creators_name: Nabila Balqis , 2001051076
creators_id: nabilabalqis392@gmail.com
type: composition
datestamp: 2023-08-07 07:57:20
lastmod: 2023-08-07 07:57:20
metadata_visibility: show
title: TATA CARA PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 JASA
PADA VENDOR DI KANTOR PUSAT
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII BANDAR LAMPUNG
ispublished: pub
subjects: 000
subjects: 001
full_text_status: restricted
abstract: ABSTRAK
TATA CARA PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 JASA
PADA VENDOR DI KANTOR PUSAT
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII BANDAR LAMPUNG

Laporan ini bertujuan untuk mengetahui tata cara pemotongan pajak penghasilan
pasal 23 Jasa pada vendor di PT. Perkebunan Nusantara VII serta untuk
mengetahui penerapan perhitungan pajak penghasilan pasal 23 yang dipotong
pada PT. Perkebunan Nusantara VII sudah sesuai dengan Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan. Metode analisis yang digunakan dalam laporan ini yaitu
dengan cara deskriptif, yaitu mendeskripsikan, meneliti, dan menjelaskan sesuatu
yang dipelajari apa adanya, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang dapat
diamati. Metode penulisan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan data
kepustakaan. Hasil penelitian ini dan pembahasannya menunjukan bahwa PPh
pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau
diperoleh wajib pajak dalam negeri (orang pribadi atau badan) dan bentuk usaha
tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain PPh 21. Tarif 2% dikenakan dari jumlah bruto atas sewa atau imbalan jasa
sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang PPh Pasal 23. Bagi yang tidak
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dikenakan tarif 100% lebih tinggi.
Kesimpulan yang diperoleh dari tugas akhir ini yaitu untuk pemotongan pajak
PPh pasal 23 pada PT. Perkebunan Nusantara VII prinsipnya sama dengan cara
pemotongan PPh pada umumnya. Dasar Hukum Pph 23 yaitu Berdasarkan
Undang-Undang dasar hukum PPh Pasal 23 adalah Pasal 23 Undang-Undang
No.7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang jenis jasa lain sebagaimana
dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pemotongan yang
dilakukan PT Perkebunan Nusantar VII sudah cukup baik karena sudah sesuai
dengan langsung dilakukan pemotong jika data sudah lengkap.
Kata kunci : Pemotongan Pajak, Pajak Penghasilan 23
date: 2023-06-15
date_type: published
publisher: FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
citation:   Nabila Balqis , 2001051076  (2023) TATA CARA PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 JASA PADA VENDOR DI KANTOR PUSAT PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII BANDAR LAMPUNG.  [Diploma/Tugas Akhir]     
document_url: http://digilib.unila.ac.id/74209/1/ABSTRAK.pdf
document_url: http://digilib.unila.ac.id/74209/2/LAPORAN%20AKHIR%20FULL.pdf
document_url: http://digilib.unila.ac.id/74209/3/LAPORAN%20AKHIR%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf