TY - THES ID - eprints72890 UR - http://digilib.unila.ac.id/72890/ A1 - Dita F. Karlinda, 2122011048 Y1 - 2023/05/25/ N2 - ABSTRAK PERSPEKTIF PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DENGAN MENGGUNAKAN RESTORATIVE JUSTICE Keadilan restoratif memberikan dialog yang tepat, langsung maupun tidak langsung antara korban dan pelaku kejahatan dalam bentuk mediasi antara korban dan pelaku. Persoalannya adalah dapatkah tindak pidana narkotika, khususnya bagi pecandu dan penyalahguna narkotika yang merupakan kejahatan tanpa korban (victimless crime), diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimanakah praktik penghentian penuntutan perkara tindak pidana narkotika dengan menggunakan pendekatan restorative justice; kedua, bagaimanakah kekuatan hukum penghentian penuntutan perkara tindak pidana narkotika dengan menggunakan pendekatan restorative justice; ketiga, bagaimana model penghentian penuntutan perkara tindak pidana narkotika dengan menggunakan pendekatan restorative justice. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau dikenal juga dengan penelitian hukum doktrinal (Doctrinal Reasearch). Data-data diperoleh dari data kepustakaan. Dari penelitian diperoleh informasi bahwa Proses penghentian penuntutan tindak pidana narkotika dilakukan dengan tahapan yaitu: Kesatu Berdasarkan kronologi perkara Penuntut umum menilai apakah terdakwa merupakan pengguna terkhir (end user); Kedua Berdasarkan hasil asesmen terpadu dan barang bukti penuntut umum menilai apakah terdakwa dikualifikasikan sebagai penyalahguna, korban penyalahguna atau pecandu narkotika; Ketiga, Penuntut umum melakukan profiling terhadap terdakwa dengan menggunakan metode know your suspect; Keempat, Ada kesediaan dari orangtua atau wali terdakwa untuk melakukan reahabilitasi terhadap terdakwa. Penghentian penuntutan ini mengharuskan terdakwa menjalani rehabilitasi dengan syarat yang tetap sesuai dengan peraturan bersama tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi dan berdasarkan asas oportunitas dan asas dominus litis jaksa penuntut umum berwenang untuk melimpahkan atau menghentikan suatu perkara. Pendekatan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini mengacu kepada daad dader strafecht atau yang disebut model keseimbangan kepentingan. Model tersebut ideal untuk sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini. Disarankan sebaiknya Jaksa dalam menetapkan penghentian penuntutan dapat transparan sehingga masyarakat dapat mengawasi perkara yang dihentikan penuntutannya. Sebaiknya model keseimbangan kepentingan yang di terapkan diimbangi dengan control dan pengawasan. Kata kunci: Penghentian Penuntutan, Tindak Pidana Narkotika, Keadilan restoratif. iii Abstract THE PERSPECTIVE OF TERMINATION OF CRIMINAL PROSECUTION OF NARCOTICS USING RESTORATIVE JUSTICE By: Dita F. Karlinda estorative justice provides appropriate dialogue, directly or indirectly between victims and perpetrators of crimes in the form of mediation between victims and perpetrators. The problem is can narcotics crimes, especially for addicts and narcotics abusers, which are victimless crimes, be resolved with a restorative justice approach. The problems studied in this study are: first, how is the practice of stopping the prosecution of narcotics crime cases using a restorative justice approach; second, what is the legal power of stopping the prosecution of narcotics crime cases using a restorative justice approach; third, what is the model for stopping the prosecution of narcotics crime cases using a restorative justice approach. This research uses the method of normative legal research or also known as doctrinal legal research (Doctrinal Research). The data obtained from library data. From the research, information was obtained that the process of stopping the prosecution of narcotics crimes was carried out in stages, namely: First, based on the chronology of the case, the public prosecutor assessed whether the defendant was the end user; Second, based on the results of an integrated assessment and evidence, the public prosecutor assesses whether the accused qualifies as a abuser, victim of abuse, or a narcotics addict; Third, the public prosecutor profiled the accused using the know your suspect method; Fourth, there is a willingness on the part of the defendant's parents or guardians to rehabilitate the accused. Termination of this prosecution requires the defendant to undergo rehabilitation with conditions that remain in accordance with the joint regulations concerning the Handling of Narcotics Addicts and Victims of Narcotics Abuse in Rehabilitation Institutions and based on the principle of opportunity and the principle of dominus litis, the public prosecutor has the authority to transfer or terminate a case. This approach to stopping prosecution based on restorative justice refers to daad dader strafecht or what is called the balance of interests model. This model is ideal for Indonesia's current criminal justice system. It is suggested that the Prosecutor should be transparent in determining the termination of prosecution so that the public can monitor cases that have been discontinued. We recommend that the balance of interests model that is applied is balanced with control and supervision Keywords: Termination of Prosecution, Narcotics Crime, Restorative Justice. PB - UNIVERSITAS LAMPUNG M1 - masters TI - PERSPEKTIF PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DENGAN MENGGUNAKAN RESTORATIVE JUSTICE AV - restricted EP - 2122011048 ER -