TY  - GEN
CY  - UNIVERSITAS LAMPUNG
ID  - eprints74902
UR  - http://digilib.unila.ac.id/74902/
A1  - NUNUT , MAGDALENA 
Y1  - 2023/07/31/
N2  - Koperasi simpan pinjam dipadang sebagai usaha yang dapat membantu perbaikan
tingkat kehidupan ekonomi di Indonesia, dikarenakan mengedepankan asas tolong
menolong. Namun, berjalannya kegiatan koperasi simpan pinjam tidak terlepas dari
kemungkinan melakukan tindak pidana perbankan, salah satunya adalah kegiatan
yang berkaitan dengan perizinan. Pelaku tindak pidana perbankan harus
bertanggungjawab atas perbuatannya sesuai dengan sanksi yang diterapkan dalam
undang-undang khusus maupun undang-undang umum, sanksi yang diberikan pada
hakikatnya untuk memberikan rasa keadilan bagi para setiap pihak yang berperkara.
Tindak pidana perbankan yang paling meresahkan adalah sebuah kegiatan berupa
penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau deposito dengan
menjanjikan sejumlah bunga, namun kegiatan tersebut tidak memiliki izin dari
Bank Indonesia maupun OJK sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perbankan.
Permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada pertanggungjawaban pidana
terhadap koperasi yang melakukan usaha perbankan tanpa izin dan dasar
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya lebih rendah dari tunutan
jaksa terhadap koperasi yang melakukan kegiatan perbankan tanpa izin pada
Putusan Nomor Studi Putusan No.846/Pid.Sus/2021.
Metode penulisan penelitian ini menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan
yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Prosedur pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini dengan studi kepustakaan dan wawancara. Datadata yang diperoleh selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mendapatkan hasil
penulisan yang bersifat deksriptif.
Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa pertanggungjawaban pidana
dalam hal ini dapat dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dengan ketentuan
pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Koperasi Airo Jaya Bersama masuk ke
dalam kategori bentuk criminal corporation atau kejahatan yang menggunakan
korporasi sebagi alat dalam melancarkan aksi kejahatan serta dalam
pertanggungjawaban pidananya menggunakan teori indentification dengan
menjatuhkan pidana terhadap pimpinan koperasi. Hakim menjatuhkan putusan
dengan mempertimbangkan aspek yuridis dengan menggunakan asas Lex Specialis
Derogat Legi Generali dengan menjatuhkan putusan dengan Pasal 46 Ayat (1) jo
Pasal 16 Undang-Undang Nomor 10 tentang Perbankan, dengan menjatuhkanii
Nunut Magdalena
pidana kepada pimpinan koperasi berupa penjara selama 7 (tujuh) Tahun 6 (enam)
bulan serta denda sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan
ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 3
(tiga) bulan serta aspek filosofis yang menyatakan bahwa putusan yang diberikan
terhadap pelaku bersikap adil bagi setiap pihak yang berperkara. Aspek sosiologis
yang didasarkan pada hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan terdakwa.
Saran yang dapat diberikan penjatuhan pertanggungjawaban pidana terhadap
koperasi simpan pinjam yang melakukan kegiatan tanpa izin sebaiknya dapat
memberikan sanksi administratif terhadap koperasi sebagai bentuk sebuah
korporasi mengingat sampai saat ini koperasi masih dapat menjalankan usahanya.
Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pertimbangan Hakim, Koperasi
Simpan Pinjam
PB  - FAKULTAS HUKUM
TI  - PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KOPERASI SIMPAN PINJAM
TANPA IZIN PERBANKAN
(Studi Putusan No. 846/Pid.Sus/2021/PN.Tng)
AV  - restricted
ER  -