<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN PERAN JUSTICE\r\nCOLLABORATOR OLEH PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI \r\nKEPADA PIHAK KEPOLISIAN\r\n"^^ . "Saat ini perkembangan teknologi informasi menjadi sarana untuk melakukan \r\nperbuatan tindak pidana yang sering kali melanggar norma-norma, salah satu contoh\r\nyaitu banyaknya kasus penyebaran konten asusila berupa gambar maupun video. Pada\r\nsaat sekarang ini banyak sekali konten bermuatan pornografi yang beredar di internet,\r\nsalah satunya onlyfans. Salah satu konten kreator onlyfans asal Indonesia adalah\r\nmahasiswi bernama Dea Ayu Dewanti alias “Dea Onlyfans”. Dea sendiri saat ini\r\nsudah ditangkap oleh polisi dan ditetapkan sebagai tersangka atas penyebaran konten\r\npornografi. Dea pun bersedia mengajukan diri sebagai justice collaborator untuk\r\nmembantu pihak kepolisian memberantas kasus-kasus serupa. Berdasarkan latar\r\nbelakang tersebut, timbul persoalan mengenai bagaimanakah tindak lanjut\r\npermohonan peran justice collaborator oleh pelaku tindak pidana pornografi kepada\r\npihak kepolisian serta apakah yang menjadi faktor penghambat dalam permohonan\r\nperan justice collaborator oleh pelaku tindak pidana pornografi kepada pihak\r\nkepolisian. \r\nPenulisan skripsi ini penulis akan menggunakan metode penelitian hukum normatifempiris\r\ndengan\r\ncara\r\nmenganalisis\r\nperaturan\r\nperundang-undangan\r\nserta\r\nbahan\r\nbukum\r\n\r\nsekunder\r\n\r\ndengan pendekatan kualitatif yang akan menghasilkan data desktriptif\r\ndengan cara mengumpulkan data di lapangan dan mengkajinya dengan asas-asas dan\r\nnorma hukum yang berkaitan dengan permohonan peran justice collaborator oleh\r\npelaku tindak pidana pornografi kepada pihak kepolisian. Para pihak yang terlibat\r\nsebagai narasumber di dalam penelitian ini terdiri dari Penyidik pada Ditreskrimsus\r\nPolda Metro Jaya DKI Jakarta dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum\r\nUniversitas Lampung. \r\nHasil penelitian menjelaskan bahwa permohonan peran justice collaborator oleh\r\npelaku tindak pidana pornografi kepada pihak kepolisian belum berhasil dikarenakan\r\nterjadinya miskomunikasi antara kuasa hukum Dea yang menekan kepolisian untuk \r\nDaffa Yudhistira\r\nmemberikan status justice collaborator kepada kliennya, padahal penerapan peran\r\njustice collaborator hanya dapat diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan\r\nKorban (LPSK) bukan oleh kepolisian. Sehingga permohonan peran justice\r\ncollaborator oleh pelaku tindak pidana pornografi kepada pihak kepolisian tidak\r\ndapat terlaksana karena belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang\r\nberlaku. Sedangkan peran normatif dan peran ideal belum berperan secara\r\nkeseluruhan karena kewajiban penegakan hukum dalam menjalankan tugasnya belum\r\nberjalan secara total enforcement. Kemudian penerapan pada peran faktual belum\r\ndapat dicapai karena fakta yang terjadi di lapangan belum melibatkan peran justice\r\ncollaborator dalam mengungkap tindak pidana pornografi. Selanjutnya faktor\r\npenghambat dalam permohonan peran justice collaborator oleh pelaku tindak pidana\r\npornografi kepada kepolisian yang paling dominan ialah terletak pada faktor\r\nhukumnya yaitu belum ada peraturan perundang-undangan yang tegas untuk dapat\r\nmempersingkat pemberian status justice collaborator. Mengingat eksistensi justice\r\ncollaborator dalam membantu penanganan perkara suatu tindak pidana dibutuhkan\r\nmodel persuasif yang bersifat menyeluruh atas perlindungan kepada justice\r\ncollaborator. Oleh karena itu, pada perlindungannya melibatkan semua komponen\r\nsistem peradilan pidana yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan\r\nLPSK. \r\nAdapun saran yang diberikan penulis adalah perlunya aturan yang mengatur lebih\r\nlanjut mengenai justice collaborator guna memberikan pedoman untuk seluruh aparat\r\npenegak hukum dan perlindungan hukum kepada saksi pelaku yang bekerja sama.\r\nSerta diperlukan sumber daya manusia yang lebih terampil dalam memahami\r\nmengenai hukum pidana agar dapat menangani suatu perkara pidana dengan lebih\r\nefektif dan efesien. \r\n\r\nKata Kunci: Justice Collaborator, Pembuktian, Pornografi\r\n\r\n\r\nCurrently, the development of information technology is a means to commit \r\ncriminal acts that often violate norms, one example is the many cases of spreading\r\nimmoral content in the form of images or videos. At the present time there is a lot\r\nof pornographic content circulating on the internet, one of which is onlyfans. One\r\nof the onlyfans creator content from Indonesia is a student named Dea Ayu Dewanti\r\nalias “Dea Onlyfans”. Dea himself has now been arrested by the police and named\r\nas a suspect for spreading pornographic content. Dea was also willing to volunteer\r\nas a justice collaborator to help the police eradicate similar cases. Based on this\r\nbackground, the issue arises regarding how to follow up on the application for the\r\nrole of justice collaborator by the perpetrator of the criminal act of pornography\r\nto the police and what are the inhibiting factors in the application for the role of\r\njustice collaborator by the perpetrator of the criminal act of pornography to the\r\npolice. \r\nIn writing this thesis, the writer will use the normative-empirical legal research\r\nmethod by analyzing laws and regulations as well as secondary book materials with\r\na qualitative approach which will produce descriptive data by collecting data in\r\nthe field and studying it based on legal principles and norms related to the\r\napplication. the role of justice collaborators by perpetrators of pornographic\r\ncrimes against the police. The parties involved as resource persons in this study\r\nconsisted of investigators at the Jakarta Metro Jaya Regional Police Criminal\r\nInvestigation Directorate and Lecturers of the Criminal Law Department at the\r\nFaculty of Law, University of Lampung. \r\nThe results of the study explain that the application for the role of justice\r\ncollaborator by the perpetrators of pornographic crimes to the police has not been\r\nsuccessful due to a miscommunication between Dea's attorneys who pressured the\r\npolice to grant justice collaborator status to their clients, even though the \\ \r\nDaffa Yudhistira \r\nimplementation of the role of justice collaborator can only be granted by the\r\nWitness and Victim Protection Agency. (LPSK) not by the police. So that the\r\napplication for the role of justice collaborator by the perpetrators of pornographic\r\ncrimes to the police cannot be carried out because it is not in accordance with the\r\napplicable laws and regulations. Meanwhile, the normative role and the ideal role\r\nhave not played a full role because the obligation of law enforcement in carrying\r\nout their duties has not been carried out in total enforcement. Then the application\r\nof factual roles cannot be achieved because the facts that occur in the field do not\r\ninvolve the role of justice collaborators in uncovering pornographic crimes.\r\nFurthermore, the inhibiting factor in applying for the role of justice collaborator\r\nby perpetrators of pornographic crimes to the police is that the most dominant lies\r\nin the legal factor, namely that there are no strict laws and regulations to be able\r\nto shorten the granting of justice collaborator status. Given the existence of justice\r\ncollaborators in assisting the handling of cases of a crime, a comprehensive\r\npersuasive model is needed for the protection of justice collaborators. Therefore,\r\nprotection involves all components of the criminal justice system consisting of the\r\npolice, prosecutors, courts and LPSK. \r\nThe advice given by the author is the need for further regulations regarding justice\r\ncollaborators in order to provide guidelines for all law enforcement officials and\r\nlegal protection for witness witnesses who work together. It also requires human\r\nresources who are more skilled in understanding criminal law in order to be able\r\nto handle a criminal case more effectively and efficiently. \r\n\r\nKeywords: Justice Collaborator, Proof, Pornography "^^ . "2023-07-04" . . . . . "FAKULTAS HUKUM"^^ . . . . . . . "Yudhistira "^^ . "Daffa"^^ . "Yudhistira Daffa"^^ . . . . . . "ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN PERAN JUSTICE\r\nCOLLABORATOR OLEH PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI \r\nKEPADA PIHAK KEPOLISIAN\r\n (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK.pdf"^^ . . . "ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN PERAN JUSTICE\r\nCOLLABORATOR OLEH PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI \r\nKEPADA PIHAK KEPOLISIAN\r\n (File PDF)"^^ . . . "ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN PERAN JUSTICE\r\nCOLLABORATOR OLEH PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI \r\nKEPADA PIHAK KEPOLISIAN\r\n (File PDF)"^^ . . . "SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN PERAN JUSTICE\r\nCOLLABORATOR OLEH PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI \r\nKEPADA PIHAK KEPOLISIAN\r\n (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN PERAN JUSTICE\r\nCOLLABORATOR OLEH PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI \r\nKEPADA PIHAK KEPOLISIAN\r\n (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN PERAN JUSTICE\r\nCOLLABORATOR OLEH PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI \r\nKEPADA PIHAK KEPOLISIAN\r\n (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN PERAN JUSTICE\r\nCOLLABORATOR OLEH PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI \r\nKEPADA PIHAK KEPOLISIAN\r\n (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN PERAN JUSTICE\r\nCOLLABORATOR OLEH PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI \r\nKEPADA PIHAK KEPOLISIAN\r\n (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN PERAN JUSTICE\r\nCOLLABORATOR OLEH PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI \r\nKEPADA PIHAK KEPOLISIAN\r\n (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN PERAN JUSTICE\r\nCOLLABORATOR OLEH PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI \r\nKEPADA PIHAK KEPOLISIAN\r\n (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN PERAN JUSTICE\r\nCOLLABORATOR OLEH PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI \r\nKEPADA PIHAK KEPOLISIAN\r\n (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN PERAN JUSTICE\r\nCOLLABORATOR OLEH PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI \r\nKEPADA PIHAK KEPOLISIAN\r\n (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN PERAN JUSTICE\r\nCOLLABORATOR OLEH PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI \r\nKEPADA PIHAK KEPOLISIAN\r\n (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN PERAN JUSTICE\r\nCOLLABORATOR OLEH PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI \r\nKEPADA PIHAK KEPOLISIAN\r\n (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN PERAN JUSTICE\r\nCOLLABORATOR OLEH PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI \r\nKEPADA PIHAK KEPOLISIAN\r\n (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN PERAN JUSTICE\r\nCOLLABORATOR OLEH PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI \r\nKEPADA PIHAK KEPOLISIAN\r\n (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN PERAN JUSTICE\r\nCOLLABORATOR OLEH PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI \r\nKEPADA PIHAK KEPOLISIAN\r\n (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN PERAN JUSTICE\r\nCOLLABORATOR OLEH PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI \r\nKEPADA PIHAK KEPOLISIAN\r\n (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #74179 \n\nANALISIS YURIDIS PERMOHONAN PERAN JUSTICE \nCOLLABORATOR OLEH PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI \nKEPADA PIHAK KEPOLISIAN \n\n\n" . "text/html" . . . "340 Ilmu hukum" . . . "345 Hukum pidana" . .