TY  - GEN
CY  - UNIVERSITAS LAMPUNG 
ID  - eprints75403
UR  - http://digilib.unila.ac.id/75403/
A1  - MARVELINO , ARKAN HAIDAR
Y1  - 2023/06/27/
N2  - Tindak pidana penggelapan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan
manusia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Kejahatan penggelapan dapat disebabkan oleh beberapa faktor pendukung. Seperti
yang diketahui, bahwa penggelapan adalah termasuk di dalam bagian kejahatan yang
diatur di dalam KUHP (buku dua) Pasal 372-377. Penggelapan termasuk di dalam
jenis kejahatan terhadap harta benda. Kejahatan yang terjadi di dalam kehidupan
bermasyarakat menjadi fenomena yang terus menjadi sorotan. Penggelapan seperti
yang diuraikan sebelumnya adalah merupakan bagian dari kejahatan yang diatur di
dalam KUHP. Penggelapan berdasarkan pada Pasal 374 Kitab Undang-undang
Hukum Pidana (KUHP) merupakan Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang
penguasaannya akan barang itu disebabkan karena adanya suatu hubungan kerja atau
karena mata pencarian atau mendapat upah. Permasalahan penelitian bagaimanakah
Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Putusan Nomor
64/Pid.B/2022/PN.Liw? Dan apakah pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim dalam
Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN.Liw. telah sesuai dengan tujuan pemidanaan?Marvelino Arkan Haidar
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, yaitu
pendekatan dengan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan hukum secara
langsung dan dibandingkan dengan norma-norma atau ketentuan yang berlaku
dilapangan. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Liwa, dengan cara melalui
wawancara guna mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan
pidana dalam perkara Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan. Berdasarkan hasil
dari penelitian dan pembahasan tersebut adalah: Dasar pertimbangan Majelis Hakim
dalam Penjatuhan 2 (dua) tahun pidana penjara sudah tepat dikarenakan telah
memenuhi aspek keadilan bagi Terdakwa, korban, maupun masyarakat dikarenakan
sudah mempertimbangkan unsur kesalahan dalam perbuatan terdakwa serta
mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan dari Terdakwa.
Saran dalam penelitian ini adalah diharapkan Hakim yang menangani tindak pidana
penggelapan di masa mendatang untuk mempertimbangkan kerugian perusahaan
yang diakibatkan oleh pelaku. Sehingga semakin besar kerugian perusahaan maka
makin besar hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana penggelapan
dalam jabatan ini.
Kata kunci: Pertimbangan Hakim, Penggelapan dalam Jabatan, Tindak Pidana
PB  - FAKULTAS HUKUM
TI  - ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN
PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM
JABATAN
(Studi Putusan Nomor: 64/Pid.B/2022/PN Liw)
AV  - restricted
ER  -