination process and nominations; b. Manipulation of vote counting and vote counting. Juridical consequences of an administrative decision that is Political influence on the development of the State Administrative Law In Indonesia, giving the dynamics of state administrative law itself, where there is a lawsuit that is Political KTUN object. Juridical implications for the validity of the verdict of the Regional Head and Deputy Head elected, should be the object of dispute. If that becomes the object of the dispute is the Commission Decision of the Provincial or Regency / City issued in one of the disputed Election Stages and the administrative court ruling has the force of law then against the decision of the Administrative Court can be implemented. At the end of the reconstruction suggested administrative dispute resolution and the results of the General Election of Regional Head and Deputy Head. Furthermore, the results of the election dispute could be handled by the Ad Hoc Court Judge Election (3 persons each region, which can be derived from the element judge PT one person, one element of the legal profession and of the elements of the Faculty of Law of the people, and appointed only for the period 2-3 years) were assigned in areas as scheduled elections. Keywords: Authority, the State Administrative Court, Election Dispute
KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (File PDF)
KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (Other)
HTML Summary of #7100 KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH