<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN\r\nTERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENJADI \r\nJUSTICE COLLABORATOR \r\n(PUTUSAN 41/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tjk) "^^ . "\r\n\r\nMengungkapkan sebuah perkara dalam suatu tindak pidana adalah persoalan sulit,\r\nmengapa demikian dikarenakan sulit mencari saksi yang bersikap kooperatif\r\ndalam setiap pemeriksaan. Persoalan Justice collaborator merupakan persoalan\r\nyang menarik sekaligus pelik didalam konsepsi dan dimensi legalisasi dan\r\nregulasinya. Karena sangat diperlukan dalam pengungkapan delik tertentu yang\r\nbersifat serious crime dan scandal crime. Adapun yang menjadi permasalahan\r\ndalam penulisan ini adalah: Bagaimanakah pengaturan pengaturan hukum\r\nterhadap Justice collaborator dalam tindak pidana korupsi di Indonesia dan \r\nBagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak\r\npidana korupsi bagi justice collabotrator dalam putusan Nomor 41/Pid.SusTPK/2018/PN\r\nTjk.\r\n\r\nPenelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative dan empiris. Penelitian\r\nnormative dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum,\r\nsedangkan pendekatan empiris yaitu dilakukan untuk mempelajari hukum dalam\r\nkenyataannya baik berupa penilaian perilaku dalam perspektif Hakim, Jaksa dan\r\nAkademisi. \r\nBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diketahui bahwa Indonesia\r\nsaat ini belum ada pengaturan secara jelas mengenai Justice collaborator,\r\nberdasarkan hal tersebut maka sangat mendesak perlu adanya suatu peraturan\r\nkhusus yang mengatur tentang Justice collaborator secara rinci beserta\r\nperlindungannya dan penghargaannya untuk memberikan jaminan rasa aman \r\nkepada Justice collaborator serta kriteria yang lebih jelas agar tidak terjadi\r\nperbedaan pandangan lagi diantara aparat penegak hukum. Dengan demikian\r\naturan-aturan mengenai tindak tanduk serta perlakuan terhadap Justice\r\ncollaborator perlu diperhatikan lebih dalam lagi, sehingga seseorang yang terlibat\r\nbaik Whistleblower maupun Justice collaborator bahkan aparat kepolisian dapat\r\nlebih leluansa serta lebih baik bekerja dalam membongkar suatu kejahatan\r\nterorganisir. \r\nPutri Ayu Lestari\r\nBerdasarkan uraian diatas maka yang menjadi saran penulis diharapkan kepada \r\nmasyrakat yang mengetahui tindak pidana berkenaan dengan tindak pidana\r\nkorupsi agar mau menjadi saksi yang bekerjasama, hal tersebut guna membantu\r\naparat penegak hukum dalam memaksimalkan upaya pemberantasan tindak\r\npidana korupsi dan bagi pemerintah dan instansi yang berwenang yang terkait,\r\ndiharapkan dapat meningkatkan upaya-upaya terealisasikan hak-haknya sampai\r\nproses pemeriksaan pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi tersebut terakhir.\r\nDan segera membentuk lembaga khusus yang menaungi disetiap daerah Di\r\nIndonesia agar terakomodirnya perlindungan saksi dan korban tersebut. \r\n\r\n\r\nKata Kunci : Pertimbangan Hakim, Justice collaborator, Tindak Pidana \r\nKorupsi\r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\nDisclosing a case in a criminal act is a difficult problem, why is because it is\r\ndifficult to find witnesses who are cooperative in every examination. The issue of\r\nJustice collaborators is interesting and complicated in terms of its conception and\r\nlegalization and regulatory dimensions. Because it is very necessary for the\r\ndisclosure of certain offenses that are serious crimes and scandalous crimes. The\r\nproblems in this writing are: How are the legal arrangements for Justice\r\ncollaborators in criminal acts of corruption in Indonesia and What is the basis for\r\njudges' considerations in passing decisions on criminal acts of corruption for\r\njustice collaborators in decision Number 41/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tjk. \r\n \r\nThis study uses a normative and empirical juridical approach. Normative\r\nresearch is carried out on matters that are theoretical on legal principles, while\r\nthe empirical approach is carried out to study law in reality either in the form of\r\nbehavioral assessment from the perspective of judges, prosecutors, and\r\nacademics.\r\n\r\nBased on the results of the research and discussion, it is known that Indonesia\r\ncurrently has no clear arrangements regarding Justice collaborators. Based on\r\nthis, there must be a need for a special regulation that regulates Justice\r\ncollaborators in detail along with their protection and rewards to guarantee a\r\nsense of security for Justice collaborators as well as clearer criteria so that there\r\nwill be no more differences of opinion among law enforcement officials. Thus, the\r\nrules regarding behavior and treatment of Justice collaborators need to be \r\nconsidered more deeply, so that those involved, both Whistleblowers and Justice \r\ncollaborators, and even the police, can have more freedom and work better in\r\ndismantling an organized crime. \r\nPutri Ayu Lestari \r\n \r\nBased on the description above, the author suggests that people who know about\r\ncriminal acts related to corruption are willing to become witnesses who\r\ncooperate, this is to assist law enforcement officials in maximizing efforts to\r\neradicate corruption and for the government and related authorities. It is hoped\r\nthat this will increase efforts to realize their rights until the process of examining\r\nthe corruption case is final. And immediately form a special institution that\r\noversees every region in Indonesia so that the protection of witnesses and victims\r\nis accommodated. \r\n\r\nKeywords: Consideration of Judges, Justice collaborators, Crime of Corruption\r\n\r\n"^^ . "2023-05-02" . . . . . "FAKULTAS HUKUM"^^ . . . . . . . "Ayu Lestari"^^ . "Putri"^^ . "Ayu Lestari Putri"^^ . . . . . . "DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN\r\nTERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENJADI \r\nJUSTICE COLLABORATOR \r\n(PUTUSAN 41/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tjk) (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK.pdf"^^ . . . "DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN\r\nTERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENJADI \r\nJUSTICE COLLABORATOR \r\n(PUTUSAN 41/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tjk) (File PDF)"^^ . . . "DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN\r\nTERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENJADI \r\nJUSTICE COLLABORATOR \r\n(PUTUSAN 41/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tjk) (File PDF)"^^ . . . "SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN\r\nTERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENJADI \r\nJUSTICE COLLABORATOR \r\n(PUTUSAN 41/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN\r\nTERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENJADI \r\nJUSTICE COLLABORATOR \r\n(PUTUSAN 41/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN\r\nTERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENJADI \r\nJUSTICE COLLABORATOR \r\n(PUTUSAN 41/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN\r\nTERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENJADI \r\nJUSTICE COLLABORATOR \r\n(PUTUSAN 41/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN\r\nTERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENJADI \r\nJUSTICE COLLABORATOR \r\n(PUTUSAN 41/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN\r\nTERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENJADI \r\nJUSTICE COLLABORATOR \r\n(PUTUSAN 41/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN\r\nTERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENJADI \r\nJUSTICE COLLABORATOR \r\n(PUTUSAN 41/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN\r\nTERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENJADI \r\nJUSTICE COLLABORATOR \r\n(PUTUSAN 41/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN\r\nTERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENJADI \r\nJUSTICE COLLABORATOR \r\n(PUTUSAN 41/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN\r\nTERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENJADI \r\nJUSTICE COLLABORATOR \r\n(PUTUSAN 41/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN\r\nTERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENJADI \r\nJUSTICE COLLABORATOR \r\n(PUTUSAN 41/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN\r\nTERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENJADI \r\nJUSTICE COLLABORATOR \r\n(PUTUSAN 41/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN\r\nTERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENJADI \r\nJUSTICE COLLABORATOR \r\n(PUTUSAN 41/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN\r\nTERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENJADI \r\nJUSTICE COLLABORATOR \r\n(PUTUSAN 41/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN\r\nTERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENJADI \r\nJUSTICE COLLABORATOR \r\n(PUTUSAN 41/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #71637 \n\nDASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN \nTERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENJADI \nJUSTICE COLLABORATOR \n(PUTUSAN 41/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tjk) \n\n" . "text/html" . . . "340 Ilmu hukum" . . . "345 Hukum pidana" . .