title: IMPLEMENTASI PENJATUHAN PIDANA PENJARA DAN  PELATIHAN KERJA TERHADAP ANAK PELAKU  TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK  (Studi Putusan Nomor: 41/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk)
creator: RIA , DESNA ANGGRAINI
subject: 340 Ilmu hukum
description: Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah perdagangan anak dan  korbannya juga berusia anak, sehingga proses penjatuhan pidananya dilaksanakan  melalui Sistem Peradilan Pidana Anak. Permasalahan: didalam tulisan ini penulis  ingin melihat bagaimanakah implementasi penjatuhan pidana penjara dan pidana  pelatihan kerja terhadap anak pelaku tindak pidana perdagangan anak dan apakah  relevansi pidana penjara dan pelatihan kerja yang dijatuhkan hakim terhadap anak  pelaku tindak pidana perdagangan anak sesuai dengan tujuan pemidanaan.  Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.  Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan.  Narasumber penelitian ini adalah Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Tanjung  Karang. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Staf  UPTD Insan Berguna Bandar Lampung dan Kepala Seksi Perawatan pada LPKA  Kelas II Bandar Lampung. Data yang diperoleh lalu dianalisis secara kualitatif,  untuk selanjutnya diambil kesimpulan.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi penjatuhan pidana pidana  penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan di LPKA dan pelatihan kerja  selama 2 (dua) bulan terhadap anak pelaku tindak pidana perdagangan anak dalam  Putusan Nomor: 41/Pid.Sus- Anak/2022/PN.Tjk dilaksanakan oleh hakim, karena  perbuatan anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak  pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 83 jo. Pasal 76 F Undang-Undang Nomor  17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2002 tentang PerlindunganAnak. Pidana penjara dan pelatihan  kerja yang dijatuhkan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana perdagangan  anak sesuai dengan tujuan pemidanaan, karena penjatuhan pidana bukan sematamata membalas kesalahan anak tetapi berorintasi pada pembinaan pada  kepribadian anak menjadi lebih baik setelah menjalani masa pidananya.  Saran dalam penelitian ini adalah hendaknya hakim anak dalam menjatuhkan  pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, dengan mengacu kepada  Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan mempertimbangkan segala  aspek serta rekomendasi. Aparat penegak hukum hendaknya mengoptimalkan  kapasitas dan kemampuan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing dalam  peradilan pidana anak.  Kata Kunci: Pidana Anak, Penjatuhan Pidana, Pelaku Anak    One of the crimes committed by children is child trafficking, where the victims are  also children. Therefore, the process of imposing punishment is carried out  through the Juvenile Justice System. Problem statement: In this case, the author  aims to investigate the implementation of imprisonment and vocational training  for child perpetrators of child trafficking crimes and the relevance of these  punishments imposed by the judge to the objectives of criminal sanctions.  This research adopts a normative juridical and empirical juridical approach.  Data collection is conducted through literature review and field study. The  research participants consist of Juvenile Judges at the Tanjung Karang District  Court, Public Prosecutors at the Bandar Lampung Prosecutor's Office, staff from  UPTD Insan Berguna Bandar Lampung, and the Head of the Care Section at  Class II LPKA Bandar Lampung. The obtained data are then qualitatively  analyzed, and conclusions are drawn accordingly.  The findings of this research indicate that the implementation of 1 (one) year and  4 (four) months of imprisonment in LPKA and 2 (two) months of vocational  training for child perpetrators of child trafficking crimes, as stated in Verdict  Number: 41/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk, is carried out by the judge because the  child's actions have been proven to commit a crime as stipulated in Article 83 jo.  Article 76 F of Law Number 17 of 2016 concerning the Enactment of Government  Regulation in Lieu of Law Number 01 of 2016 concerning the Second Amendment  to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. The imposition of  imprisonment and vocational training by the judge for child perpetrators of child  trafficking crimes is in line with the objectives of criminal sanctions, as the  punishment aims not only to retaliate against the child's wrongdoing but also to  foster the child's character for betterment after completing the sentence.  The suggestions in this research are that juvenile judges, when imposing  punishment on children in conflict with the law, should strictly adhere to the  Juvenile Justice System Law and consider all relevant aspects and  recommendations. Law enforcement agencies should optimize their capacity and  capability in carrying out their respective duties in juvenile criminal justice.  Keywords: Vocational Training, Imprisonment, Child Perpetrators
date: 2023-07-20
type: Tesis
type: NonPeerReviewed
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/73810/1/ABSTRAK.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/73810/2/TESIS%20FULL.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/73810/3/TESIS%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf
identifier:   RIA , DESNA ANGGRAINI  (2023) IMPLEMENTASI PENJATUHAN PIDANA PENJARA DAN PELATIHAN KERJA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK (Studi Putusan Nomor: 41/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk).  Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.   
relation: http://digilib.unila.ac.id/73810/