TY  - GEN
ID  - eprints74194
UR  - http://digilib.unila.ac.id/74194/
A1  - VELLYADANA  , TIWISIA
Y1  - 2023/07/27/
N2  - Penyelenggaraan peradilan pidana secara virtual merupakan perubahan
paradigma peradilan dari ruang nyata ke dalam ruang maya. Perubahan ini jelas
menimbulkan problematika karena banyak menyimpangi asas dan norma dalam
hukum formil. KUHAP sebagai pedoman penyelenggaraan peradilan sendiri belum
mengatur norma peradilan secara virtual, kekosongan hukum ini dimasa terjadi
pandemi covid-19 diisi melalui Perma Nomor 4 Tahun 2020. Urgensi peradilan
vitual sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat saat
menghadapi kondisi tertentu yang bersifat mendesak dan darurat. Terobosan
penting penelitian ini melalui pembentukan norma penyelenggaraan peradilan
secara virtual diperoleh legitimasi yuridis yang kuat sebagai dasar pelaksanaannya
peradilan dalam kondisi darurat yang tetap menjamin nilai dan prinsip keadilan.
Mengingat peradilan secara virtual juga terkait dengan kesiapan sarana dan
prasarana serta kemampuan sumber daya manusia terkait dengan teknologi
informasi maka elemen juga harus mendapat perhatian serius.
Penelitian ini merupakan penelitian sosio legal research dengan
menggunakan pendekatan perundang-undangan, studi kasus, perbandingan hukum
dan historis. Bahan hukum/data diperoleh dari penelitian lapangan dan studi
dokumen selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif yang
diruntut secara konsisten dan logis.
Hasil Penelitian menunjukan bahwa Penyelenggaraan persidangan perkara
pidana secara virtual di Indonesia dilakukan pada kondisi dan situasi darurat.
Perubahan tersebut sangat berpengaruh terhadap jalan proses persidangan yang
bertujuan untuk menemukan kebenaran materiil. Hal ini menimbulkan tantangan
persidangan perkara pidana secara elektronik seperti Jaminan keamanan kesehatan,
Kecukupan dukungan teknologi, Pengaturan ruangan, Akses publik dan Kehadiran
fisik dalam pemeriksaan. Oleh karena itu, Peradilan pidana secara virtual
membutuhkan legitimasi yuridis yang kuat yang tertuang dalam hukum acara
pidana. Dibutuhkannya regulasi yang mengatur tentang keadaan darurat peradilan
(emergency court). Konstruksi baru persidangan virtual harus mempunyai landasan
hukum yang kuat. Landasan dimaksud harus tertuang dalam kebijakan peraturan
perundang-undangan, yang dalam hal ini adalah KUHAP yang mempertimbangkan
aspek-aspek modernisasi peradilan, perwujudan hak-hak terdakwa, dan kebijakan
terkait dengan penetapan dan batasan peradilan dalam keadaan darurat sebagai
landasan dalam pemidanaan.
Kata Kunci: Sistem Peradilan Pidana, Persidangan Virtual, Emergency Court.

The implementation of virtual criminal justice is a change in the paradigm of
justice from real space to virtual space. This change clearly creates problems
because it deviates a lot from the principles and norms of formal law. The Criminal
Procedure Code as a guideline for administering justice itself has not regulated
virtual judicial norms, this legal void during the Covid-19 pandemic was filled
through Perma number: 4 of 2020. The urgency of virtual justice as an effort to
resolve legal issues quickly when facing certain urgent and emergency conditions.
An important breakthrough in this research is through establishing virtual justice
administration norms to obtain strong juridical legitimacy as the basis for the
implementation of justice in emergency situations that still guarantees the values
and principles of justice. Considering that virtual justice is also related to the
readiness of facilities and infrastructure as well as the ability of human resources
related to information technology, this element must also receive serious attention.
This research is a socio legal research using statutory approaches, case
studies, legal and historical comparisons. Legal materials/data obtained from field
research and document studies are then analyzed qualitatively with deductive
reasoning that is sequentially and logically sequenced.
The results of the study show that the implementation of virtual criminal case
trials in Indonesia is carried out in emergency conditions and situations. These
changes greatly affect the course of the trial process which aims to find material
truth. This raises challenges for electronic criminal case trials such as health
security guarantees, adequacy of technology support, room arrangements, public
access and physical presence during examinations. Therefore, virtual criminal
justice requires strong juridical legitimacy contained in procedural law. There is a
need for regulations governing the state of emergency justice (emergency court).
The new construction of virtual trials must have a strong legal basis. The
foundation referred to must be contained in the policy of laws and regulations,
which in this case is the Criminal Procedure Code which considers aspects of
modernization of the judiciary, the realization of the rights of the accused, and
policies related to the determination and limitations of justice in an emergency
situation as the basis for sentencing.
Keywords: Criminal Justice System, Virtual Court, Emergency Court
PB  - FAKULTAS HUKUM
TI  - KONSTRUKSI PERADILAN PIDANA SECARA VIRTUAL
MENUJU PERADILAN MODERN
AV  - restricted
ER  -