@mastersthesis{eprints73949,
           month = {Juli},
           title = {ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN
PIDANA BERAT TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN PEKERJA ANAK
(Studi Putusan Nomor: 953/Pid.Sus/2021/PN.Tjk)},
          school = {UNIVERSITAS LAMPUNG},
          author = {2122011040 Desi Andriani Putri},
            year = {2023},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/73949/},
        abstract = {Anak idealnya dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan usianya serta
memperoleh perlindungan dari orang dewasa, pada kenyataannya terdapat pekerja anak
menjadi korban persetubuhan, seperti dalam Putusan Nomor: 953/ Pid.Sus/2021/
PN.Tjk. Hakim dalam putusan tersebut menjatuhkan pidana berat, mengingat
persetubuhan merupakan tindak pidana berat dengan ancaman pidana penjara maksimal
yaitu 15 tahun. Permasalahan: Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam
penjatuhan pidana berat bagi pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap pekerja anak
dan mengapa terdapat faktor-faktor penghambat dalam penjatuhan pidana berat bagi
pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap pekerja anak.
Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris.
Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Data yang
diperoleh lalu dianalisis secara kualitatif, untuk selanjutnya diambil kesimpulan secara
deduktif ke induktif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan
pidana berat pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap pekerja anak terdiri dari
pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis. Pertimbangan yuridis yaitu perbuatan
terdakwa terbukti melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.
Pertimbangan filosofis yaitu pemidanaan bertujuan sebagai upaya pemidanaan terhadap
terdakwa. Pertimbangan sosiologis yaitu hakim mempertimbangkan hal-hal yang
memberatkan dan meringankan pidana bagi terdakwa. Faktor-faktor penghambat dalam
penjatuhan pidana berat bagi pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap pekerja anak
adalah hakim dihadapkan pada hambatan pada saat pembuktian tindak pidana
sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum, karena baik terdakwa maupun saksi
mencabut keterangan. Hambatan lainnya adalah adanya penasihat hukum yang
mempengaruhi terdakwa untuk mencabut kembali keterangannya dan adanya saksi
yang juga mencabut kembali keterangannya pada berita acara pemeriksaan.
Saran dalam penelitian ini adalah hendaknya majelis hakim yang menangani perkara
tindak pidana persetubuhan terhadap anak di masa yang akan datang, secara konsisten
menjatuhkan pidana berat kepada pelaku tindak pidana. Masyarakat dan orang tua
hendaknya secara meningkatkan pengawasan terhadap lingkungan pergaulan dan
perilaku anak agar tidak terjerumus pada hal-hal negatif dimanfaatkan oleh pelaku
tindak pidana untuk diekspolitasi secara seksual.
Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Pidana Berat, Persetubuhan, Anak}
}