%A APRIDA SYARI
%T Optimalisasi Diversi Terhadap Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus
Anak di Pengadilan Negeri Menggala 
%X Seorang anak yang usianya diatas 12 (dua belas) tahun dan dibawah 18 (delapan
belas) tetapi melakukan tindak pidana diwilayah hukum Pengadilan Negeri
Menggala, maka wajib bagi hakim Pengadilan Negeri Menggala agar
mengupayakan proses diversi dahulu sebelum dilanjutkan ke proses peradilan
biasa. Hal itu bertujuan untuk melindungi harkat dan martabat serta menjauhkan
anak dari stigma negatif dari masyarakat. Sesuai dengan isi pasal 7 ayat (1)
Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang
menyatakan bahwa diversi wajib dilaksanakan disemua tingkat proses peradilan
mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, sampai proses pemeriksaan berkas di
pengadilan. Diversi adalah pengalihan proses persidangan biasa ke proses diluar
persidangan yang mengunakan pendekatan restorative justice melalui
musyawarah antara orang tua korban/ korban, orang tua  pelaku/ pelaku, hakim,
bagian kemasyarakatan, serta pihak-pihat yang memiliki kepentingan dalam
perkara tersebut.  Permasalahan dalam penelitian ini yang pertama adalah untuk
mengetahui faktor penghambat optimalnya diversi di Pengadilan Negeri
Menggala dan permasalahan yang kedua untuk mengetahui cara mengoptimalkan
pelaksanaan diversi terhadap penyelesaian perkara tindak pidana khusus anak di
Pengadilan Negeri Menggala.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif terapan.
Data yang digunakanan merupakan data primer dan data sekunder, metodologi
pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan.
Analisis data dilakukan secara kualitatif. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari 2 (dua) orang hakim Pengadilan Negeri Menggala yaitu Yulia Putri Rewanda
Taqwa, S.H. dan Dina Puspitasari, S.H.,M.H. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diketahui faktor yang
menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri
Menggala menurut Soerjono Soekanto ada 5 faktor yang dapat menjadi hambatan
pelaksanaan diversi, yaitu 1) faktor hukumnya sendiri; 2) faktor penegak hukum;
3) faktor sarana dan prasarana; 4) faktor Masyarakat; dan 5) faktor kebudayaan.
Dari faktor- faktor tersebut yang memiliki pengaruh besar terhadap kurang
optimalnya pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Menggala adalah faktor
masyarakat dan faktor kebudayaan dengan alasan bahwa faktor-fator tersebut
dapat mempengaruhi secara langsung kehidupan anak tidak terlepas dari faktor
diatas ada beberapa hal juga yang dapat menjadi habatan untuk pelaksanaan
diversi di Pengadilan Negeri Menggala salah satunya adalah perbedaan persepsi
antara pihak keluarga korban/ korban dengan pihak keluarga pelaku/ pelaku.  
Penulis menyarankan dalam penelitian ini Penegak hukum yang berwenang dalam
Pengadilan Negeri Menggala  mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga
yang bergerak dalam bidang anak hendaknya rutin bemberikan sosialisasi kepada
masyarakat terkait dengan pentingnya pelaksanaan diversi bagi anak agar
masyarakat lebih memahami konsep dari diversi. 
Kata kunci : anak pelaku tindak pidana, diversi, faktor penghambat diversi.

A child who is over 12 (twelve) years old and under 18 (eighteen) but commits a
crime within the jurisdiction of the Menggala District Court, it is obligatory for
the judge of the Menggala District Court to seek the diversion process first before
proceeding to the ordinary trial process. It aims to protect the dignity and distance
of children from negative stigma from society. In accordance with the contents of
Article 7 paragraph (1) of Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal
Justice System which states that diversion must be carried out at all levels of the
judicial process starting from the level of investigation, prosecution, to the process
of examining files in court. Diversion is the transfer of the ordinary trial process
to an out-of-trial process that uses a restorative justice approach through
deliberations between the parents of the victim/victim, the parents of the
perpetrator/perpetrator, judges, members of the community, and parties who have
an interest in the case. The first problem in this study is to find out the optimal
inhibiting factors for diversion at the Menggala District Court and the second
problem is to find out how to optimize the implementation of diversion in
resolving criminal cases specifically for children at the Menggala District Court. 
This research uses an applied normative juridical approach. The data used are
primary data and secondary data, the data collection methodology is carried out
by library research and field studies. Data analysis was carried out qualitatively.
The informants in this study consisted of 2 (two) judges at the Menggala District
Court, namely Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H. and Dina Puspitasari, S.H., M.H. 
According to Soerjono Soekanto, there are 5 factors that can become obstacles to
the implementation of diversion, namely 1) the legal factor itself; 2) law
enforcement factors; 3) facilities and infrastructure factors; 4) Community factors;
and 5) cultural factors. Of these factors that have a major influence on the less than optimal implementation of diversion at the Menggala District Court are community factors
and cultural factors on the grounds that these factors can directly affect a child's life. for the
implementation of diversion at the Menggala District Court, one of which is the difference in
perception between the families of the victims/victims and the families of the
perpetrators/perpetrators. 
The author suggests that in this study law enforcement authorities in the Menggala District Court
cooperate with institutions engaged in the field of children should routinely provide socialization
to the community regarding the importance of implementing diversion for children so that people
understand the concept of diversion better. 
Keywords: children of criminal offenders, diversion, diversion inhibiting factors. 
%D 2023
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%R 1912011043 
%I FAKULTAS HUKUM
%L eprints75349