%0 Generic
%A SUCI , INDAHSARI 
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2023
%F eprints:72167
%I FAKULTAS HUKUM
%T ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP ANGGOTA  TNI YANG MELAKUKAN PENELANTARAN RUMAH TANGGA  (Studi Putusan Nomor: 212-K/PM II-08/AU/VIII/2012)
%U http://digilib.unila.ac.id/72167/
%X   Penyelesaian tindak pidana dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI)  diperlukan adanya peraturan guna mencapai keterpaduan cara bertindak antara para  pejabat yang diberi kewenangan dalam penyelesaian perkara pidana di lingkungan  TNI. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Apakah dasar pertimbangan  hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anggota TNI yang melakukan  penelantaran rumah tangga berdasarkan Putusan Dilmil II-08 Jakarta Nomor 212-  K/PM II-08/AU/VIII/2012 dan 2) Apakah putusan hakim dalam menjatuhkan  pidana terhadap anggota TNI yang melakukan penelantaran rumah tangga telah  sesuai dengan nilai hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar  pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anggota TNI yang  melakukan penelantaran rumah tangga dan untuk mengetahui apakah putusan  hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anggota TNI yang melakukan  penelantaran rumah tangga telah sesuai dengan nilai hukum.  Metode Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, data  yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Studi yang dilakukan dengan  studi kepustakaan dan studi lapangan, analisis data yang digunakan adalah  kualitatif.  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: Dasar  pertimbangan hukum hakim terhadap anggota TNI yang melakukan penelantaran  rumah tangga terdiri atas pertimbangan yuridis, pertimbangan filosofis, dan  pertimbangan sosiologis. Pertimbangan yuridis Hakim dalam menjatuhkan  putusannya tidak terlepas melihat dari aturan hukum dan perbuatan anggota TNI  yang memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Oditur yang memenuhi  semua unsur Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2004 mengacu pada Pasal 183 KUHAP dan  184 KUHAP yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang sah berupa keterangan saksi,  keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa serta  dikuatkan dengan barang bukti. Pertimbangan filosofis yaitu dalam menjatuhkan  pidana berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan mengharapkan terdakwa dapat memperbaiki perilaku dan  tidak mengulangi perbuatannya kembali, namun seharusnya terdakwa  mendapatkan pemberatan pidana karena merupakan seorang residivis, serta  pertimbangan sosiologis yaitu hakim melihat latar belakang sosial terdakwa yang  mempunyai tanggungan keluarga dan sang istri tengah hamil lebih kurang dua  bulan usia kandungannya dan melihat bahwa putusannya memiliki manfaat bagi  masyarakat untuk tidak mencontoh perbuatan terdakwa. Putusan yang dijatuhkan  hakim pada putusan Nomor: 212-K/PM II-08/AU/VIII/2012 sudah sesuai dengan  fakta-fakta persidangan karena telah memenuhi syarat seseorang dapat dipidana  yakni memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab, adanya keadaan batin dari  pelaku yang dihubungkan dengan bentuk kesengajaan (opzet) atau kealpaan, dan  tidak terdapatnya alasan pemaaf maupun alasan pembenaran dari suatu kejadian  atas perbuatan. Dalam fakta-fakta persidangan terdakwa terbukti melakukan  penelantaran rumah tangga terhadap sang istri dan hanya memberi nafkah dalam  jumlah yang sangat kecil.  Saran dari penelitian ini hakim hendaknya menjatuhkan putusan secara maksimal  karena putusan yang diberikan terbilang ringan yaitu 6 (enam) bulan pidana penjara  dan tanpa pemberatan pidana yang pada faktanya terdakwa merupakan seorang  pelaku pengulangan tindak pidana yang berdasarkan Pasal 144 KUHP bahwa  pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dan untuk setiap orang  dalam rumah tangga diharapkan menjaga kadar kualitas dan pengendalian diri  untuk terjaminnya keutuhan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, dan  tentram sesuai dengan filosofi UU KDRT.  Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Penelantaran Rumah Tangga, Anggota  TNI