%0 Generic
%A ASSYIFA, NURUL HIDAYAH
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2023
%F eprints:75644
%I FAKULTAS HUKUM
%T PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEHATAN MENTAL ANAK  AKIBAT PERCERAIAN BERDASARKAN  UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002  TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
%U http://digilib.unila.ac.id/75644/
%X Perceraian adalah suatu keadaan di mana antara seorang suami dan seorang  istri telah terjadi ketidakcocokan batin yang berakibat pada putusnya suatu ikatan  perkawinan melalui putusan pengadilan. Perceraian orang tua tentunya menimbulkan  dampak bagi anak yang menyebabkan pikirannya terganggu sehingga akan  mempengaruhi kesehatan mental anak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah  bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah terjadinya perceraian dan  bagaimana perlindungan hukum terhadap kesehatan mental anak akibat perceraian.  Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe deskriptif analisis.  Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Sumber data  yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder  dan tersier. Metode pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi dokumen.  Pengolahan data dialakukan dengancara pemeriksaan data, klasifikasi data dan  penyusunan data yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.  Hasil pembahasan dan penelitian menjelaskan bahwa tanggung jawab orang  tua terhadap anak setelah perceraian diatur pada hak dan kewajiban orang tua  terhadap anak yang termuat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak,  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian perlindungan  hukum untuk kesehatan mental anak akibat perceraian pada Undang-Undang Nomor  23 tahun 2002 terdiri dari tindakan preventif tercantum dalam ketentuan Pasal 13,59,  dan 69. Tindakan represif sesuai dengan kentuan-ketentuan Pasal 77 dan 78.  Kata kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Kesehatan Mental, Akibat Hukum