The repository administrator has not yet configured an RDF license.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENDUDUKAN KAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH (Studi Perkara Nomor 807/Pid.B/2013/PN.TK.)
ABSTRAK Pelestarian hutan merupakan upaya sadar dan terpadu untuk mengembangkan strategi untuk menghadapi, menghindari, dan menyelesaikan penurunan kualitas lingkungan dan untuk mengorganisasikan program-program pelestarian lingkungan dan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pendudukan kawasan hutan secara tidak sah? (2) Apakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pendudukan kawasan hutan secara tidak sah? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data dikumpulkan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pendudukan kawasan hutan secara tidak sah didasarkan dengan adanya unsur kesalahan, kemampuan terdakwa untuk bertanggungjawab, tidak ada alasan pembenar dan pemaaf bagi terdakwa dalam melakukan tindak pidana pendudukan kawasan hutan secara tidak sah. (2) Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pendudukan kawasan hutan secara tidak sah berupa hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa sangat meresahkan dunia investasi, sudah pernah dipidana dan merupakan tokoh masyarakat, tetapi menjadi penggerak masyarakat untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan. Saran penelitian adalah: (1) Aparat penegak hukum dan Pemerintah Provinsi Lampung, khususnya Dinas Dinas Kehutanan Provinsi Lampung disarankan untuk secara optimal mempertahankan dan melaksanakan amanat Undang-Undang Kehutanan dalam rangka mengantisipasi tindak pidana kehutanan. (2) Aparat penegak hukum hendaknya mengoptimalkan pemidanaan, yaitu pihak Kepolisian mempercepat proses penyidikan dan penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum, Pihak Kejaksaaan dengan cara mengajukan tuntutan dan dakwaan dengan ancaman hukuman yang maksimal, dan Pengadilan dengan cara menjatuhkan vonis yang berat terhadap pelaku tindak pidana kehutanan, sebagai wujud pertanggungjawaban pidananya. Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pelaku Tindak Pidana, Pendudukan ABSTRACT Forest conservation and integrated a conscious effort to develop strategies to deal with, avoid, and resolve environmental degradation and to organize programs of environmental conservation and environmentally sound development. The problem of this research are: (1) How is criminal liability toward illegal forest occupation crime? (2) What is the basic consideration of judges in imposing criminal law against illegal forest occupation crime? This research uses normative and empirical juridical approach. Data collected by literature studies and field studies. Qualitative data were analyzed to obtain the conclusion of the research. The results of this research indicate that: (1) The criminal liability toward illegal forest occupation crime based with any element of error, the defendant's ability to be responsible, there is no justification and forgiving for a defendant in a criminal offense occupation illegal forest. (2) Basic considerations judges in imposing criminal law against the criminal occupation of forest land illegally in the form of things that incriminate defendant's devastating investment, has been convicted and is a public figure, but the driving force people to commit acts contrary to the provisions of the applicable legislation. The things that relieve the defendant be polite in the trial and the defendant does not complicate the proceedings. Suggestions of research are: (1) Law enforcement officials and the Government of Lampung Province, in particular the Department of Forestry Office of Lampung Province advised to optimally maintain and carry out the mandate of the Forestry Law in anticipation of forest crime. (2) Law enforcement officials should optimize punishment, namely the police speed up the investigation process and submission of the case file to the Public Prosecutor, Attorney Parties by filing claims and charges with a maximum penalty, and the Court by way of a heavy verdict against perpetrators of forest crime, as a form of criminal liability. Keywords: Liability, Criminal, Occupation
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENDUDUKAN KAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH (Studi Perkara Nomor 807/Pid.B/2013/PN.TK.) (File PDF)
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENDUDUKAN KAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH (Studi Perkara Nomor 807/Pid.B/2013/PN.TK.) (Other)
HTML Summary of #7109 PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENDUDUKAN KAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH (Studi Perkara Nomor 807/Pid.B/2013/PN.TK.)