TY  - GEN
CY  - UNIVERSITAS LAMPUNG
ID  - eprints75378
UR  - http://digilib.unila.ac.id/75378/
A1  - AZIZ, MUHAIMIN
Y1  - 2023/08/10/
N2  - Utang piutang merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam perkawinan. Hal ini
dikarenakan harta dalam perkawinan tidak hanya menyangkut kepada kekayaan
semata, tetapi juga menyangkut dengan utang, baik yang dibawa sebelum kawin
atau selama perkawinan. Pencampuran harta akan terjadi apabila suami istri tidak
membuat suatu perjanjian perkawinan. Rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah mengenai bagaimana kedudukan utang-piutang suami istri yang dilakukan
sebelum perkawinan tanpa adanya perjanjian perkawinan, dan bagaimana
pertanggungjawabannya apabila dibuat perjanjian pasca kawin (postnuptial
agreement).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-terapan, dengan
tipe penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan nonjudicial case
study. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode
pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan wawancara dengan
Notaris Ibu Devi Meliza, S.H., M.Kn dan Legal Officer PT. Permata Bank, Tbk.
Bapak Yani Kurniawan, S.H. Selanjutnya, data diolah melalui pemeriksaan data,
klasifikasi data, rekonstruksi data, sistematika data yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan yaitu kedudukan utang-piutang yang dilakukan
sebelum perkawinan merupakan beban utang pribadi, dan akan menjadi
tanggungjawab penuh dari pihak yang melakukan utang sebelum perkawinan.
Apabila utang yang dibawa sebelum kawin mengalami perpanjangan, maka
kedudukan utang akan berubah, sehingga utang tersebut menjadi tanggungjawab
bersama. Pertanggungjawabannya setelah dibuat perjanjian perkawinan tergantung
pada isi perjanjian perkawinan tersebut. Pembuatan perjanjian pasca kawin ini
hanya bertujuan untuk mencegah kerugian-kerugian yang dimungkinkan ada di
masa depan.

Kata Kunci : Harta Bersama, Perjanjian Kawin, Utang Piutang 

 

 
Debts and credits are an inseparable part of marriage. This is because marital
property concerns not only wealth but also debts, whether incurred before or during
the marriage. The mingling of assets will occur when spouses do not create a
prenuptial agreement. The research problem in this study revolves around the
position of debts and credits of spouses incurred before marriage without a
prenuptial agreement, and how they are accounted for when a postnuptial
agreement is made. 
The type of research used is normative-applied legal research with a descriptive
research approach. This study employs a non-judicial case study approach.
Secondary data is used, and data collection is done through literature review and
interviews with Notary Mrs. Devi Meliza, S.H., M.Kn, and Legal Officer of PT.
Permata Bank, Tbk, Mr. Yani Kurniawan, S.H. Subsequently, the data is processed
through data examination, data classification, data reconstruction, and data
systematization, which is analyzed qualitatively. 
The research findings and discussions indicate that debts and credits incurred
before marriage are personal debts and will be the full responsibility of the party
who incurred the debt before marriage. If the debt incurred before marriage is
extended, the position of the debt will change, making it a joint responsibility. The
accountability after making the marriage agreement depends on the content of the
agreement itself. The purpose of creating a postnuptial agreement is to prevent
potential future losses. 

Keywords : Common Property, Debts and Credits, Prenuptial Agreement.
 
 
PB  - FAKULTAS HUKUM
TI  - ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN UTANG PIUTANG SUAMI ISTRI
YANG DILAKUKAN SEBELUM PERKAWINAN TANPA ADANYA 
PERJANJIAN PERKAWINAN (PRENUPTIAL AGREEMENT) 
AV  - restricted
ER  -