<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENEBANGAN POHON\r\nSECARA ILLEGAL "^^ . "ABSTRAK \r\n \r\nPENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENEBANGAN POHON\r\nSECARA ILLEGAL \r\n\r\nPenebangan hutan secara liar merupakan semua kegiatan pemanfaatan hasil kayu\r\nsecara tidak sah yang terorganisasi, penebangan hutan secara liar akan \r\nmengakibatkan terjadinya perusakan hutan. Permasalahan penelitian adalah\r\nbagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap penebangan pohon secara\r\nillegal dan Apakah faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap \r\npenebangan pohon secara illegal.\r\n\r\nMetode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris, data yang digunakan \r\nadalah data sekunder dan data primer. Studi yang dilakukan dengan studi\r\nkepustakaan dan studi lapangan. Adapun narasumber pada penelitian ini terdiri\r\ndari Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Penyidik PPNS Dinas Kehutanan \r\nProvinsi Lampung dan Dosen Pidana Fakultas Hukum Univeritas Lampung.\r\nAnalisis data yang digunakan adalah kualitatif.\r\n\r\nHasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penegakan hukum pidana terhadap\r\npenebangan pohon secara illegal terdiri dari 3 tahap yaitu tahap formulasi, tahap\r\naplikasi dan tahap eksekusi. Pada tahap formulasi, penegakan hukum berdasarkan\r\nPasal 83 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 12 huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun\r\n2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat\r\n(1) ke 1 KUHP serta Pasal 82 Ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c Undang-\r\nUndang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan\r\nHutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP. Pada tahap aplikasi Kepolisian\r\nmelakukan penyelidikan dan penyidikan, sedangkan Pihak Kejaksaan melakukan \r\npenuntutan. Pada tahap eksekusi Pihak Pengadilan melakukan pemeriksaan di\r\npersidangan. (2) Faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap\r\npenebangan pohon secara illegal adalah faktor hukumnya jelas namun belum\r\nditerapkan dengan baik, faktor penegak hukum belum melaksanakan tugas dan\r\nkewenangannya secara responsif terhadap laporan-laporan yang masuk mengenai\r\ntindak pidana penebangan liar, faktor sarana atau fasilitas pendukung yang belum \r\nmemadai, faktor pengetahuan dan kesadaran masyarakat di Provinsi Lampung\r\nmengenai penebangan liar masih sangat rendah serta faktor kebudayaan yang\r\nkurang memegang teguh adat dan istiadat terkait dengan hutan. Dari kelima faktor \r\n\r\ntersebut faktor dominan penghambat penegakan hukum pidana terhadap\r\npenebangan pohon secara illegal adalah adalah faktor masyarakat. \r\n\r\nSaran dalam skripsi ini adalah kepada penegak hukum dalam hal ini Polisi dan \r\nDinas Kehutanan hendaknya dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana\r\npenebangan liar di Provinsi Lampung, perlu peningkatkan koordinasi dan\r\nkerjasama positif antara sesama aparatur penegak hukum dan hindari tumpang \r\ntindih kewenangan antar penegak hukum, agar koordinasi antara aparat penegak\r\nhukum tetap kondusif dan alur proses penegakan hukumnya berjalan sesuai\r\nprosedur. Kepada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung untuk menanggulangi\r\nterjadinya tindak pidana penebangan liar yang terjadi saat ini diharapkan\r\npemerintah memberikan pendidikan dan pelatihan kepada aparatur pemerintahan\r\nProvinsi Lampung sehingga dapat mempersiapkan aparatur yang memiliki\r\nkuantitas dan kualitas yang baik dalam hal menghadapi dan menegakkan hukum\r\nterhadap tindak pidana penebangan liar khususnya di Provinsi Lampung. Selain\r\nitu masyarakat diharapkan ikut berperan aktif dalam mencegah terjadinya tindak \r\npidana penebangan liar dengan melakukan pengawasan dan perlindungan \r\nterhadap hutan dan hasil hutan, serta melaporkan setiap kejadian yang \r\nmencurigakan kepada pihak yang berwajib.\r\n\r\nKata Kunci: Penegakan Hukum, Penebangan Pohon, Illegal. \r\n"^^ . "2023-06-12" . . . . . "FAKULTAS HUKUM"^^ . . . . . . . "FEBBIYOLA "^^ . "RYKHA "^^ . "FEBBIYOLA RYKHA "^^ . . . . . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENEBANGAN POHON\r\nSECARA ILLEGAL (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK.pdf"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENEBANGAN POHON\r\nSECARA ILLEGAL (File PDF)"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENEBANGAN POHON\r\nSECARA ILLEGAL (File PDF)"^^ . . . "SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENEBANGAN POHON\r\nSECARA ILLEGAL (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENEBANGAN POHON\r\nSECARA ILLEGAL (Other)"^^ . . . . . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENEBANGAN POHON\r\nSECARA ILLEGAL (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENEBANGAN POHON\r\nSECARA ILLEGAL (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENEBANGAN POHON\r\nSECARA ILLEGAL (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENEBANGAN POHON\r\nSECARA ILLEGAL (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENEBANGAN POHON\r\nSECARA ILLEGAL (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENEBANGAN POHON\r\nSECARA ILLEGAL (Other)"^^ . . . . . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENEBANGAN POHON\r\nSECARA ILLEGAL (Other)"^^ . . . . . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENEBANGAN POHON\r\nSECARA ILLEGAL (Other)"^^ . . . . . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENEBANGAN POHON\r\nSECARA ILLEGAL (Other)"^^ . . . . . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENEBANGAN POHON\r\nSECARA ILLEGAL (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENEBANGAN POHON\r\nSECARA ILLEGAL (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENEBANGAN POHON\r\nSECARA ILLEGAL (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENEBANGAN POHON\r\nSECARA ILLEGAL (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #72429 \n\nPENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENEBANGAN POHON \nSECARA ILLEGAL \n\n" . "text/html" . . . "345 Hukum pidana" . .