%0 Thesis
%9 Masters
%A Redo Daperci Gempio, 1322011033
%B Fakultas Hukum
%D 2014
%F eprints:7149
%I Universitas Lampung
%T ANALISIS PENANGANAN BENDA SITAAN DAN RAMPASAN NEGARA (Studi di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I   Bandar Lampung)  
%U http://digilib.unila.ac.id/7149/
%X ABSTRAK    Benda sitaan dan rampasan negara menjadi suatu permasalahan tersendiri bagi aparat penegak hukum, sebab berpotensi adanya penyalahgunaan, penggelapan dan hilangnya barang bukti, penyalahgunaan barang bukti yang telah disita seperti dijual oleh oknum aparat penegak hukum. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah penanganan benda sitaan dan rampasan negara? (2) Mengapa terjadi faktor penghambat dalam penanganan benda sitaan dan rampasan negara?     Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Data dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan penelitian.    Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: (1) Penanganan benda sitaan negara dan rampasan negara terdiri dari penerimaan, penelitian dan penilaian, pendaftaran, penyimpanan, pemeliharaan, pengeluaran dan penghapusan, penyelamatan dan pengamanan, pelaporan dan pengeluaran akhir. Penanganan tersebut menunjukkan fungsi Rupbasan Kelas I Bandar Lampung dalam mengelola barang sitaan negara dan rampasan Negara adalah melakukan pengadministrasian benda sitaan dan barang rampasan negara, melakukan pemeliharaan dan mutasi benda sitaan dan barang rampasan Negara, melakukan pengamanan dan pengelolaan Rupbasan dan Melakukan urusan surat-menyurat dan kearsipan. (2) Tiga faktor penghambat penanganan benda sitaan dan rampasan negara adalah keterbatasan sumber daya manusia Rupbasan yang dipandang dari sudut kualitas maupun kuantitasnya, belum memadainya sarana prasarana berupa gedung Rupbasan yaitu luas bangunan Rupbasan. Selain itu adanya anggapan dari aparat-aparat penegak hukum bahwa Rupbasan Kota Bandar Lampung dianggap belum mampu menyimpan/menangani benda sitaan negara.     Saran dalam penelitian ini adalah koordinasi dalam pengelolaan barang sitaan dan rampasan negara oleh aparat penegak hukum hendaknya semakin ditingkatkan dan tidak dilakukan secara parsial. Perlu adanya sosialisasi kepada instansi-instansi terkait mengenai peranan dan arti penting Rupbasan sebagai tempat penyimpanan benda sitaan negara dan barang rampasan negara.     Kata Kunci: Penanganan; Benda; Rampasan; Rupbasan.    ABSTRACT    State Confiscated And Encumbrances Objects became a separate issue for law enforcement agencies, because the potential existence of abuse, fraud and loss of evidence, abuse of evidence that has been seized as sold by unscrupulous law enforcement officers. Problems in this study were: (1) How is the handling of state confiscated and encumbrances objects? (2) Why the limiting factor in the handling of state confiscated and encumbrances objects.     The method used in this research is normative juridical and juridical empirical approach. Data collected by literature and field studies. Data were analyzed qualitatively for the conclusion of the study.    Research results and discussion indicate: (1) The handling of state confiscated and encumbrances objects consists of revenues, research and assessment, registration, storage, maintenance, and removal expenses, rescue and security, reporting and final expenditure. The handling function shows State Storage Home of Confiscated and Encumbrances Objects in managing the state confiscated goods and spoils the State is doing the administration of seized items and loot the country, maintenance and transfer of confiscated items and loot the State, providing security and management of State Storage Home of Confiscated and Encumbrances Objects and Doing paperwork and archival. (2) Three factors inhibiting the handling of confiscated objects and spoils the country is limited human resources State Storage Home of Confiscated and Encumbrances Objects the light of the quality and quantity, inadequate infrastructures that form the building State Storage Home of Confiscated and Encumbrances Objects building area. In addition, the notion of law enforcement officers that State Storage Home of Confiscated and Encumbrances Objects is considered not capable of handling of confiscated objects country.    Suggestions in this study was to coordinate the management of plunder and spoils the country by law enforcement officials should be improved and not done partially. The need for dissemination to the appropriate agencies regarding the role and significance of State Storage Home of Confiscated and Encumbrances Objects as a storage object and the state confiscated booty country.    Keywords: Handling; objects; encumbrances; State Storage Home.