The repository administrator has not yet configured an RDF license.
PERSPEKTIF HAKIM TERHADAP PENGAJUAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KALIANDA
ABSTRAK Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi ditandai antara lain dengan maraknya penggunaan sarana teknologi interconnected network atau internet. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Penggunaan elektronik sebagai bentuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi inilah yang menjadi landasan filosofi dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU ITE). Permasalahan yang diangkat dalam penulisan tesis ini adalah mengenai: 1) Kedudukan, kekuatan hukum dan penerapan penggunaan alat bukti elektronik yang diatur dalam UU ITE dalam perkara perdata; 2) Perspektif Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda terhadap alat bukti elektronik yang diajukan para pihak dalam perkara perdata; 3) Sebab terjadinya perbedaan perspektif oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda dan bagaimana seharusnya sikap Majelis Hakim dalam menyikapi alat bukti elektronik yang diajukan oleh para pihak tersebut. Penulisan tesis mempergunakan metode pendekatan normatif-empiris dan merupakan penelitian terapan (applied research). Sumber data yang dipergunakan berupa data primer dan data sekunder, serta bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil dari penelitian ini adalah 1) Bahwa alat bukti dalam pembuktian hukum perdata di Indonesia diatur Herzine Indonesische Reglement (HIR) dan Rechtreglement Voor de Buitengewesten (RBg). Alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dan diakui keberadaannya diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE. Alat bukti tersebut merupakan perluasan dari alat bukti yang diatur dalam HIR dan RBg. 2) Mengenai Perspektif Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda dalam menerima alat bukti elektronik yang diajukan oleh para pihak pada perkara perdata terjadi perbedaan perspektif. 3) Penyebab perbedaan perspektif Majelis Hakim karena adanya perbedaan: a. perspektif terhadap pengajuan alat bukti elektronik; b. perspektif terhadap para pihak yang mengajukan alat bukti elektronik; c. perspektif terhadap saksi ahli yang diajukan oleh para pihak. Perbedaan perspektif terhadap alat bukti elektronik yang diajukan di persidangan dapat diselesaikan oleh hakim dengan menggunakan metode interpretasi ekstensif. Saran penulisan ini ditujukan kepada: 1) hakim dan para pihak yang beperkara adalah meningkatkan pengetahuan dan wawasannya mengenai alat bukti elektronik sesuai UU ITE, 2) pemerintah dan DPR adalah memperbarui KUHPerdata, HIR/RBg terutama mengenai alat bukti, 3) hakim apabila ada perbedaan perspektif terhadap pengajuan alat bukti elektronik, maka harus dicari jalan keluarnya dengan melihat pada asas-asas hukum, doktrin dan teori-teori hukum. Kata Kunci: Alat Bukti Elektronik, Perspektif Hakim, Interpretasi ekstensif. ABSTRACT Development and advancement of information technology are marked with the widespread use of interconnected network technological tools or the internet. Activity in cyber space is a virtual activity that have real impact despite the evidence is purely electronic appliance. The use of electronics as a form of development of science and technology becomes the philosophy of the establishment of the Law No. 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions (hereinafter referred to as UU ITE). The issues will be lifted in this thesis are about: 1) Position, legal force and application of the use of electronic evidence regulated in UU ITE in civil cases; 2) the Judge perspectives of Kalianda District Court on electronic evidence submitted by the parties in civil cases; 3) the cause of difference reasons on Judge perspectives of Kalianda District Court and how the attitude of judge ought to dealing with electronic evidences submitted by the parties. Writing of thesis is using normative-empirical approach and the research can be define as applied research. Source of data used in thesis are primary data and secondary data. Legal materials form of thesis consist of primary, secondary and tertiary legal materials. The result of this research are 1) the tools evidence in the proving process of civil law in Indonesia is set up in Herzine Indonesische Reglement (HIR) and Rechtreglement Voor de Buitengewesten (RBg). The electronic evidences as valid and recognized evidences are arranged by Article 5 paragraph (1) and (2) UU ITE. Those evidences are the extension of the evidences set out in the HIR and RBg. 2) Regarding to the Judge perspectives of Kalianda District Court in accepting electronic evidences submitted by the parties in a civil case there are any perspective difference. 3) The cause of the difference in perspective of the Judge because any differences of: a. perspective on the electronic evidences submission; b. perspectives on the parties who submitting the electronic evidences; c. perspective of the expert witnesses proposed by the parties. The difference of the perspective on electronic evidences presented by the parties at the trial can be solved by Judge by using extensive interpretation method, it means to interpret the electronic evidences regulated by UU ITE, because those are the extension of the HIR/RBg. Suggestions to: 1) the judge and the parties are to increase knowledge and insights regarding electronic evidence in accordance to UU ITE, 2) the government and parliament are updating the Civil Code, HIR / RBg mainly on the evidence, 3) the judge if there is a difference in perspective against the submission of electronic evidence, it must find the way out by looking at the legal principles, doctrines and legal theories. Keywords: Electronic evidences, Judge perspectives, extensive interpretation.
PERSPEKTIF HAKIM TERHADAP PENGAJUAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KALIANDA (File PDF)
PERSPEKTIF HAKIM TERHADAP PENGAJUAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KALIANDA (Other)
HTML Summary of #7121 PERSPEKTIF HAKIM TERHADAP PENGAJUAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KALIANDA