@misc{eprints7514,
           month = {Pebruari},
           title = {ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF (Studi Kasus di Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran)},
          author = {1112011327 Sarah Furqoni},
         address = {Universitas Lampung},
       publisher = {Fakultas Hukum},
            year = {2015},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/7514/},
        abstract = {ABSTRAK
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF (Studi Kasus di Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran)
Oleh
SARAH FURQONI
Politik uang merupakan sebuah istilah yang dekat dengan istilah korupsi politik (political corruption) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur tentang Tindak Pidana Pemilhan Umum yang berkaitan dengan Penyelengaraan pemilu dikarenakan setiap diselengarakan pemilu masih banyak terjadinya pelanggaran. Hal ini Terkait Pada Kasus money politic yang terjadi di Provinsi Lampung Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran adapun permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana money politic dalam pemilihan umum calon legislatif apakah faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana money politic dalam pemilihan umum calon legislatif?
Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber penelitian ini terdiri dari Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Lampung, Kepolisaian Daerah Lampung, Anggota Badan Pengawasan Pemilu, dan Akademisi Hukum Pidana Fakultas Unila. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.
Hasil penelitian Penegakan Hukum berlum berjalan dengan baik bahwa pada Bawaslu Provinsi Lampung Tahun 2014 terdapat 2 kasus yang menyangkut money politic di tingkat Provinsi yang ternyata pada proses penegakan hukumnya tidak ditindak lanjuti sebagaimana penegakan hukum dijalankan secara integral. Seharusnya suatu produk hukum harus memenuhi unsur responsif, yaitu suatu produk hukum mencerminkan keadilan yang memenuhi aspirasi masyarakat.
Terhadap pelaku tindak pidana money politic dalam pemilu mendapatkan kendala-kendala yang menggangu proses hukum itu sendiri dapat ditegakan, sesuai dengan kasus yang diteliti yaitu kasus money politic dalam pemilu yang terjadi di Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran, bahwa adanya limit waktu yang disediakan dalam proses tindak pidana Pemilu itu sendiri sehingga aparat dituntut dengan waktu yang sangat cepat untuk prosesnya, berbeda dengan tindak pidana biasa yang memerlukan banyak waktu, dan apabila kasus di dalam tindak pidana Pemilu ini sendiri telah di tindak lanjuti tetapi dalam segi waktu yang lebih dari batas waktu ditetapkan maka kasus itu sendiri akan daluarsa.
Dalam tahap formulasi khususnya mengenai substansi atau norma dalam undang-undang perlu dilakukan pembaharuan agar sesuai dengan permaslahan proses pemilu. Dalam tahap pelaksanaanya seharusnya aparat penegak hukum saling bersinergi untuk menetukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oelh undang-undang.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pemilu, Politik Uang}
}