%0 Generic
%A Ahmad , Surya Pratama 
%C UNIVERSITAS LAMPUNG 
%D 2023
%F eprints:74779
%I FAKULTAS HUKUM
%T PERTANGGUNGJAWABAN  PIDANA TERHADAP  ANGGOTA  TENTARA  NASIONAL INDONESIA YANG MELAKUKAN   TINDAK  PIDANA  PENIPUAN  (Studi Putusan Nomor 33-K/PMT-II/AD/VIII/2019) 
%U http://digilib.unila.ac.id/74779/
%X Tindak pidana penipuan dapat dilakukan oleh setiap subjek hukum persoon tidak  terkecuali oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disebut TNI),  penipuan sesama anggota TNI termasuk kedalam tindak pidana militer murni atau  zuivermilitairedelict dengan objek hukum pada penelitian ini adalah  penyalahgunaan fungsi dan kewenangan. Menyalahi fungsi dan kewenangan  merupakan pemenuhan unsur mens rea serta terpenuhinya unsur tindak pidana  penipuan merupakan pemenuhan unsur actus reus. Permasalahan yang diteliti  oleh penulis adalah mengenai bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap  anggota TNI yang melakukan tindak pidana penipuan berdasarkan putusan Nomor  33-K/PMT-II/AD/VIII/2019 dan bagaimanakah penerapan hukum disiplin  terhadap anggota TNI sebagai bentuk sanksi pelanggaran etik.    Pendekatan masalah pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis  normatif dan yuridis empiris. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari hakim  militer, polisi militer dan dosen fakultas hukum bagian pidana Universitas  Lampung. Sumber data primer berupa wawancara narasumber Interview  Approach dan sumber data sekunder berupa studi kepustakaan Library Approach  serta studi lapangan Case Approach, jenis data terbagi menjadi primer, sekunder  dan tersier yang kemudian di analisis.    Hasil dari penelitian dan pembahasan ini adalah, pertanggungjawaban pidana  terhadap delik penipuan oleh anggota perwira TNI dikenakan sanksi pidana pokok  penipuan pasal 378 KUHP dengan pasal 126 KUHPM sebagai pemberat, pidana  tambahan berupa pencabutan hak untuk memasuki lingkungan TNI atau  pemecatan tidak dengan hormat (PTDH) sebagai sanksi pelanggaran etik.      Ahmad Surya Pratama   Anggota TNI yang melanggar baik disiplin maupun pidana ringan yang ancaman  hukumannya kurang dari 3 bulan, hukum disiplin militer dalam pengadilan militer  akan disebut dengan sebagai hukuman tambahan yang dapat berupa pencabutan  hak-hak tertentu, demosi hingga pemecatan dinas militer. Penjatuhan hukuman  tambahan dipengaruhi oleh pangkat, jabatan, bentuk tindak pidana dan dampak  yang timbul.    Saran yang diberikan pada penelitian ini adalah bahwa pertanggungjawaban   pidana tindak pidana penipuan tidak hanya dititikberatkan kepada subjek hukum  persoon sebagai anggota TNI saja melainkan juga menitikberatkan objek hukum  serta bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI dengan  mempertimbangkan pemenuhan unsur pasal 65 ayat 2 dan ayat 3 UU TNI  perwujudan prinsip persamaan dalam hukum atau equality before the law.   Kata Kunci: TNI, Pertanggungjawaban Pidana, Penipuan, Hukum Disiplin.         The crime of fraud can be committed by any legal subject, including soldiers of  the Indonesian National Armed Forces (hereinafter referred to as the TNI). Fraud  by members of the TNI is purely a military crime or zuivermilitairedelict. The  legal object in this study is the abuse of function and authority. Violation of  functions and authorities is the fulfillment of the mens rea element and the  fulfillment of the crime of fraud is the fulfillment of the actus reus element. The  problem that the author examines is how criminal responsibility is for TNI  members who commit criminal acts of fraud based on decision Number 33K/PMT-II/AD/VIII/2019  and  how  disciplinary  law    is applied to members. TNI as  a form of sanction for ethical violations.    The problem approach in this study uses a normative juridical and empirical  juridical approach. The informants in this study consisted of military judges,  military police and law faculty lecturers at the Criminal Section of the University  of Lampung. The primary data source is in the form of Interview Approach to  informants and the secondary data source is in the form of Literature Study  Approach and Field Study Case Approach, the type of data is divided into  primary, secondary and tertiary which are then analyzed.    The results of this research and discussion are that criminal responsibility for  criminal acts of fraud committed by members of the TNI officers is subject to the  main criminal sanctions for fraud under Article 378 of the Criminal Code with  article 126 of the Criminal Code as ballast, additional punishment in the form of  revocation of the right to enter the TNI environment or dishonorable dismissal  (PTDH ) as a sanction for ethical violations.      Ahmad Surya Pratama           Members of the TNI who commit both disciplinary and minor criminal offenses  whose sentences are less than 3 months, military discipline law in a military court  will be referred to as an additional punishment which can be in the form of  revocation of certain rights, demotion to dismissal from military service.  Additional criminal sentences are influenced by rank, position, form of  punishment and the resulting impact.    for fraud is not only focused on the legal subject of people as members of the TNI,  but also focuses on the legal object and the form of crime committed by TNI  soldiers by taking into account the fulfillment of the elements of article 65  paragraph 2 and paragraph 3 UU. TNI is the embodiment of the principle of  equality before the law.     Keywords: TNI, Criminal Liability, Fraud, Legal Discipline.