The repository administrator has not yet configured an RDF license.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA KARYA SINEMATOGRAFI BERKENAAN DENGAN PENGUNDUHAN FILM MELALUI INTERNET TANPA IZIN
Perlindungan hukum terhadap pemegang Hak cipta karya sinematografi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) huruf k Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menjamin perlindungan terhadap hak-hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta karya sinematografi/film. Oleh karena itu jika ada pihak yang mengambil manfaat dari karya tersebut melalui media internet atau media lainnya tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta merupakan sebuah pelanggaran hak cipta. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta sinematografi melalui internet dan perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta sinematografi. Penelitian ini adalah penilitian hukum empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif terapan. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara terhadap Kasubag Pelayanan Hukum kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum tersier, kemudian analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa beberapa bentuk pelanggaran hak cipta karya sinematografi melalui internet adalah penyebaran konten film melalui website yang dapat diunduh (didownload) secara ilegal oleh semua pengguna internet, pengunduhan (download) film melalui internet artinya pengguna internet mendownload film secara cuma-cuma tanpa membayar atau memberikan penghargaan kepada pencipta dan pemegang hak cipta film tersebut, mengunduh (mendownload) film atau video dan kemudian menyiarkan video tersebut tanpa menyertakan nama pencipta film atau video tersebut sehingga hak moral pencipta telah dilanggar. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang hak cipta karya sinematografi adalah perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta ketika karya ciptanya di langgar oleh pihak yang tidak bertanggungjawab yaitu upaya hukum tuntutan perdata berupa ganti kerugian, atau tuntutan hukum pidana dengan penjara atau denda sesuai dengan ketentuan Sofiratunnisa Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Mengenai terlaksananya perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta karya sinematografi tidak terlepas dari peran para penegak hukum dan asosiasi film di Indonesia. Namun dalam prakteknya ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta karya sinematografi yaitu masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang hak cipta, kurangnya koordinasi dari para penegak hukum, kurangnya tenaga dan keahlian teknis dari para penegak hukum, serta kurangnya sarana pendukung operasional dikalangan penegak hukum. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Sinematografi
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA KARYA SINEMATOGRAFI BERKENAAN DENGAN PENGUNDUHAN FILM MELALUI INTERNET TANPA IZIN (File PDF)
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA KARYA SINEMATOGRAFI BERKENAAN DENGAN PENGUNDUHAN FILM MELALUI INTERNET TANPA IZIN (Other)
HTML Summary of #7276 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA KARYA SINEMATOGRAFI BERKENAAN DENGAN PENGUNDUHAN FILM MELALUI INTERNET TANPA IZIN
Hukum Pidana
N Visual arts (General) For photography, see TR