The repository administrator has not yet configured an RDF license.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA PENGHAPUSAN ASET MILIK PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
Korupsi merupakan gejala masyarakat disegala bidang baik ekonomi, hukum, sosial budaya, dan politik. Salah satu contoh bentuk korupsi yang terjadi di Bandar Lampung atas korupsi dana penghapusan aset milik Pemerintah Kota Bandar Lampung, ditemukan pengelolaan barang (aset) yang tidak berada di tempatnya. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi dana penghapusan aset milik Pemerintah Kota Bandar Lampung dan apakah faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi dana penghapusan aset milik Pemerintah Kota Bandar Lampung. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer, dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, dan studi lapangan. Pengolahan data diperoleh melalui tahap seleksi data, klasifikasi data, dan sistematisasi data. Data hasil pengolahan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode induktif dan deduktif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi dana penghapusan aset milik Pemerintah Kota Bandar Lampung dilaksanakan melalui dua jalur yaitu, jalur penal dan non penal. Jalur penal berupa tahap penegakan mulai dari penyidikan, penuntutan, dan proses persidangan. Jalur non penal berupa pengawasan, pembinaan, dan pelatihan. Faktor penghambatnya adalah faktor aparat penegak hukum, aparat yang menangani tindak pidana ini sedikit dan kurang profesional sehingga proses dalam pembuktiannya butuh waktu lama. Faktor sarana dan fasilitas, kurang memadai tidak memiliki gudang penyimpanan barang yang akan dihapuskan. Faktor masyarakat, kesadaran masyarakat yang tidak perduli menganggap barang (aset) Gracelda Syukrie tidak memiliki nilai. Faktor kebudayaan, menganggap aparatlah yang harus aktif dan cenderung menganggap bukan tanggung jawabnya. Saran dalam penelitian ini adalah Inspektorat hendaknya meningkatkan kinerja dalam melakukan pengawasan sehingga mengantisipasi tindak korupsi dan penjatuhan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku korupsi untuk memberikan efek jera. Pemerintah menyediakan sarana yang memadai dan lebih transparan terhadap masyarakat mengenai barang daerah agar terpeliharanya aset daerah. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Korupsi, Penghapusan Aset
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA PENGHAPUSAN ASET MILIK PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG (File PDF)
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA PENGHAPUSAN ASET MILIK PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)
HTML Summary of #7568 PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA PENGHAPUSAN ASET MILIK PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
Hukum Pidana