<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "PERGESERAN BIROKRASI DALAM\r\nPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN\r\n2014 TENTANG DESA"^^ . "Sejarah peraturan tentang desa, menunjukan bahwa desa mengalami\r\nperubahan, namun perubahan tersebut belum menempatkan desa sesuai dengan\r\nkonstitusi Negara Indonesia, bahwa desa memiliki hak asal usul yang ada di desa.\r\nPerubahan pergeseran Indonesia berdasakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun\r\n2014 Tentang Desa, menempatkan desa menjadi subjek, disertai dengan dana desa\r\nyang harus dipertanggungjawabkan oleh birokrasi desa. Adaptasi Kebiasaan baru\r\nbagi birokrasi desa dalam penyelenggaraan desa, sehingga menimbulkan\r\npermasalahan korupsi dan mal administrasi publik. Birokrasi desa belum memiliki\r\nkonsep tatanan penyelenggaraan pemerintahan desa, maka perlu untuk mendesain\r\nkonsep tata pemerintahan yang baik bagi birokrasi desa dalam penyelenggaraan\r\npemerintahan desa.\r\nTujuan disertasi ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan\r\npenyelenggaraan birokrasi pemerintahan desa berdasarkan kewenangan desa,\r\nmenjelaskan dan memprediksi arah pergeseran birokrasi desa dalam\r\npenyelenggaraan pemerintahan desa, dan mendesain konsep good village\r\ngovernance dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah desa untuk\r\nmewujudkan desa mandiri. Metode penelitian yang digunakan dalam disertasi ini\r\nadalah metode penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris, dengan\r\nmenggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan\r\npendekatan konsep (conceptual approach) serta pendekatan socio-legal approach.\r\nHasil penelitian menunjukan bahwa Penyelenggaraan Birokrasi Pemerintahan\r\nDesa Berdasarkan Kewenangan Desa adalah penyelenggaraan birokrasi\r\npemerintahan desa berdasarkan kewenangan hak asal usul (asas rekognisi),\r\nkewenangan berskala lokal (asas subsidiaritas),kewenangan penugasan, dan\r\nkewenangan lain yang ditugaskan. Adanya kewenangan desa tersebut, maka\r\nbirokrasi desa mengalami pergeseran dalam kewenangan dan kelembagaan yang\r\nberimplikasi pada adanya pertanggungjawaban alokasi dana desa. Arah\r\npergeseran birokrasi desa yaitu dari watak birokrasi tradisional ke arah watak\r\nbirokrasi modern, dan mendesain konsep good village governance dalam\r\npenyelenggaraan birokrasi pemerintah desa untuk mewujudkan desa mandiri\r\nadalah konsep good village governance yang terdiri dari elemen good governance,\r\nelemen gotong royong, dan elemen inovasi. Konsep good village governance ini\r\nakan membentuk wajah baru birokrasi desa yaitu birokrasi desa yang melayani\r\ndan birokrasi desa yang mengayomi sehingga akan mewujudkan desa mandiri.\r\nKata Kunci: Birokrasi, Penyelenggaraan, Pemerintahan Desa\r\n\r\nThe history of village regulations shows that the village has undergone\r\nchanges, but these changes have not placed the village in accordance with the\r\nIndonesian constitution, that the village has the rights of origin that exist in the\r\nvillage. Changes in Indonesia's shift based on Law Number 6 of 2014 concerning\r\nVillages, place the village as the subject, accompanied by village funds that must\r\nbe accounted for by the village bureaucracy. Adaptation of new habits for the\r\nvillage bureaucracy in managing villages, giving rise to problems of corruption\r\nand maladministration of public administration. The village bureaucracy does not\r\nyet have a concept of village governance arrangements, so it is necessary to\r\ndesign a good governance concept for the village bureaucracy in administering\r\nvillage governance.\r\nThe purpose of this dissertation is to analyze and explain the implementation\r\nof the village government bureaucracy based on village authority, explain and\r\npredict the direction of shifts in the village bureaucracy in the administration of\r\nvillage governance, and design the concept of good village governance in the\r\nimplementation of the village government bureaucracy to create an independent\r\nvillage. The research methods used in this dissertation are normative legal\r\nresearch methods and empirical legal research, using a statute approach, and a\r\nconceptual approach as well as a socio-legal approach related to bureaucratic\r\nshifts in the implementation of village government based on the principle of\r\nsubsidiarity. The results of the study show that the Implementation of Village\r\nGovernment Bureaucracy Based on Village Authority is the implementation of\r\nvillage government bureaucracy based on the authority of origin rights\r\n(recognition principle), local scale authority (subsidiarity principle), assignment\r\nauthority, and other assigned authorities. With this village authority, the village\r\nbureaucracy experiences a shift in authority and institutions which has\r\nimplications for accountability for village fund allocations. The direction of\r\nshifting the village bureaucracy, namely from the character of traditional\r\nbureaucracy towards the character of modern bureaucracy, and designing the\r\nconcept of good village governance in the implementation of the village\r\ngovernment bureaucracy to create an independent village is the concept of good\r\nvillage governance which consists of elements of good governance, elements of\r\nmutual cooperation, and innovation element. The concept of good village\r\ngovernance will form a new face for the village bureaucracy, namely the serving\r\nvillage bureaucracy and the protecting village bureaucracy so that it will create\r\nan independent village.\r\nKeywords: Bureaucracy, implementation, Village Government"^^ . "2023-07-27" . . . . . "FAKULTAS HUKUM"^^ . . . . . . . "ANGKASA"^^ . "NITARIA "^^ . "ANGKASA NITARIA "^^ . . . . . . "PERGESERAN BIROKRASI DALAM\r\nPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN\r\n2014 TENTANG DESA (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK.pdf"^^ . . . "PERGESERAN BIROKRASI DALAM\r\nPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN\r\n2014 TENTANG DESA (File PDF)"^^ . . . "PERGESERAN BIROKRASI DALAM\r\nPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN\r\n2014 TENTANG DESA (File PDF)"^^ . . . "DISERTASI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "PERGESERAN BIROKRASI DALAM\r\nPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN\r\n2014 TENTANG DESA (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PERGESERAN BIROKRASI DALAM\r\nPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN\r\n2014 TENTANG DESA (Other)"^^ . . . . . . "PERGESERAN BIROKRASI DALAM\r\nPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN\r\n2014 TENTANG DESA (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PERGESERAN BIROKRASI DALAM\r\nPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN\r\n2014 TENTANG DESA (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PERGESERAN BIROKRASI DALAM\r\nPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN\r\n2014 TENTANG DESA (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PERGESERAN BIROKRASI DALAM\r\nPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN\r\n2014 TENTANG DESA (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PERGESERAN BIROKRASI DALAM\r\nPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN\r\n2014 TENTANG DESA (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "PERGESERAN BIROKRASI DALAM\r\nPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN\r\n2014 TENTANG DESA (Other)"^^ . . . . . . "PERGESERAN BIROKRASI DALAM\r\nPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN\r\n2014 TENTANG DESA (Other)"^^ . . . . . . "PERGESERAN BIROKRASI DALAM\r\nPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN\r\n2014 TENTANG DESA (Other)"^^ . . . . . . "PERGESERAN BIROKRASI DALAM\r\nPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN\r\n2014 TENTANG DESA (Other)"^^ . . . . . . "PERGESERAN BIROKRASI DALAM\r\nPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN\r\n2014 TENTANG DESA (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PERGESERAN BIROKRASI DALAM\r\nPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN\r\n2014 TENTANG DESA (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PERGESERAN BIROKRASI DALAM\r\nPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN\r\n2014 TENTANG DESA (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PERGESERAN BIROKRASI DALAM\r\nPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN\r\n2014 TENTANG DESA (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #74191 \n\nPERGESERAN BIROKRASI DALAM \nPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA \nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN \n2014 TENTANG DESA\n\n" . "text/html" . . . "340 Ilmu hukum" . .