%0 Generic
%A Gigih , Dzaky Aziz
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2023
%F eprints:73446
%I FAKULTAS HUKUM
%T ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN  TERHADAP PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI    KERUGIAN PADA PERKARA TINDAK   PIDANA PENGGELAPAN   (Studi Putusan 171/Pid.B/2017/PN.Met)
%U http://digilib.unila.ac.id/73446/
%X    ABSTRAK   ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN  TERHADAP PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI    KERUGIAN PADA PERKARA TINDAK   PIDANA PENGGELAPAN   (Studi Putusan 171/Pid.B/2017/PN.Met)       Dasar pertimbangan hakim dalam penggabungan perkara gugatan ganti kerugian  harus tunduk sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu hukum pidana pada perkara  tindak pidana penggelapan dan hukum perdata pada perkara gugatan ganti kerugian.  Hakim  harus mempertimbangkan apakah  terdakwa  benar-benar  melakukan  perbuatan  yang  telah  didakwakan  kepada dirinya dan hakim harus  mempertimbangkan apakah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana  telah memenuhi unsur sebab akibat. Pertimbangan-pertimbangan itu harus dimiliki  oleh seorang Hakim dalam  menjatuhkan  suatu  putusan sesuai dengan Pasal 183  KUHAP. Permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah:1) Apakah yang menjadi  dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap penggabungan  perkara gugatan ganti kerugian pada perkara tindak pidana penggelapan. 2) Apakah  yang menjadi faktor-faktor yang menghambat dalam penjatuhan putusan terhadap  penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada perkara tindak pidana  penggelapan.    Pendekatan  masalah  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  normatif  dan pendekatan empiris. Prosedur pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan  studi lapangan. Narasumber penelitian  ini  yaitu Hakim Pengadilan Negeri Metro,  Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Dosen Fakultas Hukum Universitas  Lampung dan Advokat Kantor Hukum Tobroni and Partners di Kota Bandar  Lampung. Analisis data dilakukan secara kualitatif.    Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  ini  dapat  disimpulkan: 1) Dasar  pertimbangan hukum Hakim dalam penjatuhan putusan terhadap penggabungan  perkara gugatan ganti kerugian pada perkara tindak pidana penggelapan dapat  dilihat dalam tiga aspek pertimbangan yaitu pertama pertimbangan yuridis Hakim  dalam menjatuhkan putusannya tidak terlepas melihat dari Pasal 98 sampai Pasal  101 KUHAP. Pertimbangan sosiologis hakim mempertimbangkan hal-hal yang  memberatkan dan meringankan terdakwa serta peristiwa yang melatarbelakangi  suatu perbuatan pidana. Pertimbangan filosofis hakim mempertimbangkan keadilan dilihat dari sisi terdakwa maupun dari sisi korban 2) Faktor yang menghambat   dalam penjatuhan putusan terhadap penggabungan perkara gugatan ganti kerugian  pada perkara tindak pidana penggelapan adalah faktor hukumnya sendiri (undangundang)    yakni berdasarkan Pasal 99 Ayat (2) KUHAP yang menegaskan bahwa  hanya kerugian materiil saja yang dapat dituntut oleh korban.    Saran dalam penelitian  ini  adalah Hakim hendaknya mempertimbangkan rasa  keadilan kepada pelaku tindak pidana dan korban. Selain itu, pihak korban atau  penggugat harus lebih detail dalam merinci kerugian materiil yang diderita di dalam  posita maupun petitum gugatan sesuai dengan Pasal 99 Ayat (2) KUHAP untuk  menghindari gugatan  NO/niet ontvankelijke verklaard.    Kata Kunci: Dasar Pertimbangan Hakim, Penggabungan Perkara Gugatan  Ganti Kerugian , Tindak Pidana Penggelapan.