<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "PROBLEMATIKA PENGAJUAN PERMOHONAN JUSTICE\r\nCOLLABORATOR OLEH TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI "^^ . "\r\n\r\n \r\nABSTRAK \r\nPROBLEMATIKA PENGAJUAN PERMOHONAN JUSTICE\r\nCOLLABORATOR OLEH TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI \r\n\r\n \r\nPeran justice collaborator berguna untuk membongkar kejahatan terorganisasi\r\ndan memudahkan pembuktian dan penuntutan serta dapat mengungkap tuntas\r\nsuatu tindak pidana korupsi untuk meringkus pelaku utama. Peran kunci yang\r\ndimiliki oleh justice collaborator tidak hanya dapat mengungkap suatu tindak\r\npidana korupsi melainkan juga dalam pengembalian aset hasil tindak pidana\r\nkorupsi, serta memberikan kesaksian dalam proses peradilan. Namun, penerapan\r\njustice collaborator ini dalam praktiknya masih memiliki tantangan. Tidak semua \r\npengajuan permohonan justice collaborator diterima oleh aparat penegak hukum.\r\nPenelitian ini membahas tentang problematika pengajuan permohonan justice\r\ncollaborator oleh terdakwa tindak pidana korupsi dan faktor penghambat\r\npengajuan permohonan justice collaborator oleh terdakwa tindak pidana korupsi. \r\nPenelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Data diperoleh\r\nmelalui studi kepustakaan dan melalui wawancara menggunakan pedoman tertulis\r\nterhadap narasumber yang telah ditentukan. Narasumber pada penelitian ini terdiri\r\ndari Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Akademisi Hukum pada\r\nFakultas Hukum Universitas Lampung. \r\nHasil penelitian dan pembahasan dapat dikemukakan bahwa peran penting dari\r\nseorang justice collaborator untuk melengkapi sistem peradilan pidana juga\r\ndilengkapi dengan perturan bersama aparatur penegak hukum bersama LPSK\r\nyang pada pokoknya bertujuan mewujudkan kerjasama dan sinergitas antara\r\npenegak hukum dalam menangani tindak pidana terorganisir, khususnya tindak\r\npidana korupsi melalui upaya menggali keterangan dan kesaksian dari seorang\r\nsaksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborator). Syarat menjadi justice\r\ncollaborator tertuang dalam Angka 9 huruf (a) SEMA No. 4 Tahun 2011 namun,\r\ndalam SEMA tersebut tidak ditemukan ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria-\r\nkriteria menjadi justice collaborator. Hal ini menimbulkan permasalahan dalam\r\nmenentukan syarat untuk memenuhi kriteria sebagai “Pelaku Utama” dalam suatu\r\ntindak pidana. Faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor masyarakat dan faktor\r\nkebudayaan menjadi faktor penghambat dalam pengajuan permohonan justice \r\nRohani Sianturi\r\ncollaborator. Faktor hukum belum adanya pengaturan hukum yang khusus\r\nmengenai justice collaborator. Faktor penegak hukum posisi justice collaborator\r\nbisa direspon secara berbeda oleh penegak hukum. Faktor masyarakat\r\nketidakinginan masyarakat untuk membantu dalam membuka atau membongkar\r\nkasus kejahatan seperti korupsi. Faktor yang paling menonjol diantara faktorfaktor\r\n\r\nlainnya adalah faktor hukum dan faktor penegak hukum yang dimana\r\nterdapat ketidakjelasan pada pelaksanan dalam permohonan justice collabolator \r\nmeskipun sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang\r\nPerlindung an Saksi Dan Korban ,SEMA Nomor 4 Tahun 2011, dan peraturan\r\nbersama masih belum memberikan pengaturan yang proporsional, terkadang\r\nposisi justice collabolator di pandang berbeda oleh penegak hukum. Faktor\r\naparat penegak hukum disharmonisasi pemahaman antara para penegak hukum\r\nyang menciptakan ketidaktentuan hukum bagi saksi pelaku yang hendak\r\nbekerjasama menguak sebuah delik/kejahatan. \r\nSaran dari adanya penelitian ini adalah pemerintah harus segara memberikan\r\nbatasan dan kriteria “pelaku utama” agar pedoman justice collaborator dapat\r\ndijalankan tanpa permasalahan. Dan dari sekian banyak peraturan yang mengatur\r\nmengenai justice collaborator perlu dibuat suatu peraturan khusus mengenai\r\nperlakuan terhadap justice collaborator di dalam kasus tindak pidana korupsi, hal\r\nini dilakukan agar tidak ada perbedaan cara pandang Penyidik, Lembaga\r\nPerlindungan Saksi dan Korban, dan Hakim. \r\nKata Kunci : Problematika, Justice Collaborator , Korupsi"^^ . "2023-06-21" . . . . . "FAKULTAS HUKUM"^^ . . . . . . . "Sianturi "^^ . "Rohani "^^ . "Sianturi Rohani "^^ . . . . . . "PROBLEMATIKA PENGAJUAN PERMOHONAN JUSTICE\r\nCOLLABORATOR OLEH TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK (1).pdf"^^ . . . "PROBLEMATIKA PENGAJUAN PERMOHONAN JUSTICE\r\nCOLLABORATOR OLEH TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI (File PDF)"^^ . . . "PROBLEMATIKA PENGAJUAN PERMOHONAN JUSTICE\r\nCOLLABORATOR OLEH TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PROBLEMATIKA PENGAJUAN PERMOHONAN JUSTICE\r\nCOLLABORATOR OLEH TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PROBLEMATIKA PENGAJUAN PERMOHONAN JUSTICE\r\nCOLLABORATOR OLEH TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PROBLEMATIKA PENGAJUAN PERMOHONAN JUSTICE\r\nCOLLABORATOR OLEH TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PROBLEMATIKA PENGAJUAN PERMOHONAN JUSTICE\r\nCOLLABORATOR OLEH TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PROBLEMATIKA PENGAJUAN PERMOHONAN JUSTICE\r\nCOLLABORATOR OLEH TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "PROBLEMATIKA PENGAJUAN PERMOHONAN JUSTICE\r\nCOLLABORATOR OLEH TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PROBLEMATIKA PENGAJUAN PERMOHONAN JUSTICE\r\nCOLLABORATOR OLEH TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PROBLEMATIKA PENGAJUAN PERMOHONAN JUSTICE\r\nCOLLABORATOR OLEH TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PROBLEMATIKA PENGAJUAN PERMOHONAN JUSTICE\r\nCOLLABORATOR OLEH TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "PROBLEMATIKA PENGAJUAN PERMOHONAN JUSTICE\r\nCOLLABORATOR OLEH TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI (File PDF)"^^ . . . "SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "PROBLEMATIKA PENGAJUAN PERMOHONAN JUSTICE\r\nCOLLABORATOR OLEH TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PROBLEMATIKA PENGAJUAN PERMOHONAN JUSTICE\r\nCOLLABORATOR OLEH TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PROBLEMATIKA PENGAJUAN PERMOHONAN JUSTICE\r\nCOLLABORATOR OLEH TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PROBLEMATIKA PENGAJUAN PERMOHONAN JUSTICE\r\nCOLLABORATOR OLEH TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "PROBLEMATIKA PENGAJUAN PERMOHONAN JUSTICE\r\nCOLLABORATOR OLEH TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . "HTML Summary of #73654 \n\nPROBLEMATIKA PENGAJUAN PERMOHONAN JUSTICE \nCOLLABORATOR OLEH TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI \n\n" . "text/html" . . . "300 Ilmu sosial" . . . "340 Ilmu hukum" . . . "345 Hukum pidana" . .