%0 Generic
%A Rini , Andika
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2022
%F eprints:71071
%I FAKULTAS HUKUM
%T LEGALITAS DAN PENGAKUAN TOKOH ADAT TERHADAP  PENGAMBILAN HAK KOMPENSASI TANAH ADAT
%U http://digilib.unila.ac.id/71071/
%X   Hak ulayat adalah hak tertinggi yang dimiliki oleh masyrakat adat terhadap tanah  adatnya. Disebabkan oleh tokoh adat yang tidak memiliki legalitas atau berita  acara musyawarah adat yang tertulis membuat masyarakat yang tidak terlalu  mengenal tokoh adat enggan untuk mengimplemtasikan hukum adat maupun  mematuhi arahan atau titah dari ketua adat, sehingga berdampak pada  pengambilan hak kompensasi tanah adat oleh tokoh adat seperti kasus yang  terjadi di daerah Pekurun barat, Lampung Tengah, hukum adat Gedong Raya  Marga buay selagai. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana  pengaruh legalitas dan pengakuan tokoh adat dalam pengambilan hak  kompensasi tanah adat, serta bagaimana pengaturan dalam pengambilan hak  kompensasi tanah adat.  Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum  normatif. Informasi primer dari peraturan perundang-undangan dan informasi  sekunder dari publikasi tentang hukum adat merupakan sumber data yang  digunakan. Data dikumpulkan dan diperiksa dengan menggunakan teknik  kualitatif..  Hasil penelitian ini adalah Legalitas dan pengakuan tokoh adat memilliki  pengaruh terhadap pengambilan hak kompensasi tanah adat. Dalam hal  pengertian pengakuan masyarakat adat terhadap tokoh adat adalah bagaimana  masyarakat adat menerima dan mengakui keberadaan tokoh adat . Pengaturan  mengenai pengambilan hak kompensasi tanah adat belum diatur secara resmi  oleh negara karena pada prinsipnya pengambilan hak kompensasi tanah  dilakukan sesuai dengan kesepakatan para pihak, yaitu pihak adat kepada pihak  yang akan menerima pelepasan tanah tersebut. Besaran nilai kompenasai tanah  adat akan dimusyawarahkan oleh para pihak karena belum ada regulasi yang  mengatur besaran nominalnya.Di Indonesia pengakuan terhadap hak ulayat  masyarakat hukum adat termuat di dalam UUD 1945 ayat 18j ayat 2, 18i ayat 3  dan serta UUPA pasal 5.  Saran Bagi para tokoh adat perlu memiliki legalitas tertulis agar meningkatkan  kepercayaan masyarakat, serta mampu membuktikan kebenarannya. Pemerintah  Indonesia juga perlu membuat regulasi mengenai pengambilan hak kompensasi  tanah adat, agar ada kepastian hukum serta tidak menimbulkan konflik bagi para  pihak yang akan menggunakan tanah adat.  Kata Kunci : Hukum Adat, legalitas, peran tokoh adat, kompensasi tanah  adat    Ulayat rights are the highest rights owned by indigenous peoples over their  customary lands. Caused by traditional leaders who do not have legality or  written minutes of customary meetings make people who are not very familiar  with traditional leaders reluctant to implement customary law or comply with  directions or orders from traditional leaders so that it has an impact on taking  customary land compensation rights by traditional leaders as previously stated  happened in West Pekurun, Central Lampung, customary law buay selagay So  the formulation of the problem in this study is how the influence of legality and  the recognition of traditional leaders in taking compensation rights for customary  land and how the arrangements for taking compensation rights for customary  land.  This study employed normative juridical research as its methodology. Primary  information from legislative rules and secondary information from publications  on customary law make up the data sources utilised. Qualitative research  techniques were used to gather and examine the data.  The results of this study are that legality and recognition of traditional leaders  have an influence on the taking of customary land compensation rights.In terms  of understanding the recognition of indigenous peoples towards traditional  leaders is how indigenous peoples accept and acknowledge the existence of  traditional leaders.Arrangements regarding the taking of customary land  compensation rights have not been formally regulated by the state because in  principle the taking of land compensation rights is carried out in accordance with  the agreement of the parties, namely the customary party to the party who will  receive the release of the land. The amount of the compensation value for  customary land will be discussed by the parties because there is no regulation  that regulates the nominal amount. In Indonesia, recognition of the customary rights of customary law communities is contained in the 1945 Constitution  paragraph 18j paragraph 2, 18i paragraph 3 and also UUPA article 5.  Suggestions for traditional leaders need to have written legality in order to  increase public trust, and be able to prove the truth. The Indonesian government  also needs to make regulations regarding the taking of customary  landMcompensation rights, so that there is legal certainty and does not cause  conflict for parties who will use customary land.  Keywords: Customary law, legality, role of traditional leaders, customary  land compensation