@misc{eprints72091,
           month = {Mei},
           title = {PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERUSAKAN
HUTAN DIKAWASAN HUTAN KONSERVASI
},
          author = {Rajasa Mangku Negara  Muhammad },
         address = {UNIVERSITAS LAMPUNG },
       publisher = {FAKULTAS HUKUM},
            year = {2023},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/72091/},
        abstract = {Hutan merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting bagi manusia,
termasuk sebagai sumber daya kayu dan juga merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari lingkungan.  Hasil hutan berupa kayu merupakan sumber daya
alam yang sering menjadi incaran sebagian masyarakat untuk mengambil hasil
hutannya tanpa izin. Rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah
Bagaimanakah Penegakan Hukum terhadap tindak pidana perusakan hutan? dan
Apakah penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan hutan oleh hakim
sudah dapat menimbulkan detterant effect bagi pelaku? 
Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Jenis data
yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Pengumpulan data melalui
penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research).
Analisis data yang digunakan adalah deskriptif 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa 1). Penegakan
Hukum terhadap Tindak Pidana Perusakan Hutan dirasa masih belum optimal hal
ini dapat dilihat dari pelaku yang melakukan tindakannya secara berulang. Ini
membuktikan bahwa Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Perusakan Hutan
belum optimal walaupun sudah memenuhi unsur dalam penegakan hukum yaitu
unsur kepastian hukum ( rechtzekerheid ), unsur kemanfaatan (doelmatigheid), dan
unsur keadilan (gerichtheid). 2). Penegakan Hukum dalam menjatuhkan putusan
No.1300/Pid.B/LH/2021/PN.Tjk oleh hakim dirasa masih kurang optimal dalam
menimbulkan Detterant Effect. Dalam  menjatuhkan  putusan  ini  hakim perlu
menimbang beberapa unsur sesuai  dengan  yang  tercantum  dalam pasal 83  ayat
1 Undang ? Undang No.18 Tahun 2013 tentang  Pencegahan dan  Pemberantasan 
Perusakan Hutan yaitu Unsur Setiap Orang,  Unsur dengan sengaja Memuat,
Membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau  memiliki hasil
penebangan dikawasan hutan tanpa izin. Serta unsur Yang  Melakukan, Yang 
Menyuruh  Melakukan  atau  Yang  Turut  Serta  Melakukan. Dalam  menjatuhkan 
hukuman  hakim  juga  perlu memberikan sanksi yang sesuai dengan Pasal 10
KUHP, sanksi tersebut bersifat kumulatif antara sanksi Pidana Badan dan Sanksi
Pidana Denda.  
Muhammad Rajasa Mangku Negara
 
Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis menyarankan perlu adanya upaya
yang sungguh-sungguh, tidak hanya dari aparat pemerintah dan penegak hukum
saja, tetapi masyarakat juga dihimbau untuk memiliki kesadaran hukum dan saling
bahu membahu agar dapat terciptanya ketertiban, ketentraman dan masyarakat yang
taat terhadap hukum. Serta upaya pengoptimalan dalam hal sarana dan prasaran
sehingga dapat memudahkan aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi
pengawasan serta penjagaan. Adapun dengan pengoptimalan dalam menjatuhkan
hukuman kepada para pelaku penebangan hutan tanpa izin dengan memberikan
pidana tambahan selain dari pidana penjara dan pidana denda, yaitu dengan suaru
hukuman bertanggung jawab dalam menanam kembali (reboisasi) dan bertanggung
jawab dalam pemeliharaan pohon tersebut. 

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Perusakan Hutan, Putusan 
 
 }
}