title: PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA KAWIN PAKSA MENURUT  KOMPILASI HUKUM ISLAM
creator: ISMI , PUTRI NURUL AZIZAH 
subject: 340 Ilmu hukum
description:   Perkawinan harus dilaksanakan atas dasar persetujuan dari kedua belah pihak,  apabila dilaksanakan karena adanya paksaan maka perkawinan tersebut dapat  dibatalkan. Perkawinan yang dilangsungkan di bawah ancaman atau paksaan tidak  dibenarkan dalam Undang-Undang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam  karena telah melanggar hukum dan juga telah melanggar asas-asas perkawinan  seperti asas persetujuan dan asas kebebasan dalam perkawinan, yang dimana suatu  perkawinan harus dilakukan dengan persetujuan kedua mempelai dan para  mempelai memiliki kebebasan untuk memilih siapa saja yang akan dijadikan  pasangan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana syarat dan  prosedur pembatalan perkawinan karena kawin paksa menurut kompilasi hukum  islam dan bagaimana akibat hukum pembatalan perkawinan karena kawin paksa  menurut kompilasi hukum islam.  Penelitian ini penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif yang  menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan asas-asas  hukum. Data yang digunakan adalah data sekunder, pengumpulan data dilakukan  dengan studi pustaka dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara  seleksi data, klasifikasi data dan sistematisasi data yang selanjutnya dianalisis  secara kualitatif.  Penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pelaksanaan perkara pembatalan  perkawinan sama dengan prosedur perkara perceraian, dari penelitian didapatkan  bahwa prosedur penerimaan dan pemeriksaan dalam perkara permohonan  pembatalan perkawinan sudah dilakukan sesuai dengan Kompilasi Hukum islam  dan Undang-Undang No 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama .pembatalan  perkawinan menimbulkan akibat hukum terhadap hubungan suami istri, anak, dan  terhadap harta bersama. akibat hukumnya bagi pihak yang dibatalkan adalah  putusnya hubungan perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan berkekuatan  hukum tetap Putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak  yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan.Terhadap pembagian harta  bersama harus dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. orang tua sebaiknya tidak memaksakan kehendaknya terhadap anak untuk  menikah dengan calon yang dipilih oleh orang tua, karena setiap anak memiliki  hak memilih sendiri pasangan yang akan dinikahinya sehingga hakikat  perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu  membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan menghindari  adanya perpisahan, akan tercapai apabila tidak ada paksaan dalam pelaksanaannya  Kata Kunci : Pembatalan Perkawinan, Kawin Paksa, Kompilasi Hukum  Islam 
publisher: FAKULTAS HUKUM
date: 2023-04-10
type: Skripsi
type: NonPeerReviewed
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/71192/1/ABSTRAK.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/71192/2/SKRIPSI%20FULL.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/71192/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf
identifier:   ISMI , PUTRI NURUL AZIZAH   (2023) PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA KAWIN PAKSA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM.  FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.    (Submitted)  
relation: http://digilib.unila.ac.id/71192/