<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP WARGA NEGARA ASING\r\nPELAKU TINDAK PIDANA PEMBERIAN DATA YANG TIDAK BENAR \r\nDALAM PEMBUATAN DOKUMEN PERJALANAN \r\nREPUBLIK INDONESIA \r\n\r\n(Studi Putusan Nomor: 327/Pid.Sus/2021/PN.Tjk) "^^ . "Tindak pidana di bidang keimigrasian salah satunya adalah pemberian data yang\r\ntidak benar oleh warga negara asing dalam pembuatan dokumen perjalanan\r\nRepublik Indonesia, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 126 huruf\r\nc Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Permasalahan\r\ndalam penelitian ini adalah: (1) Apakah dasar pertimbangan hakim dalam\r\nmenjatuhkan pidana terhadap warga negara asing pelaku tindak pidana pemberian\r\ndata yang tidak benar dalam pembuatan dokumen perjalanan Republik Indonesia\r\ndalam Putusan Nomor: 327/Pid.Sus/2021/PN.Tjk? (2) Apakah pidana yang\r\ndijatuhkan hakim terhadap warga negara asing pelaku tindak pidana pemberian data\r\nyang tidak benar dalam pembuatan dokumen perjalanan Republik Indonesia telah\r\nsesuai dengan keadilan substantif?\r\n\r\nPendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis\r\nempiris. Narasumber penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA\r\nTanjung Karang dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila.\r\nPengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data\r\ndilakukan secara kualitatif. \r\n\r\nHasil penelitian ini menunjukkan: (1) Dasar pertimbangan hakim dalam\r\nmenjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemberian data yang tidak benar\r\ndalam pembuatan dokumen perjalanan Republik Indonesia dalam Putusan Nomor:\r\n327/Pid.Sus/2021/PN.Tjk terdiri dari pertimbangan yuridis, filosofis dan\r\nsosiologis. Pertimbangan yuridis ketentuan Pasal 2 KUHP yang menyatakan bahwa\r\nketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap\r\norang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia atau asas teritorial. Selain\r\nitu perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 126 huruf c Undang-Undang\r\nNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pertimbangan filosofis yaitu hakim\r\nmenilai bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan efek jera\r\npada pelakunya tetapi lebih penting lagi adalah sebagai upaya pemidanaan terhadap\r\nterdakwa. Pertimbangan sosiologis yaitu hakim mempertimbangkan latar belakang\r\nterdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang\r\nmemberatkan adalah terdakwa sebagai pengungsi melakukan tindak pidana di \r\nM. Refvoyandra \r\nnegara tempat pengungsiannya, sedangkan yang meringankan adalah tindak pidana\r\nyang dilakukan terdakwa dilatarbelakangi orang tuanya yang sedang menderita \r\nsakit. Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut majelis hakim menjatuhkan\r\npenjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta\r\nrupiah) subsidair 1 (satu) bulan. Pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku\r\ntindak pidana pemberian data yang tidak benar dalam pembuatan dokumen\r\nperjalanan Republik Indonesia belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, hal\r\nini disebabkan penjatuhan pidana penjara selama 5 (lima) bulan masih belum\r\nmaksimal, mengingat ancaman pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 126\r\nhuruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah pidana\r\npenjara paling lama 5 (lima) tahun. Hal ini menunjukkan bahwa lamanya pidana\r\npenjara yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa hanya 1/10 (satu per sepuluh)\r\ndari pidana yang diancamkan dan lebih rendah selama 2 (dua) bulan dari tuntutan\r\nJaksa Penuntut Umum yang menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama\r\n6 (enam) bulan. Majelis hakim dapat menjatuhkan pidana penjara yang lebih\r\nmaksimal terhadap terdakwa agar memberikan efek jera sekaligus sebagai\r\npembelajaran bagi para pengungsi lainnya yang ada di Indonesia pada umumnya\r\ndan yang ada di Provinsi Lampung pada khususnya agar tidak melakukan tindak\r\npidana serupa. \r\n\r\nSaran dalam penelitian ini adalah: (1) Hakim dalam menangani perkara tindak\r\npidana pemberian data yang tidak benar dalam pembuatan dokumen perjalanan\r\nRepublik Indonesia hendaknya dapat menjatuhkan pidana yang maksimal terhadap\r\npelaku, mengingat perbuatan pelaku dalam memberikan data yang tidak benar\r\nmerupakan tindakan yang tidak menghormati atau merendahkan hukum\r\nkeimigrasian yang berlaku di Indonesia, mengingat status terdakwa sebagai seorang\r\npengungsi yang meminta perlindungan dan tinggal di Indonesia. (2) Masyarakat\r\nhendaknya tidak memberikan bantuan kepada warga negara asing dalam pemberian\r\ndata yang tidak benar dalam pembuatan dokumen perjalanan Republik Indonesia,\r\nkarena terjadinya tindak pidana disebabkan oleh adanya bantuan dari pihak lain,\r\nyaitu pelaku menggunakan data dan identitas dari pihak lain seolah-olah data dan\r\nidentitas tersebut adalah data dan identitas terdakwa.\r\n\r\nKata Kunci: Putusan Hakim, Warga Negara Asing, Dokumen Perjalanan \r\n"^^ . "2023-07-17" . . . . . "FAKULTAS HUKUM"^^ . . . . . . . "M. REFVOYANDRA"^^ . "M. REFVOYANDRA"^^ . "M. REFVOYANDRA M. REFVOYANDRA"^^ . . . . . . "ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP WARGA NEGARA ASING\r\nPELAKU TINDAK PIDANA PEMBERIAN DATA YANG TIDAK BENAR \r\nDALAM PEMBUATAN DOKUMEN PERJALANAN \r\nREPUBLIK INDONESIA \r\n\r\n(Studi Putusan Nomor: 327/Pid.Sus/2021/PN.Tjk) (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK.pdf"^^ . . . "ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP WARGA NEGARA ASING\r\nPELAKU TINDAK PIDANA PEMBERIAN DATA YANG TIDAK BENAR \r\nDALAM PEMBUATAN DOKUMEN PERJALANAN \r\nREPUBLIK INDONESIA \r\n\r\n(Studi Putusan Nomor: 327/Pid.Sus/2021/PN.Tjk) (File PDF)"^^ . . . "ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP WARGA NEGARA ASING\r\nPELAKU TINDAK PIDANA PEMBERIAN DATA YANG TIDAK BENAR \r\nDALAM PEMBUATAN DOKUMEN PERJALANAN \r\nREPUBLIK INDONESIA \r\n\r\n(Studi Putusan Nomor: 327/Pid.Sus/2021/PN.Tjk) (File PDF)"^^ . . . "SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP WARGA NEGARA ASING\r\nPELAKU TINDAK PIDANA PEMBERIAN DATA YANG TIDAK BENAR \r\nDALAM PEMBUATAN DOKUMEN PERJALANAN \r\nREPUBLIK INDONESIA \r\n\r\n(Studi Putusan Nomor: 327/Pid.Sus/2021/PN.Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP WARGA NEGARA ASING\r\nPELAKU TINDAK PIDANA PEMBERIAN DATA YANG TIDAK BENAR \r\nDALAM PEMBUATAN DOKUMEN PERJALANAN \r\nREPUBLIK INDONESIA \r\n\r\n(Studi Putusan Nomor: 327/Pid.Sus/2021/PN.Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP WARGA NEGARA ASING\r\nPELAKU TINDAK PIDANA PEMBERIAN DATA YANG TIDAK BENAR \r\nDALAM PEMBUATAN DOKUMEN PERJALANAN \r\nREPUBLIK INDONESIA \r\n\r\n(Studi Putusan Nomor: 327/Pid.Sus/2021/PN.Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP WARGA NEGARA ASING\r\nPELAKU TINDAK PIDANA PEMBERIAN DATA YANG TIDAK BENAR \r\nDALAM PEMBUATAN DOKUMEN PERJALANAN \r\nREPUBLIK INDONESIA \r\n\r\n(Studi Putusan Nomor: 327/Pid.Sus/2021/PN.Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP WARGA NEGARA ASING\r\nPELAKU TINDAK PIDANA PEMBERIAN DATA YANG TIDAK BENAR \r\nDALAM PEMBUATAN DOKUMEN PERJALANAN \r\nREPUBLIK INDONESIA \r\n\r\n(Studi Putusan Nomor: 327/Pid.Sus/2021/PN.Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP WARGA NEGARA ASING\r\nPELAKU TINDAK PIDANA PEMBERIAN DATA YANG TIDAK BENAR \r\nDALAM PEMBUATAN DOKUMEN PERJALANAN \r\nREPUBLIK INDONESIA \r\n\r\n(Studi Putusan Nomor: 327/Pid.Sus/2021/PN.Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP WARGA NEGARA ASING\r\nPELAKU TINDAK PIDANA PEMBERIAN DATA YANG TIDAK BENAR \r\nDALAM PEMBUATAN DOKUMEN PERJALANAN \r\nREPUBLIK INDONESIA \r\n\r\n(Studi Putusan Nomor: 327/Pid.Sus/2021/PN.Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP WARGA NEGARA ASING\r\nPELAKU TINDAK PIDANA PEMBERIAN DATA YANG TIDAK BENAR \r\nDALAM PEMBUATAN DOKUMEN PERJALANAN \r\nREPUBLIK INDONESIA \r\n\r\n(Studi Putusan Nomor: 327/Pid.Sus/2021/PN.Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP WARGA NEGARA ASING\r\nPELAKU TINDAK PIDANA PEMBERIAN DATA YANG TIDAK BENAR \r\nDALAM PEMBUATAN DOKUMEN PERJALANAN \r\nREPUBLIK INDONESIA \r\n\r\n(Studi Putusan Nomor: 327/Pid.Sus/2021/PN.Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP WARGA NEGARA ASING\r\nPELAKU TINDAK PIDANA PEMBERIAN DATA YANG TIDAK BENAR \r\nDALAM PEMBUATAN DOKUMEN PERJALANAN \r\nREPUBLIK INDONESIA \r\n\r\n(Studi Putusan Nomor: 327/Pid.Sus/2021/PN.Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP WARGA NEGARA ASING\r\nPELAKU TINDAK PIDANA PEMBERIAN DATA YANG TIDAK BENAR \r\nDALAM PEMBUATAN DOKUMEN PERJALANAN \r\nREPUBLIK INDONESIA \r\n\r\n(Studi Putusan Nomor: 327/Pid.Sus/2021/PN.Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP WARGA NEGARA ASING\r\nPELAKU TINDAK PIDANA PEMBERIAN DATA YANG TIDAK BENAR \r\nDALAM PEMBUATAN DOKUMEN PERJALANAN \r\nREPUBLIK INDONESIA \r\n\r\n(Studi Putusan Nomor: 327/Pid.Sus/2021/PN.Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP WARGA NEGARA ASING\r\nPELAKU TINDAK PIDANA PEMBERIAN DATA YANG TIDAK BENAR \r\nDALAM PEMBUATAN DOKUMEN PERJALANAN \r\nREPUBLIK INDONESIA \r\n\r\n(Studi Putusan Nomor: 327/Pid.Sus/2021/PN.Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP WARGA NEGARA ASING\r\nPELAKU TINDAK PIDANA PEMBERIAN DATA YANG TIDAK BENAR \r\nDALAM PEMBUATAN DOKUMEN PERJALANAN \r\nREPUBLIK INDONESIA \r\n\r\n(Studi Putusan Nomor: 327/Pid.Sus/2021/PN.Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP WARGA NEGARA ASING\r\nPELAKU TINDAK PIDANA PEMBERIAN DATA YANG TIDAK BENAR \r\nDALAM PEMBUATAN DOKUMEN PERJALANAN \r\nREPUBLIK INDONESIA \r\n\r\n(Studi Putusan Nomor: 327/Pid.Sus/2021/PN.Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . "HTML Summary of #74993 \n\nANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP WARGA NEGARA ASING \nPELAKU TINDAK PIDANA PEMBERIAN DATA YANG TIDAK BENAR \nDALAM PEMBUATAN DOKUMEN PERJALANAN \nREPUBLIK INDONESIA \n \n(Studi Putusan Nomor: 327/Pid.Sus/2021/PN.Tjk) \n\n" . "text/html" . . . "340 Ilmu hukum" . . . "345 Hukum pidana" . .