<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "PERAN POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMERASAN\r\nDALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA \r\nOLEH ANGGOTA DPRD DAN KEPALA DESA (Studi Pada Kepolisian Resor Lampung Timur) "^^ . " \r\nThe role of the Police in investigating criminal acts of extortion in office is\r\nregulated in Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police,\r\nthe investigative task is contained in Article 14 letter g. The Indonesian National\r\nPolice has authority in terms of investigations, but in the process of investigating\r\ncriminal acts of extortion in office it is a criminal act of corruption that is\r\ncomplicated and difficult, there are often obstacles so that the law enforcement\r\nprocess tends to deviate from the principles of a fast, simple, low-cost and honest\r\ntrial. The problem in this study is the role of the Indonesian National Police in\r\ninvestigating the criminal act of extortion in office which is carried out jointly by\r\nmembers of the DPRD and the Village Head and the inhibiting factors in the\r\nprocess of investigating the criminal act of extortion in office which are carried\r\nout jointly by Members of the DPRD and the Village Head.\r\n\r\nThis research uses normative juridical as well as empirical juridical approaches.\r\nThe resource persons consisted of investigators at the East Lampung Resort Police\r\nand Lecturers in the Criminal Section at the Faculty of Law, University of\r\nLampung. Data collection by library research and field studies. Data analysis was\r\ncarried out qualitatively.\r\n\r\nThe results of the research and discussion show that the role of the Police in\r\ninvestigating criminal acts of extortion in office which is carried out jointly by\r\nmembers of the DPRD and the Village Head includes a normative role, namely\r\nthe role carried out by the Police in relation to their duties, functions and\r\nauthorities as regulated in Articles 13 and 14 letters g Law Number 2 of 2002\r\nconcerning the Indonesian National Police and Article 1 paragraph (2) of Law\r\nNumber 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code. The factual role of\r\nthe Police in this case was carried out by carrying out investigations and\r\ninvestigations of cases up to the delegation to the Tanjung Karang District Court.\r\nThe role of the Police in the investigation of this case until the delegation to the\r\nTanjung Karang District Court. \r\n\r\nSepti Nadila Utami\r\nThe role of the Police in investigating this case with a complete dossier referred to\r\nas P-21 then carried out coercive measures against the perpetrators starting from\r\nthe investigation and investigation, arrest, detention, search and examination of\r\nthe suspect and witnesses up to the handing over of this case at the Tanjung\r\nKarang District Court. However, the ideal role of the Police in this case has not\r\nbeen carried out optimally by the East Lampung Police, namely regarding the\r\nstatement of the complete file (P-21) which was delayed from the time it should\r\nhave been determined. The inhibiting factors in carrying out this role include law\r\nenforcement officers because not all law enforcement officers for the East\r\nLampung Police can be used as investigators in handling cases of corruption,\r\ninadequate facilities and infrastructure can hinder a crime being uncovered and the\r\nlegal culture of enforcement officers. unresponsive law and do not have the same\r\nview of a case.\r\n\r\nSuggestions in this study are that law enforcement officials, especially the East\r\nLampung Resort Police, must increase the professionalism of the police as law\r\nenforcement officers in eradicating criminal acts of extortion in office, in the\r\ninvestigation process investigators must be selected from people who do have\r\nquality in carrying out their duties to carry out investigations, so that as much as\r\npossible in carrying out the investigation process with the added support of\r\nsophisticated tools from the relevant agencies so as to expedite the investigative\r\nprocess.\r\nABSTRAK\r\n\r\n \r\n \r\nPeran Polri dalam penyidikan tindak pidana pemerasan dalam jabatan diatur\r\ndalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik\r\nIndonesia, tugas penyidikan terdapat pada Pasal 14 huruf g. polri mempunyai\r\nkewenangan dalam hal penyidikan, namun dalam proses penyidikan tindak pidana\r\npemerasan dalam jabatan merupakan tindak pidana korupsi yang bersifat rumit\r\ndan sulit, seringkali terdapat kendala-kendala sehingga proses penegakan\r\nhukumnya cenderung menyimpangi asas peradilan yang cepat, sederhana, biaya\r\nringan serta jujur. Permasalahan dalam penelitian ini adalah peran polri dalam\r\npenyidikan tindak pidana pemerasan dalam jabatan yang dilakukan secara\r\nbersama-sama oleh Anggota DPRD dan Kepala Desa dan faktor penghambat\r\ndalam proses penyidikan tindak pidana pemerasan dalam jabatan yang dilakukan\r\nsecara bersama-sama oleh Anggota DPRD dan Kepala Desa.\r\n\r\nPenelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan juga yuridis empiris.\r\nNarasumber terdiri dari Penyidik pada Kepolisian Resor Lampung Timur dan\r\nDosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data\r\ndengan studi Pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.\r\n\r\nHasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa Peran Polri dalam\r\npenyidikan tindak pidana pemerasan dalam jabatan yang dilakukan secara\r\nbersama-sama oleh anggota DPRD dan Kepala Desa meliputi peran normatif yaitu\r\nperanan yang dilakukan oleh Polri terkait tugas, fungsi dan wewenangnya yang\r\ndiatur dalam Pasal 13 dan 14 huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002\r\ntentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 1 ayat (2) UndangUndang\r\n\r\nNomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Peran faktual Polri pada perkara\r\nini dilakukan dengan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan perkara sampai\r\npelimpahan ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Peran Polri dalam penyidikan\r\nperkara ini \r\nSepti Nadila Utami\r\nsampai pelimpahan ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Peran Polri dalam\r\npenyidikan perkara ini dengan pernyataan berkas lengkap yang disebut sebagai P21\r\nkemudian\r\nmelakukan\r\n\r\nupaya paksa terhadap pelaku mulai dari penyidikan dan\r\npenyelidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan pemeriksaan\r\ntersangka dan para saksi sampai pada pelimpahan perkara ini di Pengadilan\r\nNegeri Tanjung Karang. Namun peran ideal Polri pada perkara ini belum dapat\r\ndilakukan dengan maksimal oleh Kepolisian Resor Lampung Timur yaitu terkait\r\npernyataan berkas lengkap (P-21) yang mundur dari waktu yang seharusnya telah\r\nditentukan. Adapun faktor penghambat dari pelaksanaan peran ini meliputi aparat\r\npenegak hukum karena tidak semua aparat penegak hukum Kepolisian Resor\r\nLampung Timur bisa dijadikan penyidik dalam menangani kasus tindak pidana\r\nkorupsi, sarana dan prasarana yang kurang memadai bisa menjadi terhambat suatu\r\ntindak pidana terungkap dan budaya hukum dari aparat penegak hukum yang\r\ntidak responsif dan tidak mempunyai pandangan yang sama terhadap suatu\r\nperkara.\r\n\r\nSaran dalam penelitian ini adalah hendaknya para aparat penegak hukum\r\nkhususnya Kepolisian Resor Lampung Timur harus meningkatkan\r\nprofesionalisme kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam melakukan\r\npemberantasan tindak pidana pemerasan dalam jabatan, dalam proses penyidikan\r\npenyidik harus dipilih dari orang-orang yang memang memiliki kualitas dalam\r\nmelakukan tugasnya untuk melakukan penyidikan, sehingga dapat semaksimal\r\nmungkin dalam melakukan proses penyidikan dengan ditambah dukungan alat\r\nyang canggih dari instansi terkait sehingga dapat memperlancar proses penyidik. \r\n \r\n"^^ . "2023-05-30" . . . . . "FAKULTAS HUKUM"^^ . . . . . . . "Nadila Utami"^^ . "Septi"^^ . "Nadila Utami Septi"^^ . . . . . . "PERAN POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMERASAN\r\nDALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA \r\nOLEH ANGGOTA DPRD DAN KEPALA DESA (Studi Pada Kepolisian Resor Lampung Timur) (File PDF)"^^ . . . "SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "PERAN POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMERASAN\r\nDALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA \r\nOLEH ANGGOTA DPRD DAN KEPALA DESA (Studi Pada Kepolisian Resor Lampung Timur) (File PDF)"^^ . . . "PERAN POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMERASAN\r\nDALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA \r\nOLEH ANGGOTA DPRD DAN KEPALA DESA (Studi Pada Kepolisian Resor Lampung Timur) (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK.pdf"^^ . . . "PERAN POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMERASAN\r\nDALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA \r\nOLEH ANGGOTA DPRD DAN KEPALA DESA (Studi Pada Kepolisian Resor Lampung Timur) (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PERAN POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMERASAN\r\nDALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA \r\nOLEH ANGGOTA DPRD DAN KEPALA DESA (Studi Pada Kepolisian Resor Lampung Timur) (Other)"^^ . . . . . . "PERAN POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMERASAN\r\nDALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA \r\nOLEH ANGGOTA DPRD DAN KEPALA DESA (Studi Pada Kepolisian Resor Lampung Timur) (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PERAN POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMERASAN\r\nDALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA \r\nOLEH ANGGOTA DPRD DAN KEPALA DESA (Studi Pada Kepolisian Resor Lampung Timur) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PERAN POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMERASAN\r\nDALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA \r\nOLEH ANGGOTA DPRD DAN KEPALA DESA (Studi Pada Kepolisian Resor Lampung Timur) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PERAN POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMERASAN\r\nDALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA \r\nOLEH ANGGOTA DPRD DAN KEPALA DESA (Studi Pada Kepolisian Resor Lampung Timur) (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PERAN POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMERASAN\r\nDALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA \r\nOLEH ANGGOTA DPRD DAN KEPALA DESA (Studi Pada Kepolisian Resor Lampung Timur) (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "PERAN POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMERASAN\r\nDALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA \r\nOLEH ANGGOTA DPRD DAN KEPALA DESA (Studi Pada Kepolisian Resor Lampung Timur) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PERAN POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMERASAN\r\nDALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA \r\nOLEH ANGGOTA DPRD DAN KEPALA DESA (Studi Pada Kepolisian Resor Lampung Timur) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PERAN POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMERASAN\r\nDALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA \r\nOLEH ANGGOTA DPRD DAN KEPALA DESA (Studi Pada Kepolisian Resor Lampung Timur) (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PERAN POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMERASAN\r\nDALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA \r\nOLEH ANGGOTA DPRD DAN KEPALA DESA (Studi Pada Kepolisian Resor Lampung Timur) (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "PERAN POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMERASAN\r\nDALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA \r\nOLEH ANGGOTA DPRD DAN KEPALA DESA (Studi Pada Kepolisian Resor Lampung Timur) (Other)"^^ . . . . . . "PERAN POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMERASAN\r\nDALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA \r\nOLEH ANGGOTA DPRD DAN KEPALA DESA (Studi Pada Kepolisian Resor Lampung Timur) (Other)"^^ . . . . . . "PERAN POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMERASAN\r\nDALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA \r\nOLEH ANGGOTA DPRD DAN KEPALA DESA (Studi Pada Kepolisian Resor Lampung Timur) (Other)"^^ . . . . . . "PERAN POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMERASAN\r\nDALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA \r\nOLEH ANGGOTA DPRD DAN KEPALA DESA (Studi Pada Kepolisian Resor Lampung Timur) (Other)"^^ . . . . . "HTML Summary of #72079 \n\nPERAN POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMERASAN \nDALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA \nOLEH ANGGOTA DPRD DAN KEPALA DESA (Studi Pada Kepolisian Resor Lampung Timur) \n\n" . "text/html" . . . "345 Hukum pidana" . .