%0 Generic
%A RIZKY RONALDI DWI , CAHYA
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2023
%F eprints:72263
%I FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK ILMU PEMERINTAHAN
%T EVALUASI PROGRAM SEKOLAH KADER PENGAWASAN PARTISIPATIF TINGKAT MENENGAH TAHUN 2019-2021  (Studi di Bawaslu Provinsi Lampung)
%U http://digilib.unila.ac.id/72263/
%X Kesadaran masyarakat akan pentingnya pengawasan partisipatif dalam proses demokrasi sebenarnya masih rendah, berdasarkan data Badan Pusat Statistik menunjukan bahwa partisipasi politik masyarakat yang terendah pada tahun 2012 dengan nilai 44,52% dan tertinggi pada tahun 2016 dengan nilai 61,24%. Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) ialah program yang diusung oleh Bappenas dan dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Lampung dalam rangka untuk meningkatkan pengawasan partisipatif. Permasalahan SKPP di Bawaslu Provinsi Lampung yaitu hanya 16 laporan RTL yang dilaporkan kader SKPP tahun 2019-2021 pasca melakukan kegiatan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu wawancara, dokumentasi dan kuesioner. Dalam mengukur keberhasilan suatu program penelitian ini menggunakan teori model evaluasi CIPP menurut Daniel Stufflebeam (1967) dengan mengevaluasi setiap komponen evaluasi, yaitu konteks, input, proses, dan produk. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dalam evaluasi konteks terdapat latar belakang dan didukung oleh tujuan utama Bawaslu meningkatkan pengawasan partisipatif; dari evaluasi input ditemukan adanya kendala dalam syarat perekrutan yang dinilai kurang optimal; evaluasi proses program SKPP yang dibuktikan dengan materi pembelajaran dan kendala pelaksanaan; dan evaluasi produk dinilai belum optimal dikarenakan banyak kader yang tidak melakukan Rencana Tindak Lanjut (RTL) setelah pelaksanaan kegiatan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP)    Kata kunci: SKPP, RTL, Evaluasi, Bawaslu Provinsi Lampung              abstract    Public awareness of the importance of participatory supervision in the democratic process is actually still low, based on data from the Central Statistics Agency showing that public political participation was the lowest in 2012 with a value of 44.52% and the highest in 2016 with a value of 61.24%. Participatory Supervisory Cadre School (SKPP) is a program carried out by Bappenas and implemented by Bawaslu of Lampung Province in order to improve participatory supervision. The problem of SKPP in Bawaslu, Lampung Province, is that only 16 RTL reports were reported by SKPP cadres in 2019-2021 after carrying out Participatory Supervisory Cadre School (SKPP) activities. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques used in this study were interviews, documentation and questionnaires. In measuring the success of a research program, this research uses the theory of the CIPP evaluation model according to Daniel Stufflebeam (1967) by evaluating each component of evaluation, namely context, input, process, and product. Based on research that has been conducted in context evaluation, there is a background and supported by Bawaslu's main objective of improving participatory supervision; From the evaluation of inputs, it was found that there were obstacles in recruitment that were considered less than optimal, evaluation of the SKPP program process as evidenced by learning materials and implementation constraints; and product evaluation is considered not optimal because many cadres do not carry out Follow-up Plans (RTL) after the implementation of Participatory Supervisory Cadre School (SKPP) activities    Keywords: SKPP, RTL, Evaluation, Bawaslu Lampung Province.