The repository administrator has not yet configured an RDF license.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BARANG IMPOR PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BARANG IMPOR (Studi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai)
ABSTRAK Tindak pidana penyelundupan disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya faktor geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dan mindset masyarakat dalam mengkonsumsi produk bersifat international minded. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah mekanisme penegakan hukum terhadap barang impor selundupan? (2) Bagaimanakah penegakan hukum yang diterapkan terhadap penyelundupan barang impor? (3) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana atas terjadinya pidana penyelundupan barang impor? Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: (1) Mekanisme penegakan hukum terhadap barang impor selundupan dilaksanakan dengan penyampaian hasil penyidikan langsung kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana. Selain itu melalui penerapan sanksi, baik berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan. (2) Penegakan hukum yang diterapkan terhadap penyelundupan barang impor dilaksanakan oleh PPNS Bea dan Cukai sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P- 53 /BC/2010 yaitu dengan cara pemusnahan, pelelangan atau dihibahkan kepada institusi atau masyarakat yang membutuhkan. (3) Pertanggungjawaban pidana dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana baik perorangan maupun badan hukum, baik yang melakukan pelanggaran, tindak pidana penyelundupan maupun tindak pidana kepabeanan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan. Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Penanggulangan tindak pidana penyelundupan dapat dilakukan secara preventif (pencegahan) dan refresif (penindakan) serta pidana denda yang lebih berat. (2) Perlu upaya meninjau kembali Undang-Undang Kepabeanan terutama pada Pasal 102 di dalam penjelasannya, yang disesuaikan dengan perkembangan yang fleksibel. (3) Perlu diadakan penambahan sarana prasarana berupa armada kapal patroli laut yang lebih baik/canggih serta dilengkapi dengan persenjataan yang lebih banyak dan mutakhir. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penyelundupan, Impor ABSTRACT Criminal offense of smuggling is caused by several factors including geographical factors Indonesia as a island country and public mindset in consuming products are internationally minded. The problem of this research are: (1) What is the mechanism of law enforcement smuggling of imported goods? (2) What is the applicable law enforcement against the smuggling of imported goods? (3) How does the criminal liability for the occurrence of criminal smuggling of imported goods? The approach used is a problem normative juridical and juridical empirical approach. Data collected by literature and field studies, further data is analyzed qualitatively. Research results and discussion indicate: (1) law enforcement mechanism to import contraband goods with the delivery of results of the investigation carried out directly to the public prosecutor in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Law. In addition, through the imposition of sanctions, in the form of administrative sanctions or criminal penalties in accordance with the Customs Law. (2) Enforcement of applicable laws against smuggling of imported goods held by Customs and Excise investigators in accordance with their authority as stipulated in the Regulation of the Director General of Customs and Excise No. P-53 / BC / 2010 or by means of extermination, auctions or donated to institutions or communities it takes. (3) criminal liability enforceable against criminals, both individuals and legal entities, both in violation, the crime of smuggling and other customs criminal acts in accordance with the Customs Law. Suggestions in this study were: (1) Combating the crime of smuggling can be preventive and repressive as well as more severe criminal penalties. (2) It should be an attempt to review the Customs Act, in particular Article 102 in the explanation, which is adapted to the development of flexible. (3) Require the addition of infrastructure such as marine patrol boat fleet better or advanced and equipped with weapons that are more numerous and sophisticated. Keywords: Law Enforcement, Smuggling, Import
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BARANG IMPOR PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BARANG IMPOR (Studi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai) (File PDF)
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BARANG IMPOR PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BARANG IMPOR (Studi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai) (Other)
HTML Summary of #7123 PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BARANG IMPOR PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BARANG IMPOR (Studi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai)