TY  - GEN
CY  - UNIVERSITAS LAMPUNG
ID  - eprints71073
UR  - http://digilib.unila.ac.id/71073/
A1  - FATHIA NURHAYATI , 1912011130
Y1  - 2022/12/14/
N2  - ABSTRAK

Pendaftaran Tanah bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap
pemilik tanah. Mengingat betapa pentingnya pendaftaran tanah ini kemudian
pemerintah membuat dan mengadakan program pendaftaran tanah. Program tersebut
adalah pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Tujuannya diadakan program ini
adalah untuk mempercepat pendaftaran seluruh bidang tanah yang ada di Indonesia,
untuk mencegah dan mengurangi sengketa pertanahan, namun setelah Penulis
melakukan program magang di Kantor Hukum WFS dan Rekan penulis menemukan
fakta bahwa Kantor Hukum WFS dan Rekan beberapa kali justru menangani sengketa
tanah yang timbul akibat Program PTSL. Hal inilah yang membuat penulis tertarik
melakukan penelitian mengenai hal tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian
ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis artinya
bahwa Penelitian dalam hal ini sebagian besar meliputi tulisan yang menggambarkan,
menjelaskan, dan menganalisis kasus-kasus berdasarkan peraturan perundangundangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas publisitas yang diatur oleh Permen ATR/Ka.
BPN-RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang PTSL jauh lebih singkat yaitu 14 hari jika
dibandingkan dengan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah yaitu 30 hari. Dengan waktu yang lebih singkat penerapan
asas Kontradiktur Delimitasi sangat sulit diterapkan terlebih lagi dengan waktu yang
relatif pendek dengan target yang besar setiap tahunnya memungkin terjadi sengketa
akibat data yang diperoleh tidak valid. Celah ini yang kemudian dijadikan oleh mafia
tanah untuk melakukan modus operandi nya. Untuk menangani sengketa yang timbul
akibat PTSL dapat dilakukan dengan menempuh Jalur Non Litigasi dan Litigasi. Saran
dari penelitian ini adalah pelaksanaan asas publisitas adalah tetap didasarkan pada
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu selama 30
hari untuk memastikan data-data benar valid, asas Kontradiktur Delimitasi bisa
diterapkan dan meminimalisir terjadinya sengketa, dan yang terpenting asas-asas
dalam regulasi benar-benar terimplementasi, serta memberantas mafia tanah.
Kata Kunci: Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Sengketa Pertanahan


Land registration aims to provide legal certainty guarantees for land owners. Given the
importance of land registration, the government created and implemented a land
registration program. The program is a complete systematic land registration (PTSL).
The aim of this program is to speed up the registration of all land parcels in Indonesia,
to prevent and reduce land disputes, but after the author carried out an internship
program at the WFS and Partners Law Office the authors found that the WFS and
Partners Law Office had handled land disputes several times arising from the PTSL
Program. This is what makes the writer interested in conducting research on this matter.
The method used in this research is normative juridical using a descriptive analysis
approach meaning that research in this case mostly includes writing that describes,
explains, and analyzes cases based on laws and regulations.
The results of the study show that the principle of publicity regulated by Permen
ATR/Ka. BPN-RI Number 6 of 2018 concerning PTSL is much shorter, namely 14
days when compared to what is regulated in Government Regulation no. 24 of 1997
concerning Land Registration, namely 30 days. With a shorter time, the
implementation of the Delimitation Contradictory principle is very difficult to
implement, especially with a relatively short time with a large target each year, it is
possible for disputes to occur due to the data obtained is invalid. This gap was then
used by the land mafia to carry out its modus operandi. To deal with disputes arising
from PTSL can be done by taking Non-Litigation and Litigation. The suggestion from
this study is that the implementation of the principle of publicity is still based on
Government Regulation no. 24 of 1997 concerning Land Registration, namely for 30
days to ensure that the data is valid, the Delimitation Contradictory principle can be
applied and minimizes the occurrence of disputes, and most importantly the principles
in the regulations are really implemented, and eradicate the land mafia.
Keywords: Complete Systematic Land Registration, Land Disputes
PB  - FAKULTAS HUKUM
TI  - ANALISIS HUKUM PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
LENGKAP TERHADAP MUNCULNYA SENGKETA PERTANAHAN
AV  - restricted
ER  -