@mastersthesis{eprints73810,
           month = {Juli},
           title = {IMPLEMENTASI PENJATUHAN PIDANA PENJARA DAN
PELATIHAN KERJA TERHADAP ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK
(Studi Putusan Nomor: 41/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk)},
          school = {UNIVERSITAS LAMPUNG},
          author = {DESNA ANGGRAINI RIA },
            year = {2023},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/73810/},
        abstract = {Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah perdagangan anak dan
korbannya juga berusia anak, sehingga proses penjatuhan pidananya dilaksanakan
melalui Sistem Peradilan Pidana Anak. Permasalahan: didalam tulisan ini penulis
ingin melihat bagaimanakah implementasi penjatuhan pidana penjara dan pidana
pelatihan kerja terhadap anak pelaku tindak pidana perdagangan anak dan apakah
relevansi pidana penjara dan pelatihan kerja yang dijatuhkan hakim terhadap anak
pelaku tindak pidana perdagangan anak sesuai dengan tujuan pemidanaan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.
Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan.
Narasumber penelitian ini adalah Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Tanjung
Karang. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Staf
UPTD Insan Berguna Bandar Lampung dan Kepala Seksi Perawatan pada LPKA
Kelas II Bandar Lampung. Data yang diperoleh lalu dianalisis secara kualitatif,
untuk selanjutnya diambil kesimpulan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi penjatuhan pidana pidana
penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan di LPKA dan pelatihan kerja
selama 2 (dua) bulan terhadap anak pelaku tindak pidana perdagangan anak dalam
Putusan Nomor: 41/Pid.Sus- Anak/2022/PN.Tjk dilaksanakan oleh hakim, karena
perbuatan anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak
pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 83 jo. Pasal 76 F Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang PerlindunganAnak. Pidana penjara dan pelatihan
kerja yang dijatuhkan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana perdagangan
anak sesuai dengan tujuan pemidanaan, karena penjatuhan pidana bukan sematamata membalas kesalahan anak tetapi berorintasi pada pembinaan pada
kepribadian anak menjadi lebih baik setelah menjalani masa pidananya.
Saran dalam penelitian ini adalah hendaknya hakim anak dalam menjatuhkan
pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, dengan mengacu kepada
Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan mempertimbangkan segala
aspek serta rekomendasi. Aparat penegak hukum hendaknya mengoptimalkan
kapasitas dan kemampuan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing dalam
peradilan pidana anak.
Kata Kunci: Pidana Anak, Penjatuhan Pidana, Pelaku Anak

One of the crimes committed by children is child trafficking, where the victims are
also children. Therefore, the process of imposing punishment is carried out
through the Juvenile Justice System. Problem statement: In this case, the author
aims to investigate the implementation of imprisonment and vocational training
for child perpetrators of child trafficking crimes and the relevance of these
punishments imposed by the judge to the objectives of criminal sanctions.
This research adopts a normative juridical and empirical juridical approach.
Data collection is conducted through literature review and field study. The
research participants consist of Juvenile Judges at the Tanjung Karang District
Court, Public Prosecutors at the Bandar Lampung Prosecutor's Office, staff from
UPTD Insan Berguna Bandar Lampung, and the Head of the Care Section at
Class II LPKA Bandar Lampung. The obtained data are then qualitatively
analyzed, and conclusions are drawn accordingly.
The findings of this research indicate that the implementation of 1 (one) year and
4 (four) months of imprisonment in LPKA and 2 (two) months of vocational
training for child perpetrators of child trafficking crimes, as stated in Verdict
Number: 41/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk, is carried out by the judge because the
child's actions have been proven to commit a crime as stipulated in Article 83 jo.
Article 76 F of Law Number 17 of 2016 concerning the Enactment of Government
Regulation in Lieu of Law Number 01 of 2016 concerning the Second Amendment
to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. The imposition of
imprisonment and vocational training by the judge for child perpetrators of child
trafficking crimes is in line with the objectives of criminal sanctions, as the
punishment aims not only to retaliate against the child's wrongdoing but also to
foster the child's character for betterment after completing the sentence.
The suggestions in this research are that juvenile judges, when imposing
punishment on children in conflict with the law, should strictly adhere to the
Juvenile Justice System Law and consider all relevant aspects and
recommendations. Law enforcement agencies should optimize their capacity and
capability in carrying out their respective duties in juvenile criminal justice.
Keywords: Vocational Training, Imprisonment, Child Perpetrators}
}