<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "ANALISIS HAK PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP\r\nNARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN \r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG\r\nPEMASYARAKATAN"^^ . "\r\nUndang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan saat ini tidak lagi\r\nmenekankan pada pembalasan terhadap narapidana, tatapi berlandaskan dengan\r\nsistem pemasyarakatan yang bertujuan agar narapidana menjadi warga masyarakat\r\nyang baik, bertanggungjawab, menyadari kesalahan dan tidak lagi melakukan\r\nperbuatan yang melanggar hukum. Salah satu kebijakan dalam Undang-Undang\r\nPemasyarakatan adalah bahwa seluruh narapidana yang telah memenuhi\r\npersyaratan tanpa terkecuali berhak untuk mendapatkan hak pembebasan bersyarat,\r\ntermasuk untuk narapidana tindak pidana korupsi yang merupakan suatu kejahatan\r\nluar biasa (extraordinary crime). Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk\r\nmengetahui analisis pemberian hak pembebasan bersyarat terhadap narapidana\r\ntindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan dan untuk\r\nmengetahui apakah pemberian hak pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak\r\npidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan sudah sesuai dengan\r\nteori dan tujuan pemidanaan. \r\nMetode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis\r\nnormatif dan yuridis empiris, dengan menekankan pada kajian kaidah hukumnya,\r\ndan data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Pengumpulan data\r\ndilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. \r\nHasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa dalam pemberian hak\r\npembebasan bersyarat terhadap narapidana tindak pidana korupsi berdasarkan\r\nUndang-Undang Pemasyarakatan memiliki landasan filosofis mengenai hak asasi\r\nmanusia sesuai amanat Pancasila dan UUD 1945, landasan sosiologis mengenai\r\nkondisi sosial dalam masyarakat, dan yuridis mengenai arah dan tujuan sistem\r\npemasyarakatan yang baru. Namun, pemberian hak pembebasan bersyarat terhadap\r\nnarapidana tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan\r\nnyatanya tidak sesuai dengan teori dan tujuan pemidanaan. Sebagai suatu kejahatan\r\nluar biasa, hukuman yang diberikan terhadap pelakunya tidak dapat serta merta\r\ndisamaratakan dengan tindak pidana umum. Pemberian hak pembebasan bersyarat\r\nterhadap narapidana tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang\r\nPemasyarakatan merupakan kebijakan yang menimbulkan disharmonisasi antar tata \r\n____________________________________________Muhammad Dean Anugra\r\nkelola hukum mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia, kebijakan ini justru\r\ntidak akan memberikan efek jera dan terkesan memperlemah penegakan hukum\r\nterhadap tindak pidana korupsi. \r\nSaran dari penelitian ini adalah, dalam penerapan pemberian hak pembebasan\r\nbersyarat perlu adanya pembatasan yang membedakan mengenai tindak pidana\r\nbiasa dan pidana luar biasa seperti tindak pidana korupsi. Oleh karena itu,\r\ndiperlukannya pengaturan ulang untuk mengintegrasikan dan mengharmoniskan\r\nUndang-Undang Pemasyarakatan dengan berbagai aturan hukum, khususnya dalam\r\nupaya memerangi tindak pidana korupsi. \r\n\r\nKata Kunci: Hak Pembebasan Bersyarat, Korupsi, UU Pemasyarakatan. \r\n\r\n \r\n\r\n\r\nLaw Number 22 of 2022 concerning Correctional Institutions no longer emphasizes \r\nretaliation against convicts, but is based on a correctional system that aims to make\r\nconvicts become good citizens, be responsible, realize mistakes and no longer\r\ncommit acts that violate the law. One of the policies in Correctional Law is that all\r\nconvicts who have fulfilled the requirements without exception are entitled to the\r\nright to conditional release, including for convicts of corruption which is an\r\nextraordinary crime. The problem in this study is to find out the analysis of the\r\ngranting of parole rights to convicts of corruption based on the Corrections Act and\r\nfind out whether the granting of conditional release rights to convicts of corruption\r\nbased on the Correctional Law is in accordance with the theory and objectives of\r\nsentencing. \r\nThe approach method used in this study is a normative juridical and empirical\r\njuridical approach, emphasizing the study of the rule of law, and the data used are\r\nsecondary data and primary data. Data collection was carried out by library research\r\nand field studies. \r\nThe results of the research and discussion show that in granting conditional release\r\nrights to convicts of corruption based on Correctional Law, it has a philosophical\r\nbasis regarding human rights according to the mandate of Pancasila and the 1945\r\nConstitution, a sociological basis regarding social conditions in society, and\r\njuridical regarding the direction and objectives of the new correctonal system.\r\nHowever, the granting of parole rights to convicts of criminal acts of corruption is\r\nbased on Correctional Law in fact it is not in accordance with the theory and\r\npurpose of sentencing. As an extraordinary crime, the punishment given to the\r\nperpetrators cannot be equated with general crimes. Granting conditional release\r\nrights to convicts of corruption based on Correctional Law is a policy that creates\r\ndisharmony between legal governance regarding the eradication of corruption in\r\nIndonesia, this policy will not provide a deterrent effect and will appear to weaken\r\nlaw enforcement against corruption crimes. \r\nSuggestions from this study are that in the application of the right to conditional\r\nrelease, it is necessary to have restrictions that distinguish ordinary and \r\n____________________________________________Muhammad Dean Anugra\r\nextraordinary crimes such as corruption. Therefore, a rearrangement is needed to\r\nintegrate and harmonize the Correctional Law with various existing and applicable\r\nlegal regulations, especially in efforts to fight corruption. \r\n\r\nKeywords: Conditional Release Right, Corruption, Correctional Law. \r\n\r\n\r\n"^^ . "2023-08-04" . . . . . "FAKULTAS HUKUM"^^ . . . . . . . "Muhammad"^^ . "Dean Anugra"^^ . "Muhammad Dean Anugra"^^ . . . . . . "ANALISIS HAK PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP\r\nNARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN \r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG\r\nPEMASYARAKATAN (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK.pdf"^^ . . . "ANALISIS HAK PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP\r\nNARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN \r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG\r\nPEMASYARAKATAN (File PDF)"^^ . . . "ANALISIS HAK PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP\r\nNARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN \r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG\r\nPEMASYARAKATAN (File PDF)"^^ . . . "SKRIPSI FULL TANPA PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "ANALISIS HAK PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP\r\nNARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN \r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG\r\nPEMASYARAKATAN (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS HAK PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP\r\nNARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN \r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG\r\nPEMASYARAKATAN (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS HAK PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP\r\nNARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN \r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG\r\nPEMASYARAKATAN (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS HAK PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP\r\nNARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN \r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG\r\nPEMASYARAKATAN (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS HAK PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP\r\nNARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN \r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG\r\nPEMASYARAKATAN (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS HAK PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP\r\nNARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN \r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG\r\nPEMASYARAKATAN (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS HAK PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP\r\nNARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN \r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG\r\nPEMASYARAKATAN (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "ANALISIS HAK PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP\r\nNARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN \r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG\r\nPEMASYARAKATAN (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS HAK PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP\r\nNARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN \r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG\r\nPEMASYARAKATAN (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS HAK PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP\r\nNARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN \r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG\r\nPEMASYARAKATAN (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS HAK PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP\r\nNARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN \r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG\r\nPEMASYARAKATAN (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS HAK PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP\r\nNARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN \r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG\r\nPEMASYARAKATAN (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS HAK PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP\r\nNARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN \r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG\r\nPEMASYARAKATAN (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS HAK PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP\r\nNARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN \r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG\r\nPEMASYARAKATAN (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS HAK PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP\r\nNARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN \r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG\r\nPEMASYARAKATAN (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #75353 \n\nANALISIS HAK PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP \nNARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN \nUNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG \nPEMASYARAKATAN\n\n" . "text/html" . . . "300 Ilmu sosial" . . . "340 Ilmu hukum" . . . "345 Hukum pidana" . .