TY  - GEN
CY  - UNIVERSITAS LAMPUNG
ID  - eprints74112
UR  - http://digilib.unila.ac.id/74112/
A1  - Agnesha Aryunda Wuryansi, 1912011024
Y1  - 2023/06/22/
N2  - ABSTRAK
TRANSAKSI JUAL BELI MATA UANG DIGITAL (CRYPTOCURRENCY)
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Mata Uang Digital (Cryptocurrency) merupakan sebuah perkembangan teknologi
informasi yang dapat dijadikan sebagai alat yang dapat diperjualbelikan.
Perkembangan mata uang digital (cryptocurrency) di Indonesia mengalami kenaikan
pada nilai transaksi sebesar Rp17,57 triliun atau naik 3,96%. Pada September 2021
tercatat hanya 8,96 juta orang, kemudian September 2022 mencapai 16,27 juta orang.
Mata uang digital (cryptocurrency) ini membawa dampak yang signifikan terutama
bagi umat muslim di Indonesia. Tetapi umat muslim memiliki rasa khawatir untuk
menggunakan mata uang digital (cryptocurrency) dalam transaksi jual beli. Sehingga
memunculkan permasalahan antara lain: 1) Bagaimana pelaksanaan transaksi jual beli
mata uang digital (cryptocurrency)?. 2) Bagaimanakah transaksi jual beli mata uang
digital (cryptocurrency) perspektif Hukum Islam?.
Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris dengan tipe penelitian deskriptif
yang menggunakan metode pendekatan Nonjudicial Case Study. Sumber data yang
digunakan berupa data sekunder, pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka
dan wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, klasifikasi
data dan penyusunan data yang di analisis secara kualitatif.
Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan transaksi
jual beli mata uang digital (cryptocurrency) berdasarkan Pasal 25 ayat (6) dalam
Peraturan BAPPEBTI Nomor 8 Tahun 2021 memiliki syarat dan ketentuan bagi calon
pembeli mata uang digital (cryptocurrency). Berdasarkan pada 3 dasar hukum Islam
yaitu Al-Qur?an, Hadis dan Ar-Rayu terdapat 2 hukum terkait transaksi jual beli mata
uang digital (cryptocurrency) yaitu halal dan haram. Berdasarkan Keputusan Komisi
Fatwa se- Indonesia VII yaitu mata uang digital (cryptocurrency) sebagai mata uang
hukumnya haram dan sebagai asset yang diperjualbelikan hukumnya halal. Menurut
PWNU DIY yaitu mata uang digital (cryptocurrency) sebagai asset yang
diperjualbelikan hukumnya halal karena sudah terpenuhinya syarat sil?ah, tidak
mengandung unsur gharar, dharar, qimar dan sebagai mata uang hukumnya halal
karena mata uang digital (cryptocurrency) adalah teknologi yang tidak dapat dirubah karena perkembangan zaman dan mata uang tersebut telah memenuhi syarat baik
sebagai barang komoditas dan mata uang. Sedangkan PWNU Jawa Timur, mata uang
digital (cryptocurrency) sebagai mata uang dan sebagai asset yang diperjualbelikan
hukumnya haram karena mengandung unsur gharar, dharar dan qimar. Begitupun
menurut Muhammadiyah mengharamkan mata uang digital (cryptocurrency) sebagai
mata uang dan sebagai asset yang diperjualbelikan karena mengandung unsur gharar
dan memiliki sifat spekulasi.
Kata kunci: Jual Beli, Mata Uang Digital (Cryptocurrency).
PB  - FAKULTAS HUKUM
TI  - TRANSAKSI JUAL BELI MATA UANG DIGITAL (CRYPTOCURRENCY)
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
AV  - restricted
ER  -