The repository administrator has not yet configured an RDF license.
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAPOR TINDAK PIDANA (WHISTLEBLOWER) DAN SAKSI PELAKU YANG BEKERJA SAMA (JUSTICE COLLABORATOR) DALAM PERKARA KORUPSI
ABSTRAK Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi membutuhkan peran serta masyarakat, baik sebagai pelapor tindak pidana (whistleblower) maupun sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborator). Permasalahan penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerja sama dalam perkara korupsi? (2) Mengapa terjadi faktor-faktor penghambat dalam perlindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerja sama dalam perkara korupsi? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan jenis data sekunder. Pengolahan data dilakukan dengan seleksi data, klasifikasi data dan penyusunan data. Selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menyimpulkan: (1) Perlindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerjasama dalam perkara korupsi dilaksanakan dengan: Pemberian keringanan pidana atau bentuk perlindungan lainnya sesuai dengan perlindungan saksi dan korban; Mendahulukan penanganan perkara pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerjasama apabila pihak-pihak yang dilaporkan atau terlapor melaporkan balik; Menjatuhkan pidana percobaan khusus bagi saksi pelaku yang bekerjasama atau pidana percobaan paling ringan di antara para terdakwa yang terlibat dalam tindak pidana korupsi dengan tetap mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. (2) Faktor-faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerjasama dalam perkara korupsi adalah: masih belum kuatnya mekanisme perlindungan saksi dan korban; aparat penegak hukum masih kurang optimal dalam memberikan perlindungan; belum tersedianya sarana yang memadai dalam memberikan perlindungan; masih adanya ketakutan atau keengganan masyarakat untuk menjadi saksi dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan sikap individualisme dalam kehidupan masyarakat, sehingga mereka bersikap acuh tidak acuh dan tidak memperdulikan apabila mengetahui adanya pelaku tindak pidana korupsi. Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Perlindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerjasama dalam perkara korupsi hendaknya dilaksanakan secara optimal dan meningkatkan koordinasi antara lembaga penegak hukum dengan institusi terkait. (2) Hendaknya segera dilakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerjasama. Kata Kunci: Perlindungan, Hukum, Whistleblower, Justice Collaborator ABSTRACT Efforts to eradicate corruption requires the participation of the community, both as a whistleblower and justice collaborator. The problem of this research are (1) What is the legal protection toward whistleblower and justice collaborator in corruption case? (2) Why the inhibiting factors in the legal protection toward whistleblower and justice collaborator in corruption case? This research uses normative juridical approach, with the type of secondary data. Data processing is done with the selection of data, data classification and compilation of data. Furthermore juridical analyzed qualitatively. Results of research and discussion concluded: (1) Legal protection for whistleblower and justice collaborator in corruption case conducted by: Providing relief criminal or other forms of protection in accordance with the protection of witnesses and victims; Putting the case handling whistleblower and justice collaborator if the parties reported or reported to report back; Dropping a special trial for the criminal justice collaborator or criminal trial lightest among the defendants were involved in corruption by considering the sense of justice. (2) The factors that impede legal protection against whistleblower and justice collaborator in a corruption case is: still not strong mechanism for the protection of witnesses and victims; law enforcement officers are still not optimal in providing protection; unavailability of adequate means to provide protection; the persistence of fear or reluctance of society to be a witness in the law enforcement process against the perpetrators of corruption and the attitude of individualism in society, so that they are indifferent and does not care if aware of the perpetrators of corruption. Suggestions in this study were: (1) Legal protection for whistleblower and justice collaborator in corruption cases should be implemented optimally and improve coordination among law enforcement agencies with the relevant institutions. (2) It should soon be revision of legislation in the field of legal protection against whistleblower and justice collaborator. Keywords: Protection, Law, Whistleblower, Justice Collaborator
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAPOR TINDAK PIDANA (WHISTLEBLOWER) DAN SAKSI PELAKU YANG BEKERJA SAMA (JUSTICE COLLABORATOR) DALAM PERKARA KORUPSI (File PDF)
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAPOR TINDAK PIDANA (WHISTLEBLOWER) DAN SAKSI PELAKU YANG BEKERJA SAMA (JUSTICE COLLABORATOR) DALAM PERKARA KORUPSI (Other)
HTML Summary of #7232 ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAPOR TINDAK PIDANA (WHISTLEBLOWER) DAN SAKSI PELAKU YANG BEKERJA SAMA (JUSTICE COLLABORATOR) DALAM PERKARA KORUPSI
Hukum Pidana