%0 Thesis
%9 Masters
%A JARMIATI,  
%B FAKULTAS HUKUM
%D 2023
%F eprints:76157
%I UNIVERSITAS LAMPUNG
%T TANGGUNG JAWAB HUKUM DOKTER TERHADAP PENETAPAN  STATUS ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA DALAM VISUM ET  REPERTUM PSIKIATRIKUM 
%U http://digilib.unila.ac.id/76157/
%X Proses penegakan hukum terkadang menbutuhkan bantuan ahli termasuk dalam penetapan  status Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disebut ODGJ pada pelaku tindak  pidana yang diduga menderita gangguan jiwa. Akan tetapi, indikasi pemeriksaan visum  psikiatri belum jelas. Selain itu tidak semua dokter memiliki kompetensi dalam penetapan  status ODGJ dalam pemeriksaan visum psikiatri. Tujuan penelitian ini adalah untuk  mengetahui indikasi hukum pemeriksaan Visum et Repertum Psikiatrikum (VeRP) di  Indonesia serta tanggungjawab hukum dokter terhadap penetapan status ODGJ dalam  VeRP.  Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan  perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi  kepustakaan (library research) dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis teoriteori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan  dalam penelitian.  Hasil penelitian ini menunjukan bahwa indikasi dilakukannya pemeriksaan VeRP pada  seseorang yang diduga mengalami gangguan jiwa hanya berdasarkan penilaian oleh  penegak hukum saja dan tidak ada batasan indikasi yang jelas. Dokter yang diminta untuk  melaksanakan pemeriksaan kesehatan demi kepentingan hukum wajib melaksanakan dan  harus dilaksanakan sesuai dengan kompetensi berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang No.  36 Tahun 2009. Di sisi lain pada undang-undang kesehatan yang baru yakni UndangUndang No. 17 Tahun 2023 ketentuan kewajiban seorang dokter melaksanakan  pemeriksaan kesehatan untuk kepentingan hukum dihapus. Penghapusan ketentuan  tersebut dapat dipahami sebagai penyederhanaan peraturan, namun lebih dari itu dapat  dipahami salah dan berimplikasi menjadi ketidakpastian hukum karena berpotensi ada  kekeliruan dalam hal penafsiran. Dari hasil penelitian ini disarankan perlu adanya batasan  indikasi yang jelas dalam pemeriksaan VeRP terhadap seseorang yang berperkara yang  diduga mengalami gangguan jiwa. Selain itu, diperlukan instrumen penilaian skrining awal  gangguan kesehatan mental emosional sebelum dilakukan pemeriksaan VeRP. Dalam  melakukan pemeriksaan visum et repertum psikiatrikum,seorang dokter harus memahami  kompetensi dan tanggungjawab serta senantiasa berpedoman pada peraturan perundangundangan, kode etik dan standar kompetensi yang ada.  Kata kunci: Indikasi, Tanggungjawab dokter, Visum et Repertum Psikiatrikum.    The law enforcement process sometimes requires expert assistance, including in  determining the status of Persons with Mental Disorders, hereinafter referred to as ODGJ,  on the perpetrators of criminal acts suspected of suffering from mental disorders. However,  the determination of ODGJ status can only be done by a doctor who has competence, while  not all regions have expert doctors in this field. The purpose of this study is to determine  the legal indication of Visum et Repertum Psychiatricum (VeRP) examination in Indonesia  as well as the doctor's legal liability for determining the status of ODGJ in VeRP.  This research uses a normative legal research method with a statutory approach and a  conceptual approach. Data were collected using library research by reading, quoting and  analyzing legal theories and laws and regulations related to the problems in the study.  The results of this study indicate that the indication for conducting a VeRP examination  on someone suspected of having a mental disorder is only based on an assessment by law  enforcement and there are no clear indications. Doctors who are asked to carry out  medical examinations for the sake of legal interests are obliged to carry out and must be  carried out in accordance with competence based on Article 28 of Law No. 36 of 2009. On  the other hand, in the new health law, Law No. 17 of 2023, the provision of a doctor's  obligation to carry out a medical examination for the benefit of the law is removed. The  deletion of these provisions can be understood as a simplification of regulations, but more  than that it can be understood wrongly and has implications for legal uncertainty because  there is potential for errors in interpretation. From the results of this study, it is suggested  that there needs to be a clear indication limitation in the VeRP examination of a litigant  who is suspected of having a mental disorder. In addition, an initial screening  assessment instrument for emotional mental health disorders is needed before the  VeRP examination is carried out. In carrying out a visum et repertum psychiatricum  examination, a doctor must understand the competencies and responsibilities and  always be guided by existing laws and regulations, ethics and competency  standards.  Keywords: Doctor's responsibility, Indication, Visum et Repertum Psychiatricum.