@mastersthesis{eprints74161,
           month = {Juli},
           title = {TANGGUNG JAWAB INDUK PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK
NEGARA PASCA PERUBAHAN STRUKTUR SAHAM
(HOLDING SEKTOR PERKEBUNAN)},
          school = {UNIVERSITAS LAMPUNG},
          author = {GAYATRI SYOFIA },
            year = {2023},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/74161/},
        abstract = {Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar
modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan
negara yang dipisahkan. BUMN merupakan salah satu penopang dari perekonomian Indonesia.
BUMN juga memiliki andil dan turut serta berkontribusi untuk perekonomian nasional beriringan
dengan swasta dan koperasi BUMN sebagai badan usaha untuk memperluas dan untuk menguasai
sektor pasar dibeberapa bidang, baik sejenis maupun tidak sejenis. Kondisi inilah yang kemudian
mendorong dibentuknya sebuah holding company. Sebagai salah contoh di perusahaan
perkebunan, PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) menjadi induk dari holding ini, membawahi
13 PTPN lainnya. Pembentukan perusahaan induk menimbulkan akibat hukum antara holding
dengan anak perusahaan.Untuk mengkaji hubungan hukum Holding BUMN dengan anak
usahanya dilakukan penelitian hukum normatif. Menggunakan data berupa bahan hukum primer,
sekunder dan tersier yang dikumpulkan dengan studi pustaka. Selanjutnya dianalisis dengan
metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa hubungan hukum Holding Perkebunan
dengan Anak Perusahaan Dalam ketentuan Pasal 3 PP No 72/2014 disebutkan antara lain bahwa
dengan adanya penambahan penyertaan Modal Negara ke dalam PT Perkebunan Nusantara III
(Persero) yang berasal dari pengalihan saham Negara di PT Perkebunan I, II, IV sampai dengan
XIV maka mengakibatkan kedudukan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) menjadi Pemegang
Saham di PT Perkebunan Nusantara I, II, IV sampai dengan XIV. Holding perkebunan menjadi
pengendali anak perusahaan PTPN I, II, IV sampai dengan XIV. Dan Tanggung jawab induk
perusahaan holding terhadap anak usahanya tetap mengenal prinsip limited liability yang dimana
holding yang menjadi induk perusahaan ini tidak bertanggung jawab penuh terhadap anak
perusahaannya hanya berdasarkan saham yang dimiliki yang dasar hukumnya Pasal 3 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu pemegang saham
perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan
dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Negara masih
memiliki hubungan dengan anak perusahaan BUMN karena hanya dilakukan pengalihan saham
seri B saja. Hak istimewa negara muncul karena adanya kepemilikan saham seri A dwiwarna
tersebut. Dengan adanya hak istimewa tersebut maka PTPN III (Persero) sebagai pemegang saham
mayoritas pada anak perusahaan BUMN menjadi terbatas.
Kata Kunci: Tanggung Jawab, Induk Perusahaan, BUMN, Perubahan struktur Saham

BUMN are business entities whose capital is wholly or substantially owned by the state through
direct participation originating from separated state assets. BUMN is one of the pillars of the
Indonesian economy. BUMN?s also have a stake in and participate in contributing to the national
economy along with the private sector and BUMN cooperatives as business entities to expand and
to dominate the market sector in several fields, both similar and non-similar. This condition then
prompted the formation of a holding company. As an example in a plantation company, PT
Perkebunan Nusantara III (PTPN III) is the parent of this holding, overseeing 13 other PTPNs.
The establishment of a holding company creates legal consequences between the holding and its
subsidiaries. In order to study the legal relationship between BUMN holdings and their
subsidiaries, normative legal research is carried out. Using data in the form of primary,
secondary and tertiary legal materials collected by library research (library research). Then
analyzed by qualitative methods. The results of the study show that the legal relationship between
Holding Plantations and Subsidiaries in the provisions of Article 3 PP No 72/2014 states, among
other things, that with the addition of State Capital participation into PT Perkebunan Nusantara
III (Persero) originating from the transfer of the share State in PT Perkebunan I, II, IV to XIV,
resulting in the position of PT Perkebunan Nusantara III (Persero) becoming a shareholder in PT
Perkebunan Nusantara I, II, IV to XIV. Plantation holdings become the controllers of PTPN I, II,
IV to XIV subsidiaries. And the responsibility of the holding company holding company towards
its subsidiaries still recognizes the principle of limited liability in which the holding company
which is the parent company is not fully responsible for its subsidiaries only based on the shares
it owns, the legal basis of which is Article 3 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 regarding
Limited Liability Companies, namely the shareholders of the company are not personally
responsible for the engagement made on behalf of the company and are not responsible for the
company's losses exceeding the shares owned. The state still has a relationship with BUMN
subsidiaries because only series B shares have been transferred. State privileges arise because of
the ownership of the bicolor Series A shares. With this privilege, PTPN III (Persero) as the
majority shareholder in BUMN subsidiaries is limited.
Keywords: Responsibility, BUMN, Post Changes In Share Structure}
}