The repository administrator has not yet configured an RDF license.
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG PERKARA NO. 03/PID.SUS-TPK/2014/PT.TJK TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DANA SERTIFIKASI PENDIDIKAN
ABSTRAK Korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan dengan tindak pidana lainnya di berbagai belahan dunia. Tindak pidana korupsi dipandang sebagai tindak pidana yang merugikan negara. Definisi negara disini tidak hanya menyangkut negara dalam lingkup Pemerintah Pusat, tetapi juga menyangkut Pemerintah Daerah. Seperti hal nya tindak pidana korupsi dana sertifikasi pendidikan yang terjadi di Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dalam kasus dengan No. Putusan 3/PID.SUS-TPK/2014/PT.TJK. Hal tersebut tidak hanya menimbulkan dampak kerugian bagi negara namun juga bagi guru-guru di Kabupaten Lampung Utara yang telah kehilangan hak mereka atas dana sertifikasi pendidikan yang semestinya diterima pada triwulan ke-IV tahun 2012. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2014/PT.TJK dan apakah putusan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan atau belum. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sedangkan pengolahan data yang diperoleh dengan cara seleksi data, klasifikasi dan sistematisasi data. Data hasil pengolahan tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode induktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diketahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus kasus ini adalah pasal 183 dan 184 KUHAP, dan teori pendekatan yang digunakan hakim adalah teori pendekatan keilmuan serta teori ratio decidendi. Dalam kasus ini rasa keadilan substantif belum sepenuhnya terpenuhi, keadilan baru dirasakan oleh terdakwa yang mendapatkan putusan dari majelis hakim tingkat banding lebih ringan dari putusan pengadilan tingkat pertama sedangkan pihak korban belum merasakan keadilan sebab belum adanya penggantian dana sertifikasi pendidikan. Friska Annisa Tartusi Adapun saran yang diberikan penulis dalam hal ini. Diharapkan kepada penegak hukum dalam mengkaji suatu kasus dapat benar-benar cermat dan mempertimbangkan pertimbangan berbagai apsek yuridis dan non yuridis, hakim sebaiknya terus meningkatkan cara terbaik dalam menjatuhkan putusannya dengan melihat semua aspek berdasarkan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Sehingga tercapai tujuan pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk melakukan suatu balas dendam tetapi lebih ditunjukan untuk mendidik terdakwa agak dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana dalam bentuk apapun lagi. Kata Kunci : Analisis, Putusan Pengadilan, Korupsi
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG PERKARA NO. 03/PID.SUS-TPK/2014/PT.TJK TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DANA SERTIFIKASI PENDIDIKAN (File PDF)
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG PERKARA NO. 03/PID.SUS-TPK/2014/PT.TJK TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DANA SERTIFIKASI PENDIDIKAN (Other)
HTML Summary of #7525 ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG PERKARA NO. 03/PID.SUS-TPK/2014/PT.TJK TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DANA SERTIFIKASI PENDIDIKAN
Hukum Pidana