%A RAHMANULLAH HARIRAMA MUHAMMAD RAFI 
%T ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG
DI SAHKAN OLEH PENGADILAN NEGERI  
(Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby)

%X  
Perkawinan beda agama menjadi praktik yang terjadi belakangan ini ditengahtengah

masyarakat Indonesia yang beragam mulai dari suku, ras, dan agama.
Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diperbaharui
oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan melarang
perkawinan beda agama antara kedua calon mempelai jika dalam agama yang
dianut oleh kedua calon mempelai melarang perkawinan beda agama. Penelitian
ini mengkaji bagaimana pengaturan hukum perkawinan di Indonesia terhadap
perkawinan beda agama, apa yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim
dalam mengabulkan perkawinan beda agama dan bagaimana akibat hukum dari
dikabulkannya perkawinan beda agama berdasarkan Penetapan Nomer
916/Pdt.P/2022/PN Sby.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan masalah
yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang (statute approach) dengan
menggunakan tipe penelitian deskriptif. Jenis dan sumber data yang digunakan
adalah data sekunder yang berasal dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi
dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi. Metode pengumpulan data
menggunakan studi dokumen dan studi kepustakaan serta wawancara sebagai data
pendukung. Pengolahan data dengan cara pemeriksaan data, verifikasi data,
penandaan data, rekonstruksi data, dan sistematisasi data. Analisis data
menggunakan metode analisa kualitatif.
Hasil Penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perkawinan beda agama
tidak diatur secara tegas di dalam Undang-undang Perkawinan. Menurut hakim
Pengadilan Negeri Surabaya perbedaan agama bukan merupakan larangan untuk
melangsungkan perkawinan. Berdasarkan Pasal 8 huruf (f) Undang-undang
Perkawinan yang merujuk pada ketentuan Pasal 35 huruf (a) Undang-undang
Administrasi Kependudukan, maka terkait dengan masalah perkawinan beda
agama adalah menjadi wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan
memutusnya. Akibat hukum dari dikabulkannya perkawinan beda agama adalah
perkawinan tersebut dinyatakan sah menurut hukum dan perkawinan tersebut
dapat dicatatkan. 
Kata Kunci: Perkawinan beda agama, Undang-Undang Perkawinan. 

Interfaith marriage is a practice that has taken place recently in the midst of
Indonesian society which is diverse from ethnicity, race, and religion. Based on
Law no. 1 of 1974 as renewed by Law no. 16 of 2019 concerning Marriage
prohibits interfaith marriages between the two prospective brides if the religion
professed by the two prospective brides prohibits interfaith marriages. This study
examines how marriage law is regulated in Indonesia regarding interfaith
marriages, what is the basis for the panel of judges' considerations in granting
interfaith marriages and what are the legal consequences of granting interfaith
marriages based on Decree No. 916/Pdt.P/2022/PN Sby. 
This study uses a type of normative legal research. The problem approach used is
a statute approach using a descriptive research type. Types and sources of data
used are secondary data derived from library research and documentation in the
form of books or documentation. Methods of data collection using document
studies and literature studies as well as interviews as supporting data. Data
processing by means of data checking, data verification, data tagging, data
reconstruction, and data systematization. Data analysis used qualitative analysis
methods. 
The results of the research and discussion show that interfaith marriages are not
strictly regulated in the Marriage Law. According to the Surabaya District Court
judge, religious differences are not a prohibition against getting married. Based
on Article 8 letter (f) of the Marriage Law which refers to the provisions of Article
35 letter (a) of the Population Administration Law, issues relating to interfaith
marriages are within the authority of the district court to examine and decide on
them. The legal consequences of granting interfaith marriages are that the
marriage is declared valid according to law and the marriage can be registered. 
Keywords: Interfaith marriage, marriage law. 
  
%C UNIVERSITAS LAMPUNG 
%D 2023
%I FAKULTAS HUKUM
%L eprints71247