%0 Generic
%A MUTIA , RIZKI YUSLIANTI AS
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2023
%F eprints:73352
%I FAKULTAS HUKUM
%T TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN  TINGGI PADA PEMERINTAH KABUPATEN  PESISIR BARAT
%U http://digilib.unila.ac.id/73352/
%X Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka adalah untuk mencari  pemimpin yang sesuai syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan  dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas namun dalam proses pengisian  Jabatan Pimpinan Tinggi belum menunjukkan meritokrasi atau sistem merit,  sehingga ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil  Negara belum terwujud.  Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) bagaimanakah tata cara pengisian  Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dan  (2) apa yang menjadi penghambat tata cara pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi  Pratama pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. Metode penelitian yang  digunakan adalah pendekatan normatif dan empiris. Pengumpulan data dilakukan  dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan dengan menggunakan analisis  deskriptif kualitatif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi  Pratama di Kabupaten Pesisir Barat melalui metode lelang jabatan sudah di  jalankan dan dilaksanakan sesuai yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Tata Cara  Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama tetapi masih tidak bisa lepas dari  politik transaksional. (2) Penghambat dalam tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan  Tinggi Pratama pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat adalah sumber daya  manusia dan kurang keterbukaan informasi mengenai hasil-hasil penilaian seleksi  terbuka.  Kata Kunci: Tata Cara, Pengisian Jabatan, Pimpinan Tinggi    The open filling of the Position of High Leader is to find leaders who are in  accordance with the requirements of competence, qualifications, rank, education  and training, track record of position, and integrity but in the process of filling the  Position of High Leader has not shown meritocracy or merit system, so the  provisions of Law Number 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus have  not been realized.  The problems in this study are (1) what are the procedures for filling the Primary  High Leadership Position in the West Coast District Government and (2) what are  the obstacles to the procedure for filling the Primary High Leadership Position in  the West Coast District Government. The research methods used are normative  and empirical approaches. Data collection is carried out by means of literature  studies and field studies using qualitative descriptive analysis.  The results showed that: (1) The filling of the position of Primary High Leader in  Pesisir Barat Regency through the position auction method has been carried out  and implemented in accordance with the provisions stipulated in the provisions of  the Regulation of the Minister of State Apparatus Empowerment Number 13 of  2014 concerning Procedures for Filling the Position of Primary High Leader but  still cannot be separated from transactional politics. (2) Obstacles in the  implementation of the Regulation of the Minister of State Apparatus  Empowerment Number 13 of 2014 concerning Procedures for Filling the Position  of Primary High Leader in the West Coast Regency Government are mausia  resources and lack of information disclosure regarding the results of the open  selection review.  Keywords: Ordinances, Filling of Positions, High Leaders.