title:   ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RESIDIVIS TINDAK PIDANA   PEMALSUAN IDENTITAS PADA BANK  (Studi Putusan PN Nomor: 993/Pid.B/2021/PNTJK) 
creator: ANDWIAN AL- GHAZALLI, FARREL
subject: 340 Ilmu hukum
subject: 341 Hukum-hukum negara
subject: 342 Hukum tata negara:
description:        Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika melakukan  suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh  Undang-Undang, dilihat dari terjadinya perbuatan yang terlarang, ia akan diminta  pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan tersebut melanggar hukum. Dilihat  dari sudut kemampuan bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan.  Pertanggungjawaban pidana dengan residivis terjadi apabila seseorang yang telah  menjalani masa hukuman pidananya dan dikembalikan pada masyarakat, lalu  melakukan tindak pidana lagi untuk kedua kalinya. Akan tetapi fakta hukum  menunjukkan bahwa perbuatan yang telah memenuhi unsur residivis seringkali  tidak tercantum dalam dakwaan sebagaimana Pasal 486 KUHP. Misalnya, pada  putusan pengadilan Nomor 993/Pid.B/2021/PN Tjk dengan terdakwa bernama  Mujianto justru telah melakukan tindak pidana pemalsuan identitas bank sebanyak  dua kali, namun tidak tercantum dalam dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut  Umum. Oleh karena itu, perlu dikaji pertanggungjawaban pidana residivis  terhadap tindak pidana pemalsuan identitas diri pada bank beserta parameter  keadilan substantifnya.   Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan cara  mempelajari ketentuan dan kaidah yang mengacu pada KUHP dan ketentuan  hukum lainnya beserta asas dan yurisprudensi hakim. Kemudian pendekatan  empiris dalam melihat peristiwa hukum di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan  Kejaksaan Negeri Bandar Lampung untuk dapat menggambarkan permasalahan  yang terjadi disertai dengan studi kepustakaan berupa buku, jurnal, dan  sebagainya.   Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pertentangan keadilan susbtantif  terhadap penentuan pasal tuntutan. Pada dasarnya Terdakwa seharusnya  merupakan residivis, namun karena terdapat ketidakcermatan Jaksa Penuntut  Umum untuk mencantumkannya pada tuntutan, maka terdakwa tidak memperoleh  pemberatan pidana. Kemudian dari 4 parameter keadilan substantif mengandung keadilan yaitu dengan pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas, tidak  memihak (imparsiality), tanpa diskriminasi, dan berdasarkan hati (keyakinan  hakim). Namun terdapat satu aspek yang tidak terlaksana, yaitu objektivitas Jaksa  Penuntut Umum dimana dalam perkara ini terdapat ketidaksesuaian antara  penentuan tuntutan dalam surat dakwaan dengan fakta hukum di lapangan.  Berdasarkan fakta hukum yang ditemukan penulis bahwa terdakwa seharusnya  merupakan residivis yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat tersebut telah  menjalani seluruh atau sebagian pidana yang telah dijatuhkan. Jaksa justru sama  sekali tidak menerapkan pasal residivis yang hakikatnya unsurnya telah terpenuhi,  bahkan tidak satupun adanya penyebutan frasa “residivis” dalam tuntutan tersebut  yang justru mempengaruhi ancaman sanksi penjatuhan pidana. Dengan demikian  jaksa perlu memperhatikan kembali unsur materiil dari tindak pidana yang  dilakukan pelaku sebagaimana Pasal 486 KUHP.   Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pemalsuan Identitas, Residivis  
publisher: FAKULTAS HUKUM 
date: 2023-04-12
type: Skripsi
type: NonPeerReviewed
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/71009/1/ABSTRAK.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/71009/2/SKRIPSI%20FULL.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/71009/3/SKRIPSI%20FULL%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf
identifier:   ANDWIAN AL- GHAZALLI, FARREL  (2023)  ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RESIDIVIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN IDENTITAS PADA BANK (Studi Putusan PN Nomor: 993/Pid.B/2021/PNTJK).  FAKULTAS HUKUM , UNIVERSITAS LAMPUNG.     
relation: http://digilib.unila.ac.id/71009/