%0 Thesis
%9 Masters
%A AMINUDIN,  
%B FAKULTAS HUKUM
%D 2023
%F eprints:72297
%I UNIVERSITAS LAMPUNG
%P 2122011021
%T PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KESEHATAN TERAPIS GIGI  DAN MULUT DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN  TINDAKAN KLINIS GIGI DAN MULUT  DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  ( PUSKESMAS )
%U http://digilib.unila.ac.id/72297/
%X   Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik dan  Pelaksanaan Praktik Kedokteran, menetapkan syarat-syarat untuk sahnya pelimpahan  kewenangan tindakan kedokteran gigi kepada terapis gigi mulut, yaitu antara lain:  pelimpahan dilakukan secara tertulis. Tujuan adanya penelitian ini adalah untuk  mengetahui kewenangan tenaga kesehatan terapis gigi dan mulut dalam melaksanakan  tindakan klinis gigi dan mulut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku  serta untuk mengetahui bentuk pelindungan hukum secara preventif dan represif bagi  tenaga terapis gigi dan mulut yang melakukan pelayanan tindakan klinis gigi dan mulut di  puskesmas.  Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan menggunakan studi  kepustakaan dengan menggunakan metodologi berbasis kasus, undang-undang, dan  konseptual. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan alat kajian literatur dan  wawancara. Selanjutnya dilakukan analisis data secara kualitatif.  Hasil dari penelitian ini adalah Kewenangan klinis bagi pelimpahan wewenang dari dokter  gigi kepada terapis gigi di Puskesmas Way Halim belum diatur secara jelas dalam Undang-  Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Peraturan Menteri  Kesehatan Nomor 20 tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi  dan Mulut, serta Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor  Hk.01.07/Menkes/671/2020 Tentang Standar Profesi Terapis Gigi Dan Mulut. Dalam hal  ini, seorang tenaga terapis gigi mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan hukum  sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur  operasional.  Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Terapis Gigi dan Mulut, Pelayanan Tindakan  Klinis    Law of the Republic of Indonesia Number 29 of 2004 concerning Practice Permits and  Implementation of Medical Practices, stipulating the conditions for the valid delegation of  authority for dental actions to oral dental therapists, which include: delegation is made in  writing. The purpose of this study is to determine the authority of dental and oral therapist  health workers in carrying out dental and oral clinical actions in accordance with applicable  laws and regulations and to determine the form of preventive and repressive legal  protection for dental and oral therapists who perform dental and oral clinical action services  at puskesmas.  The research method used is the normative method using literature studies using casebased,  statutory, and conceptual methodologies. Data collection was carried out using  literature review tools and interviews. Furthermore, qualitative data analysis was carried  out.  The result of this study is that the clinical authority for delegation of authority from dentists  to dental therapists at the Way Halim Health Center has not been clearly regulated in Law  Number 29 of 2004 concerning Medical Practice and Minister of Health Regulation  Number 20 of 2016 concerning Licensing and Implementation of Dental and Oral Therapist  Practices, as well as Decree of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number  Hk.01.07/Menkes/671/2020 concerning Professional Standards for Dental and Oral  Therapists. In this case, a dental therapist has the right to obtain legal protection as long as  they carry out their duties in accordance with professional standards and standard operating  procedures.  Keywords: Legal Protection, Dental and Oral Therapist, Clinical Action Service