@mastersthesis{eprints75229,
           month = {Agustus},
           title = {STUDI PERBANDINGAN PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF
TERHADAP PERKARA YANG DAPAT DILAKUKAN
PENGHENTIAN PENUNTUTAN
(Studi Pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Kejaksaan Negeri Metro)},
          school = {UNIVERSITAS LAMPUNG},
          author = {SAFITRI DINA},
            year = {2023},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/75229/},
        abstract = {Lahirnya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang
Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang memberikan kewenangan
Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi terobosan
dalam penyelesaian tindak pidana. Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Kejaksaan
Negeri Metro telah mengajukan permohonan penghentian penuntutan untuk perkara tindak
pidana yang ada di wilayahnya namun kedua permohonan tersebut memiliki hasil yang
berbeda, permohonan dari Kejaksaan Negeri Tulang Bawang disetujui sedangkan
permohonan dari Kejaksaan Negeri Metro ditolak. Alasan inilah yang membuat peneliti
tertarik untuk menganalisisnya guna mengetahui perbandingan penerapan keadilan
restoratif di Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Kejaksaan Negeri Metro serta untuk
mengetahui kriteria perkara yang dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan
keadilan restoratif.
Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Jenis data yang digunakan adalah
data primer dan sekunder. Sumber data dikumpulkan dengan teknik wawancara dan
dokumen serta melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara membaca,
mengutip dan menganalisis teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.
Hasil penelitian dan pembahasan ini menyimpulkan bahwa permohonan Kejaksaan Negeri
Tulang Bawang disetujui karena telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan juga
alasan tersangka melakukan tindak pidana karena keterpaksaan yang menggugah rasa
kemanusiaan sedangkan permohonan Kejaksaan Negeri Metro ditolak karena ancaman
hukuman tindak pidana adalah 7 (tujuh) tahun dan tersangka masih berusia muda serta bisa
mendapatkan uang dengan cara bekerja bukan dengan mencuri. Selanjutnya kriteria
perkara yang dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif
selain harus memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Kejaksaan
Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan
Berdasarkan Keadilan Restoratif juga tetap melihat dan mempertimbangkan rasa
kemanusiaan serta norma-norma yang hidup dalam masyarakat.
Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan baiknya dikemudian hari Jaksa Agung dapat
mendelegasikan kewenangan penentuan persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan
keadilan restoratif pada Kejaksaan Tinggi yang ada di Indonesia diikuti dengan
menerbitkan peraturan yang mengatur secara rinci tentang pelaksanaan Restorative Justice
dengan tetap mempertimbangkan rasa kemanusiaan serta norma atau hukum adat pada
masing-masing daerah. Selain itu perlu diadakannya sosialisasi terhadap pelaksanaan
Restorative Justice untuk menghilangkan stigma negatif kepada masyarakat bahwasannya
Jaksa Penuntut Umum tidak berpihak kepada tersangka atau pelaku tindak pidana.
Kata Kunci: Penghentian Penuntutan, Peraturan Kejaksaan, Keadilan Restoratif}
}